KPU Harus Berani Terbuka Soal DPT
Pilpres 2009
Senin, 06 Juli 2009 08:11 WIB
Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MI: Komisi Pemilihan Umum harus berani terbuka mengungkapkan daftar pemilih tetap yang dipermasalahkan banyak kalangan. Solusinya, KPU harus mengundang pihak terkait mengklarifikasi persoalan tersebut dan membersihkannya. Jika perlu, pelaksanaan pemilu dapat diundur.
"KPU harus mengundang semua pihak terkait untuk terbuka soal DPT. KPU harus membersihkan data tersebut, tapi jangan dilakukan KPU sendiri melainkan menggunakan pihak independen," kata Direktur LIMA Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/7).
Ia mengatakan pembersihan data bisa dilakukan selama dua minggu asalkan dilakukan secara benar. Apalagi, sambungnya, KPU memiliki software untuk mempercepat pembersihan data. "Data itu dalam bentuk pdf bisa kemudian diformat dalam excel. Setelah itu, masukan ke program untuk dibersihkan," ujarnya.
Ia juga menyatakan alasan penundaan pemilu dapat menimbulkan kekosongan hukum tidaklah benar. Tanggal 8 Juli bukanlah harga mati karena penentuan tanggal tersebut didasarkan pada peraturan KPU. Di atas itu, konstitusi menyatakan jaminan hak politik warga negara dan harus dipatuhi oleh KPU.
"Harga mati itu memenuhi hak warga, bukan memenuhi tanggal. Tanggal 8 itu peraturan KPU, tanggal 8 itu ditetapkan sepihak oleh KPU," tandasnya.
Ray menyatakan bahwa kualitas demokrasi sedang dipertaruhkan karena tidak ada satupun pernyataan pemantau independen yang mengakui atau tidak mengakui pemilu telah berjalan demokratis. Padahal, pemilu 2004 lalu, Indonesia dikatakan telah berhasil melaksanakan pemilu secara demokratis dan negara lain sebaiknya belajar dari Indonesia.
Untuk itu, pihaknya berniat mendatangi KPU untuk memberikan pernyataan kerelaan pemunduran jadwal pemilu sekaligus mengklarifikasi data yang dipunyai pada Senin (6/7) pagi ini.
"Kali ini, satu-satunya kebanggaan bahwa kita negara paling demokratis, tidak ada yang mengakui legitimate, dengan kata lain disclaimer. Tidak katakan buruk atau pemilu baik. Jangankan kita yang di dalam, di luar juga menyadari itu," cetusnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perubahan Nasional Chalid Muhammad meminta SBY membuktikan sikap kenegarawannanya. Pasalnya, SBY tetap memiliki andil atas polemik DPT karena ia membawahi Depdagri yang menyediakan bahan mentah yang kacau bagi penyusunan DPT.
"Kalau SBY negarawan, undang dua capres lain bersama KPU untuk merespon DPT sehingga bisa dicari jalan keluarnya. Kalau SBY hanya menempatkan diri sebagai kandidat, itu berarti sudah terjadi kekosongan kekuasaan sejak lama. Ia seharusnya memikirkan lebih daripada sekadar memenangkan pemilu," tuturnya. (DM/OL-03)
0 komentar:
Posting Komentar