TK Jadi Ketua MPR dengan Aklamasi

03 Oktober 2009 22:31 WIB
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan Taufiq Kiemas terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi.

Pemilihan itu dilakukan pada Rapat Paripurna keempat MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Sabtu (3/9). Delapan Fraksi di MPR, FPD, FPDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, FPPP, Fraksi Partai Golkar, FPKB, dan FPAN.

Sedangkan FPKS menyatakan tidak mencalonkan pimpinan MPR. Komposisi pimpinan yang disepakati oleh anggota MPR, yakni Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR dan Hajrianto Tohari (Golkar), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Melani Lemeina Suharli (Demokrat) dari unsur DPR, dan Ahmad Farhan Hamid dari unsur DPD sebagai Wakil Ketua. Farhan Hamid sendiri merupakan mantan Anggota Fraksi PAN di DPR Periode 2004-2009.

Namun, dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan diwarnai aksi boikot oleh DPD. Pasalnya, rapat yang seharusnya dimulai pukul 19.30 WIB terpaksa harus molor dan baru dimulai pada 21.00. Sidang dibuka oleh Ketua MPR sementara Marzuki Alie, tetapi tidak didampingi oleh wakil Ketua MPR sementara Irman Gusman. Rapat dihadiri oleh 547 anggota dari total 692.

Dari total anggota tersebut, perwakilan DPD hanya dihadiri oleh 25 anggota. Ketika ditanyai mengenai minimnya tingkat kehadiran anggota DPD dan Ketua DPD Irman Gusman, Marzuki mengatakan bahwa Irman tidak hadir karena tidak bisa meninggalkan rapat di DPD.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Laode Ida menyatakan DPD akan melakukan boikot karena tidak diberi jatah dua kursi. DPD kecewa karena hanya diberi jatah satu kursi pimpinan MPR. DPD merasa diperlakukan tidak adil sebagai wakil rakyat. Memang dalam proses pengajuan calon, dari pihak DPD tidak mengajukan. (*/OL-04)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Munas Golkar, Dukungan DPD II Jatim kepada Surya Paloh Diatas 60 Persen

Minggu, 04 Oktober 2009 16:17 WIB
Penulis : Mohammad Yakub

BOJONEGORO--MI: Sedikitnya 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II Partai Golkar dari total 38 Kota, dan Kabupaten di Jawa Timu (Jatim) memastikan mengusung Surya Paloh untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Riau.

Bahkan, mereka juga bertekad menjadikan Surya sebagai calon presiden (capres) pada periode mendatang. Keputusan tersebut diambil dalam konsolidasi terakhir pendukung Surya di Hotel Westin, Nusa Dua, di Kabupaten Badung, Bali dalam dua hari terakhir.

Ke 26 DPD II tersebut di antaranya wilayah tingkat II Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Jember, Banyuwangi, Gresik, Ngawi, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kota Mojokerto, Mojokerto, Sumenep, dan Bangkalan.

Ketua DPD II Partai Golkar Bojonegoro, M Thalhah menjelaskan, keputusan untuk mendukung Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar untuk maju menjadi Ketua umum DPP Partai Golkar disebabkan Surya adalah figur yang bersih.

"Ini mulanya adalah murni dorongan teman-teman dari bawah.Namun, setelah adanya desakkan grass root akhirnya beliau bersedia maju dalam munas," tegasnya, kepada Media Indonesia, Minggu (4/10).

Menurutnya, keputusan tersebut adalah hasil konsolidasi seluruh DPD II di Indonesia selama dua hari terakhir di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali. Khusus DPD II di Jatim, lanjutnya, memprediksi suara yang masuk pada Surya lebih dari 26 DPD II dari total 38 Kota dan Kabupaten seluruh Jatim.

"Kami memprediksi dari Jatim dukungan kepada Pak Surya diatas 60 persen," tegas Thalhah yang juga Rektor Universitas Bojonegoro ini. Dia mengungkapkan, untuk DPD Bojonegoro misalnya, keputusan untuk mendukung Surya adalah hasil akhir rapat pengurus.Ini berbeda dengan Banyuwangi,terang Thalhah, pada kepengurusan DPD II pesisir timur Jawa tersebut pengurus menghendaki mengusung Surya. (YK/OL-02)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

DPD Golkar Tasikmalaya Dukung Surya Paloh Jadi Ketum

Minggu, 04 Oktober 2009 14:49 WIB

TASIKMALAYA--MI: Dukungan kepada Surya Paloh terus menguat dan pada Minggu DPD Partai Golkar Tasikmalaya (Jawa Barat) menyatakan dukungan kepada Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu sebagai ketua umum Partai Golkar dan berharap Surya menang dalam munas di Riau 4-7 Oktober.

