TASIKMALAYA, (PR).-
Sedikitnya delapan ratus sekolah di Jawa Barat hancur dan rusak berat akibat gempa di Tasikmalaya, Rabu (2/9) lalu. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional berjanji menanggung biaya rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak berat dan hancur.
"Untuk yang rusak berat dan hancur, pemerintah akan menanggung seluruh biaya rehab," tutur Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo saat meninjau sejumlah lokasi bencana gempa bumi di Jawa Barat, Minggu (6/9).
Sementara sekolah dengan kerusakan sedang dan ringan, ditangani Pemprov Jabar dan pemkab/pemkot masing-masing daerah bencana. Sekolah-sekolah yang rusak itu akan diinventarisasi secepatnya sehingga perencanaan dan realisasinya bisa dilakukan segera.
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wakhyudin Zarkasyi, Mendiknas mengunjungi Tasikmlaya dan Ciamis. Di Tasikmalaya, Mendiknas meninjau SD Negeri 4 Salawu, lalu SMP Negeri 1 Cigalontang, dan SMA Negeri Cigalontang. Sekolah yang ditinjau tersebut, semuanya hancur akibat gempa bumi yang terjadi beberapa hari lalu.
Bambang sempat menanyakan keberadaan Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim yang tidak ada di lokasi. Saat itu, hanya ada Wakil Bupati H.E Hidayat, Asisten Bidang Pembangunan Budi Utarma dan Kepala Dinas Pendidikan Tasikmalaya Idi Hidayat.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wakhyudin mengungkapkan, berdasarkan data sementara yang masuk, baru delapan ratus sekolah yang dilaporkan rusak. Jumlah itu kemungkinan akan bertambah mengingat belum semua sekolah yang rusak terdata. "Kami terus menginventarisasi sekolah yang rusak," ujar Wakhyudin.
Sementara Mendiknas Bambang Sudibyo menuturkan, penanganan kerusakan sekolah sebenarnya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Pemerintah pusat dan gubernur sifatnya membantu. Namun, bantuan yang akan diberikan tentunya lebih besar dari pemerintah pusat.
Bantuan untuk tanggap darurat masing-masing daerah sebesar Rp 2 miliar. Untuk membantu rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak, sudah dianggarkan sedikitnya Rp 22 miliar. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa seragam sekolah, alat tulis, dan lainnya.
Dari Tasikmalaya, Bambang melanjutkan kunjungan ke sekolah rusak di Kabupaten Ciamis. Beberapa sekolah yang dikunjungi di antaranya SDN 1 Pusakanegara di Kecamatan Baregbeg, SMKN 1 Cipaku Kecamatan Cipaku, SDN 2 Ciamis dan SDN 5 Ciamis di Kecamatan Ciamis.
Langkah berikutnya, yakni untuk penanggulangan sekolah rusak atau hancur, Depdiknas akan melibatkan ahli dari ITB dan guru SMK untuk melakukan verifikasi, evaluasi, dan penilaian terhadap sekolah yang rusak. Ahli dari ITB nanti akan meneliti apakah sekolah itu harus direlokasi atau tidak, termasuk menilai apakah konstruksi bangunan yang tersisa masih bisa dimanfaatkan atau tidak. "Pemerintah juga melakukan nota kerja sama dengan gubernur, dilanjutkan ke kepala daerah, terkait rehabilitasi sekolah," tutur Menteri.
Tahan gempa
Di Ciamis, Bambang mengungkapkan, sebagian besar bangunan sekolah di Indonesia belum tahan gempa. Dia meminta mulai tahun ini, sekolah yang dibangun sudah harus mampu menahan guncangan gempa dengan kekuatan 7 pada skala Richter (SR).
Dikatakan, sudah seharusnya bangunan sekolah yang direhabilitasi sudah tahan terhadap gempa. Sejauh ini, yang memenuhi standar tersebut jumlahnya masih sedikit.
Diungkapkan, ada beberapa sekolah yang bangunannya dirancang tahan gempa, di antaranya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Wilayah tersebut sebelumnya juga menjadi korban bencana gempa bumi.
Dengan begitu, menurut Bambang, apabila terjadi gempa, sekolah menjadi tempat perlindungan yang aman. Bukan sebaliknya menjadi bangunan yang harus dijauhi.
Dia juga mengungkapkan, jumlah sekolah yang rusak akibat gempa di Jawa Barat kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Mendiknas mengatakan, langkah awal menangani kondisi ini adalah melalui tanggap darurat. Kegiatan belajar- mengajar harus berjalan kembali secepatnya.
Pengalaman di Aceh dan Yogyakarta ketika ada gempa, proses belajar-mengajar tetap berlangsung. Bahkan ujian nasional bisa diselenggarakan. Begitu juga harus diusahakan di Jawa Barat, harus dicari solusinya.
"Saya serahkan ke pemerintah daerah setempat. Jangan sampai anak menjadi malas belajar," katanya.
Lamban
Empat hari pascagempa, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya terkesan lamban dalam penanganan tanggap darurat. Hingga Minggu (6/9), pihak Disdik ternyata belum menghitung jumlah bangunan sekolah yang rusak. "Data kami masih belum valid. Kami masih mendata," kata Sekretaris Disdik, Oslan Khaerul Falah.
Menurut data di Pemkot Tasikamalaya, sejumlah sekolah di wilayah setempat mengalami kerusakan. Rata-rata rusak ringan sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar- mengajar.
"Kegiatan belajar tetap jalan. Apalagi sebentar lagi libur Lebaran. Beberapa sekolah bahkan sudah ada yang menghentikan kegiatan belajar, dan menggantinya dengan kegiatan pesantren kilat," tutur Oslan.
Tetap belajar
Dari Kabupaten Cianjur dilaporkan, meski banyak sekolah rusak, setiap sekolah diintruksikan tetap melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Saiful Milah mengatakan, pihaknya menyampaikan instruksi kepada para kepala sekolah melalui kepala cabang dinas. Isinya agar kegiatan belajar dilaksanakan seperti biasa, tidak terganggu kerusakan kelas.
Menurut dia, kegiatan belajar tetap dilaksanakan dengan menggunakan ruangan yang masih ada, ataupun tempat darurat, termasuk tenda. "Paling penting proses belajar siswa tetap berjalan. Menggunakan tempat darurat, tidak apa-apa," ungkapnya.
Diakuinya, pascagempa banyak orang tua siswa yang menjemput anaknya saat sedang belajar. Mereka masih trauma dengan kejadian gempa. Ditambah lagi, dalam waktu dekat sekolah juga akan memasuki masa libur. "Kami sudah menyampaikan arahan kepada para kepala sekolah agar memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga anak bisa tetap belajar," tuturnya.
Dijelaskannya, di sela-sela suasana duka saat ini, dunia pendidikan Cianjur mendapat kabar gembira, yaitu akan mendapat penghargaan berupa Anugerah Aksara. "Bapak Bupati mendapat penghargaan Anugerah Aksara yang ketiga kalinya dari Presiden RI. Rencananya akan diserahkan di Cirebon, Selasa," ujarnya.
Mengenai jumlah ruangan kelas yang rusak, dikatakannya, hingga saat ini pendataan masih dilakukan. (A-97/A-101/A-14/A-116)***
Klik selengkapnya...