"Kalau saya amati Pak Surya Paloh lebih cocok, menjadi Ketua Umum Golkar," kata Penasihat Partai Golkar DPD Tasikmalaya, Adang Rosman, di Tasikmalaya, Minggu.

Menurut dia, Surya Paloh memiliki visi-misi yang berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Golkar.

Diharapkan ketua umum Golkar yang baru mampu mengembalikan suara dukungan rakyat dan mempersatukan permasalahan internal sehingga Partai Golkar kembali jaya dan mampu memenangkan Pemilu 2014.

"Diperlukan adanya figur yang mempunyai idealisme yang tinggi, bukan untuk pribadi tapi untuk kebesaran Golkar dan kembalinya kejayaan Golkar," kata Adang, mantan Bupati Tasikmalaya selama dua periode.

Sementara itu, kata Adang dukungannya kepada Surya Paloh karena sepakat terhadap tujuan visi-misi yang ingin menjadi Partai Golkar yang mandiri dengan harapan kejayaan Golkar di tahun sebelumnya dapat diraih kembali.

Menurut dia, Partai Golkar sudah waktunya melakukan gerakan oposisi yang positif untuk membangun kembali partai yang sudah besar agar tidak ditinggalkan oleh dukungan rakyat.

"Kembali ke jati dirinya, jangan terlalu terlibat dengan pemerintah karena dikhawatirkan tidak kritis lagi," kata wakil ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut dia, suara dukungan kepada Surya Paloh cukup berpeluang untuk memenangkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Munas 2009, asalkan memilih dengan hati nurani bukan memilih karena materi.

Jika calon ketua memenangkan pertarungan dengan cara materi maka dikhawatirkan tujuan Partai Golkar menjadi partai politik yang besar dengan suara dukungan rakyat yang banyak tidak tercapai.

"Kalau semua itu betul-betul dipilihnya dengan nurani bukan karena uang," katanya.

Menurut dia, sosok Surya Paloh dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat dipercaya, dengan memiliki komitmen yang kuat mengembalikan kejayaan Golkar dan membangun bangsa Indonesia.

"Saya kenal Surya Paloh, orangnya seperti dilihat tampangnya 'Seureum' tapi dia memiliki jiwa yang ramah, terlihat kalau ketemu orang disapa, disalamin," katanya. (Ant/OL-02)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Oknum Guru Selingkuh di Gerebek Warga

Minggu, 04 Oktober 2009 16:13 WIB

BANGKALAN--MI: Puluhan warga Perumahan Bumi Tunjung Permai, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu, menggerebek sebuah rumah yang digunakan pasangan guru yang diduga berselingkuh.

Saat digerebek, di salah satu kamar rumah yang terletak di jalan Laut Banda RT/RW 04/X Perumahan Bumi Tunjung Permai ini, sepasang tenaga pendidik itu sedang melakukan perbuatan yang hanya layak dilakukan oleh pasangan suami istri.

Pasangan selingkuh tersebut bernisial PD (43), salah seorang guru di SDN Durjan 3, Kecamatan Kokop dan YY (42), guru di SDN Durjan 2, Kecamatan Kokop.

Kedua guru mesum itu tampak pucat, setelah puluhan warga menggerebek. Bahkan, PD melarang wartawan saat berusaha mengambil gambar pasangan haramnya yang berada di salah satu ruang belakang.

Warga pun terus berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melihat langsung pasangan selingkuh yang kepergok. Takut terjadi tindakan anarkis, akhirnya pasangan yang sama-sama punya istri dan suami itu diamankan ke Mapolsek Burneh.

Salah seorang tetangga pelaku, Halis, mengatakan, perbuatan oknum guru tersebut bukan pertama kali, melainkan sudah kesekian kali.

Bahkan, warga pernah menggerebek keduanya di salah satu rumah pelaku tiga bulan lalu.

"Saat itu pelaku mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akhirnya warga melepaskan keduanya," terang Halis di lokasi kejadian.

Menurut Halis, penggerebekan kali ini memang sudah menjadi target operasi warga. Sebab, pelaku tidak pernah insaf atas perbuatan yang melanggar norma agama itu. Sehingga ketika si perempuan bertandang ke rumah si laki-laki, warga menggerebek.

"Bertamu mulai tadi pagi Mas, masak hingga siang tidak pulang. Apa bukan selingkuh namanya. Kebetulan suami si perempuan pulang ke Madiun, sedangkan istri si laki-laki menjadi TKW di Hongkong, apa nggak leluasa mereka," ucap Halis menambahkan.

Pihaknya tidak ingin lingkungannya "tercemar" akibat ulah pasangan selingkuh yang sudah sama-sama punya anak.

Sementara itu, Ketua RW X Perumahan Bumi Tunjung Permai, Eri Setiawan (50), membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, kini pasangan guru yang diduga selingkuh dibawa ke kantor Polsek Burneh untuk diamankan.

"Daripada nanti warga marah dan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, lebih baik keduanya diamankan di Polsek," tegas Eri. (Ant/OL-02)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Kemarau Panjang, Warga Cirebon kembali Makan Nasi Aking

Minggu, 04 Oktober 2009 16:04 WIB
Penulis : Nurul Hidayah

CIREBON--MI: Akibat kekeringan, membuat warga terpaksa kembali makan nasi aking. Mereka berharap musim kemarau cepat berlalu sehingga bisa menjadi buruh tanam padi lagi.

Seperti diungkapkan Dasuki, warga RT 02 RW 03 Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. "Keluarga kami kembali makan nasi aking," katanya. Nasi aking adalah nasi bekas yang kemudian dikeringkan lalu dimasak kembali. Nasi ini biasanya digunakan untuk pakan ternak seperti pakan itik atau bebek.

Dijelaskan Dasuki, musim kemarau membuat sawah menjadi tidak lagi bisa ditanami. "Biasanya saya dan istri bekerja sebagai buruh tani," katanya. Upah menjadi buruh tani bagi mereka berdua lumayan. Untuk laki-laki mendapatkan Rp 25 ribu sehari sedangkan untuk perempuan mendapatkan Rp 15 ribu sehari. Namun seiring dengan sawah yang mengering, mereka berdua pun tidak lagi
memiliki pekerjaan. Dasuki pun akhirnya menarik becak agar dapur bisa tetap mengepul.

Pendapatan menarik becak tidaklah besar. Menurut Dasuki sehari menarik becak di Kota Cirebon ia bisa mendapatkan Rp20 ribu. Namun uang sebesar itu harus dibagi-bagi. Rp4 ribu disetorkan ke pemilik becak, Rp4 ribu untuk ongkos naik angkot, untuk makan digunakan Rp5 ribu.

"Jadi uang yang dibawa pulang ke rumah paling hanya Rp6 hingga Rp7 ribu," katanya. Uang sebesar itu, lanjut Dasuki tentu tidak cukup untuk membeli beras. "Harga beras sekarang Rp5 ribu/kg. Dalam sehari kami butuh hingga 2 kg beras," kata bapak dari 4 anak ini.

Karena itu, akhirnya Dasuki dan istri mengambil jalan tengah. Pada siang hari makan nasi aking sedangkan pada malam hari mereka makan pakai nasi biasa. "Rasa nasi aking memang tidak enak, tapi mau bagaimana lagi yang penting kita sekeluarga makan," katanya.

Dasuki mendapatkan nasi bekas secara gratis. "Kebetulan saya mangkal di dekat sebuah restoran. Jadi sisa-sisa nasi diberikan gratis," katanya. Setelah dibersihkan, nasi bekas yang sudah bersih itu pun dijemur hingga kering. Setelah itu kembali dimasak untuk makan.

Ketua RT 01 RW 02, Casila mengungkapkan di wilayahnya terdapat 120 kepala keluarga (KK). "Sebagian besar memang tergolong miskin," katanya. Bahkan sebanyak 13 KK saat ini masih tinggal di gubug reot beralaskan tanah. Kebanyakan warga, lanjut Casila memang bekerja sebagai buruh tani. "Jika kemarau, dipastikan sebagian besar diantara mereka akan makan nasi aking karena penghasilan yang minim," katanya. (UL/OL-02)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Inilah Prakiraan Calon Menteri Kabinet dari Partai Koalisi

Senin, 28 September 2009 | 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalau partai oposisi saja mendapat kursi di kabinet, bagaimana dengan partai koalisi yang meloloskan SBY-Boediono pada jabatan presiden dan wakil presiden periode 2009-2014.

Menurut sumber Persda Network, lima partai koalisi itu adalah Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jika kubu lawan pada pilpres, kecuali Partai Hanura pimpinan Wiranto, yang dalam hal ini adalah PDI-P, Gerindra, dan Golkar mendapat masing-masing satu kursi, kubu koalisi mendapat jatah lebih besar.

Partai Demokrat mendapat jatah tujuh menteri, PKS empat menteri, PAN tiga menteri, serta PKB dan PPP masing-masing mendapat jatah dua kursi menteri.

Tujuh calon dari Partai Demokrat adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Syarif Hasan (Menteri pertanian), Freddy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan), Ketua DPP PD Andi Alfian Mallarangeng (Menkominfo), mantan Panglima TNI Joko Suyanto (Menkopolhukam), Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Gusti Bagus Alit Putra (Menbudpar), Letjen (Purn) Agus Wijoyo (Menteri pertahanan), dan mantan Kapolri Sutanto (Menteri PAN).

Kemudian, PKS mendapat jatah empat kursi, yakni Hidayat Nurwahid selaku Menteri Sosial, Ketua MPP PKS Suharna Surapranata (Menristek), Presiden PKS Tifatul Sembiring dan satu orang lagi untuk Menteri Perumahan Rakyat atau Menteri Kehutanan.

Gerbong PAN akan dimotori mantan Sekjen PAN, Hatta Rajasa, yang akan naik pangkat dari Mensesneg menjadi Menkokesra. Dia akan menunjuk dua orang PAN untuk menteri pendidikan nasional, dan menteri perhubungan. Kepercayaan SBY pada Hatta memang cukup tinggi.

Terbukti, dia beberapa kali diutus menemui Megawati Soekarnoputri untuk lobi-lobi, dan dia juga Ketua Tim Sukses SBY-Boediono.

Selain itu, Hatta juga disebut calon besan SBY-Kristiani Herawati, Edhie Baskoro Yudhoyono (27), yang berpacaran dengan Aliya Rajasa, putri dari Hatta Rajasa dan Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa atau akrab dipanggil Okke.

Kepada Persda Network, beberapa waktu lalu, Okke membantah hubungannya Edhi. Namun menurut sumber Persda, keduanya baru menunaikan ibadah umroh ke Arab Saudi, dan akan melanjutkan hubungan lebih serius dalam ikatan perkawinan.

Adapun PKB menempatkan dua politisi di kabinet. Mereka adalah Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar (Mennakertrans) dan Sekjen PKB Lukman Edi (Mennegpora).

Dari PPP, Ketua Dewan Pertimbangan Bachtiar Chamsyah dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz—dua politisi PPP yang disebut-sebut berseberangan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali—diangkat Presiden SBY menjadi menteri. Adapun Bachtiar menggantikan Surya mengurusi UKM dan koperasi, dan Irgan mengurusi lingkungan hidup. (Persda Network/amb/sj3/nda)

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Bagaimana Komposisi Ideal Kabinet SBY?

Minggu, 4 Oktober 2009 | 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang penetapan kabinet, setidaknya ada tiga skenario yang akan dipakai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden terpilih 2009-2014, dalam memilih menterinya. Satu yang dianggap paling ideal adalah skenario medium di mana kursi menteri untuk profesional 53 persen.

"Dalam skenario ini ada satu partai oposisi akan diambil, yakni Golkar," kata Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Charta Politika, dalam keterangan persnya, Minggu (4/10).

Menurut Bima, partai politik yang masuk kategori medium adalah partai pendukung SBY, yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, ditambah satu Partai Golkar dari oposisi.

Jika asumsinya jumlah kabinet 34 orang, maka, Bima memperkirakan, PD mendapat 4 menteri, PKS 3, PPP 2, PAN 2, PKB 2, dan Golkar 3. Sisanya 18 kursi (53%) akan diisi oleh kalangan profesional, yang di dalamnya ada akedemisi, praktisi, maupun pengusaha.

"Ada kemungkinan penambahan persentase komposisi kabinet dari kalangan profesional dalam kabinet mendatang (asumsi medium). Sosok yang memiliki multiple attributes akan memiliki kesempatan lebih besar untuk duduk dalam kabinet SBY, baik itu dari parpol ataupun nonparpol," papar Bima.

Dua skenario lain adalah minimalis dan oversize. Minimalis jika SBY mengambil menteri hanya dari partai koalisi dan profesional. Maka 60 persen untuk profesional, PD ambil 6 kursi, yang lain maksimal 3 kursi.

Sedangkan dalam skenario oversize, SBY juga akan memasukkan PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. "Ini akan sulit untuk menghadapi oposisi informal yang protes," tandasnya.


ONE

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Pilih Menteri, SBY Terapkan 3C

Minggu, 4 Oktober 2009 | 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah bencana gempa Sumatera dan penetapan tiga pejabat sementara pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mesti menetapkan para menterinya paling tidak pertengahan Oktober 2009. Diperkirakan SBY akan memegang rumus 3C.

Menurut Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Charta Politica, lembaga konsultan politik, dalam keterangan persnya, 3 C tersebut adalah cluster, competencies, dan chemistry. Dengan cluster, SBY akan mempertimbangkan calon menterinya dalam perhitungan politik, kewilayahan, gender, agama, dan etnis. Competencies mempertimbangkan apakah calon menteri masuk kategori akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat atau militer. Dan terakhir chemistry, yakni faktor yang mempertimbangkan gender, profesi, etnis, usia, agama, dan representasi daerah.

"SBY akan memadukan kombinasi 3 C itu, cluster, competencies, dan chemistry," ujar Bima, Minggu (4/10).

Terkait dengan komposisi kabinet, pada pascareformasi jatah kursi untuk parpol semakin besar diberikan. Sementara jatah kursi kementerian bidang ekonomi selalu didominasi oleh kaum profesional, yang di dalamnya termasuk kaum pengusaha. "Secara khusus, pengusaha rata-rata mendapat jatah sekitar 3-7 persen dalam proporsi kabinet," ucap Bima.

Adapun untuk menteri incumbent, yakni yang akan terpilih kembali, ia memperkirakan jatah itu berkisar di angka 11-32 persen.


ONE

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Irman: Pemilihan Ketua MPR Seharusnya Tunggu Sikap DPD

Minggu, 4 Oktober 2009 | 01:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD Irman Gusman menyayangkan sikap Pimpinan MPR sementara, Marzuki Alie, yang tetap melanjutkan sidang paripurna pemilihan Ketua MPR yang akhirnya menetapkan Taufik Kiemas sebagai ketua.

"Kehadiran kan seharusnya ditunggu. Saya katakan di sini (ruang DPD) kan masih ada rapat. Dan ini masih jalan," kata Irman saat ditemui seusai sidang paripurna, Sabtu (3/10) di kompleks DPR.

Sebelumnya, sebagian besar anggota DPD meninggalkan sidang paripurna karena tidak sepakat dengan komposisi pimpinan MPR yang disepakati, yakni 3 DPR dan 2 DPD. Hanya 25 anggota DPD yang menghadiri sidang paripurna pemilihan Ketua MPR tersebut. Marzuki sempat mengatakan, ia sudah menerima persetujuan Irman melalui telepon untuk melanjutkan sidang.

"Seharusnya jangan dilihat dari masalah telepon itu. Harus dilihat bahwa kita belum hadir dan belum memberikan sikap. Seharusnya itu ditunggu," keluh Irman.

Sementara mengenai kehadiran 25 anggota DPD lainnya, ia mengatakan, itu tidak menunjukkan sikap seluruh anggota DPD. "Itu kan individu aja. Tapi sebagian besar ada di sini kok," imbuhnya.

Irman menuturkan, sikap yang diambil DPD terhadap sidang tersebut adalah tetap meminta agar sidang paripurna ditunda sampai kelompok DPD di MPR dapat menetapkan calon pimpinan MPR yang berasal dari DPD.

Perlu diketahui, salah satu anggota DPD, Ahmad Farhan Hamid, ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR dalam sidang paripurna pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR.


C11-09

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Abstain, PKS Tetap Ucapkan Selamat kepada TK

Minggu, 4 Oktober 2009 | 01:02 WIB
Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com — Walaupun hampir seluruh fraksi MPR mengajukan calon paket tunggal Taufik Kiemas (PDI-P) sebagai Ketua MPR, yang bersanding dengan Hj Meilani Leimena (PD), Hajrianto Y Tohari (Golkar), Lukman Hakim Syaefuddin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (DPD) sebagai wakil, dalam paripurna MPR pada Sabtu (3/10) malam, hanya PKS yang menyatakan abstain karena tidak ikut mencalonkan. Seusai resmi terpilih secara aklamasi, Presiden SBY kemudian hadir untuk melihat secara langsung pelantikan Taufik Kiemas (TK).

Terkait sikap abstain, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan, setelah PKB mundur dari paket PKS, PKB, dan 3 dari DPD, akhirnya paket kehilangan magnitude-nya sehingga diputuskan abstain.

Tifatul sangat menyayangkan kurang terakomodasinya utusan dari DPD yang mencerminkan keterwakilan daerah secara seimbang.

"'Pak Farhan Hamid memang dari DPD NAD, namun secara umum sudah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah politisi yang berasal dari PAN," ujar Tifatul.

Namun, Tifatul mengucapkan selamat kepada Ketua MPR terpilih TK dan menegaskan bahwa paket Hidayat Nurwahid yang dirancang semula siap membantu dan bekerja sama membangun lembaga MPR yang bermartabat dan menju,jung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

"PKS siap bahu-membahu dengan pimpinan MPR yang baru untuk membangun kemajuan dan kesatuan bangsa," kata Tifatul.

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Munas Golkar Terancam Minus 6 Daerah

Jumat, 2 Oktober 2009 | 18:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik suara di 6 daerah yang dianggap bermasalah, hingga kini masih belum jelas nasibnya apakah akan ikut serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar, di Pekanbaru, Riau nanti. Sekjen Partai Golkar Sumarsono merinci enam daerah bermasalah tersebut yakni, Binjai (Sumatera Utara), Langkat (Sumatera Utara), Morotai (Maluku Utara), Batam (Kepulauan Riau), Halmahera Tengah (Maluku Utara) dan Sukoharjo (Jawa Tengah).

"Ini semua bermasalah karena DPD II sering ada beda pendapat dengan DPD I terkait pemberian suara. Tetapi Insya Allah nanti sudah clear semua masalahnya," kata Sumarsono, Jakarta, Jumat (2/10).

Sejauh ini ada 536 pemilik suara yang akan menentukan Ketua Umum Partai Golkar yang baru dalam Munas nanti. Pemilik suara itu terdiri dari satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I yang berkedudukan di provinsi, 492 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II yang berkedudukan di kabupaten/kota, dan 10 organisasi massa. "Yang 6 daerah bermasalah tadi dicoret. Jadi belum dihitung," cetusnya.

Nantinya, Sumarsono melanjutkan, enam daerah bermasalah ini akan dilaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk diambil keputusan.


ANI

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Munas Golkar Dijadikan Ajang Galang Dana

Jumat, 2 Oktober 2009 | 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar yang akan digelar 4-8 Oktober 2009 mendatang, akan dijadikan ajang penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Sumatera Barat. Demikian disampaikan Ketua Steering Comitee Munas Golkar Syamsul Muarif, Jumat (2/10).

"Munas akan membangun solidaritas dalam mengumpulkan dana yang akan disumbagkan kepada saudara-saudara yang terkena musibah di Sumbar," kata Syamsul, saat jumpa pers persiapan Munas VIII Golkar, di Hotel Peninsula, Jakarta.

Menurut Syamsul, dana yang terkumpul akan disumbangkan langsung kepada korban gempa di Sumatera Barat. Dia berharap sumbangan tersebut dapat membantu meringankan beban bagi korban gempa.

Lebih jauh, dirinya menegaskan gempa di Sumbar tidak merembet ke Riau, tempat Munas akan digelar. Karena itu, Munas partai Golkar tidak akan di tunda pelaksanaannya. Di samping itu, persiapan Munas sudah rampung sehingga banyak masalah yang akan timbul jika tiba-tiba diundur.

"Semuanya sudah siap,kita tidak sanggup kalau ada sesuatu (ditunda) karena persiapannya sudah terlampau jauh," tandasnya.


ANI

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Ketua Umum Golkar Ditentukan oleh 536 Suara

Jumat, 2 Oktober 2009 | 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 536 pemilik suara akan menentukan siapa pengganti Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 5-8 Oktober 2009.

Pemilik suara itu terdiri dari satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I yang berkedudukan di provinsi, 492 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II yang berkedudukan di kabupaten/kota, dan 10 organisasi massa. "Sebelumnya menyangkut suara ini memang ada dinamika, tetapi kemudian sudah clear dan disetujui untuk DPP, DPD I, DPD II, dan ormas masing-masing berhak 1 suara," jelas Ketua Steering Comitee Munas Golkar Syamsul Muarif, Jakarta, Jumat (2/10).

Syamsul menjelaskan ada empat materi Munas yang berlangsung di Pekanbaru, Riau nanti. Yakni, pembahasan jadwal acara dan tata tertib, pembahasan AD/ART, pembahasan program umum lima tahun ke depan, dan pembahasan pernyataan politik Munas dan Partai Golkar. "Untuk tata tertib Munas dan Tata cara pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dipisahkan. Ini sangat krusial pembahasannya," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, soal pembahasan pernyataan politik juga tidak kalah krusial. Karena akan membahas soal sikap Partai Golkar dalam pemerintahan nanti. Apakah akan menempatkan posisi netral, oposisi, atau cenderung koalisi. "Terserah pada Munas untuk memberikan garis. Dinamika Munas yang akan menentukan," tandasnya.


ANI

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Tommy Soeharto Akan Terganjal Di Munas VIII Golkar?

Jumat, 2 Oktober 2009 | 16:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Tommy Soeharto untuk melenggang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar tampaknya akan terganjal aturan soal persyaratan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus diserahkan dalam Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar nanti, termasuk harus memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela yang harus menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar harus memenuhi persyaratan, termasuk melengkapi catatan bebas kriminal SKCK dari kepolisian," kata Ketua Steering Comitee (SC) Munas VIII Golkar. Syamsul Muarif, di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (2/10).

Syamsul menjelaskan, bakal calon Ketua Umum Partai Golkar harus mendaftarkan diri di Munas nanti dengan menyerahkan persyaratan. Antara lain, merupakan kader Golkar, harus pernah menjadi pengurus ataupun pembina Golkar, serta memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Nantinya, seluruh persyaratan disampaikan ke Ketua Munas untuk kemudian diteruskan kepada tim verifikasi. Tim verifikasi inilah nantinya yang akan melakukan verifikasi bakal calon mana yang dianggap memenuhi syarat dan dinyatakan lolos. "Kalau verifikasi dinyatakan lolos, maka dinyatakan sebagai bakal calon yang memenuhi syarat," terangnya.

Kemudian, lanjut Syamsul, bakal calon yang dianggap telah memenuhi syarat tersebut diserahkan kepada Munas untuk diambil voting. Bakal calon yang mendapatkan suara oleh Munas dan lebih dari 30 persen maka dinyatakan sah sebagai calon sah ketua umum Golkar. Jika ada calon sah lebih dari satu, maka akan dilakukan pemungutan suara lagi. Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka akan ditetapkan menjadi Ketua Umum.

Namun, jika tidak ada yang mendapatkan 50 persen suara, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang. "Kalau tidak ada yang memenuhi 50 persen, maka dilakukan pemungutan ulang," tandasnya.


ANI

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

1.095 Peserta Akan Ikuti Munas VIII Golkar

Jumat, 2 Oktober 2009 | 16:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.065 perserta dipastikan mengikuti Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar, di Riau nanti. Ketua Organizing Comitte (OC) Munas Partai Golkar Fathomi Asaari merinci, dari jumlah tersebut ada sekitar 890 perserta dari DPD II, sekitar 165 perserta dari DPD I, 92 peserta dari DPP, dan 10 perserta dari ormas. "Peserta resmi ada 1.065 peserta. ID yang sudah dibuat merujuk pada itu 1.065," ujar Fathomi, saat jumpa pers, di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (2/10).

Nantinya, tambah Fathomi, peserta tersebut akan menginap di 11 hotel bersama dengan wartawan. Fathomi mengatakan sejauh ini persiapan Munas VIII telah selesai dan siap dilaksanakan. Pihaknya juga telah memastikan daerah yang akan digunakan Munas nantinya tidak terkena dampak dari bencana gempa Sumatera Barat sehingga Munas dapat berjalan lancar.

"Pelaksanaan mungkin sudah tidak ada masalah kita juga sudah cek ke Gubernur sampai saat ini kita harapkan bencana itu tidak merembet," tuturnya.

Ketua Steering Comitee (SC) Munas Golkar Syamsul Muarif mengatakan Munas akan digelar pada 4-8 Oktober 2009 dan akan dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan akan ditutup juga olehnya namun dengan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden. "Kan nanti penutupan tanggal 8 malam, jadi JK sudah menjadi mantan Ketua Umum. Jadi akan ditutup oleh Jk tetapi sebagai wapres," jelasnya di tempat yang sama.

Munas hari pertama akan diawali dengan bazar dan malam pertemuan selamat datang dari tuan rumah pada 4 Oktober 2009. Pembukaan Munas sendiri baru akan dilakukan pada 5 Oktober 2009 malam. "Tanggal 5 itu kan ketua umum sekaligus wapres masih harus menghadiri HUT TNI. Jadi, pembukannya baru 5 malam," tandasnya.


ANI

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Perang Baliho di Pekanbaru, Ical Menang Telak

Minggu, 4 Oktober 2009 | 16:02 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com - Perhelatan akbar Partai Golkar akan dimulai Senin Besok (5/10). Kota Pekanbaru dipenuhi bendera Golkar warna kuning dan beratus baliho (spanduk), baik baliho Abu Rizal Bakrie maupun Surya Paloh. Tak ketinggalan Baliho Gubernur Riau.

Masing-masing baliho memasang foto terbagus dari pemiliknya dengan kalimat-kalimat promosi. seperti di baliho Abu Rizal Bakrie tertera kalimat, ’Berkarya Terus Untuk Masa Depan’. Sementara di baliho Surya Paloh hanya tertera kalimat ’Calon Ketua Umum Golkar’, tetapi ada nama-nama DPD yang diklaim mendukungnya sebagai Ketua Umum Golkar.

Baliho dan bendera Golkar ini terlihat mencolok mata begitu memasuki Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Demikian juga di Jalan Arifin Ahmad, Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro.

Di bandara ada delapan baliho yang terbentang dan enam diantaranya bergambar Aburizal Bakrie (Ical). Sedangkan dua baliho lainnya milik Surya Paloh dan Tommy Soeharto. Kalau Ical dan Paloh memasang spanduk berukuran raksasa, Tommy cukup puas dengan spanduk kain berukuran 1x6 m yang dibubuhi foto kecil dirinya.

Jika dihitung sejak dari Bandara, kemudian belok ke jalan Arifin Ahmad, mutar lagi ke Jalan Sudirman, memang dari segi junmlah baliho Abu Rizal Bakrie paling banyak, ratusan jumlahnya. Tommy selain di bandara malah tak ada balihonya. Sedangkan Surya Paloh demikian juga.

Dipersimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Nangka, ada tiga baliho besar, dua milik Abu Rizal Bakrie dan satu milik Surya Paloh. Dalam perang baliho Abu Rizal bakrie memang menang telak.

Ketika ditanyakan ke pihak DPD Golkar Riau apakah banyaknya baliho Abu Rizal Bakrie ini pertanda tuan rumah berpihak kepada calon Ketum yang saat ini menjbat sebagai Menko Kesra, tak ada yang berani menjawab.

Saat ditanya kepada Ketua DPD Golkar Riau yang juga Gubernur Riau HM Rusli Zainal, dia hanya tertawa dan menyatakan siapa yang terpilih adalah yang terbaik dan ditentukan dalam Munas nanti.

"Kita dukung siapa yang terbaik untuk dipilih jadi Ketum Golkar. Yang jelas figurnya harus mampu memimpin dan punya pengalaman berorganisasi serta mengakomodir kepentingan orang banyak," ujar Rusli bijak.

Munas ke VIII Golkra ini akan dilaksanakan di Hotel Bintang Lima Labersa yang terletak sekitar 15 menit perjalanan berkendaraan dari bandara Sultan Syarif Kasim II. Pembukaannya akan dilangsungkan besok malam pukul 20.00 WIB oleh Ketum Golkar Jusuf Kalla.

MBK

Sumber : Antara/Kompas

Klik selengkapnya...