Selamat Datang Peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tahun 2009, dalam di Jakarta

Klik selengkapnya...

Guru Berperan Penting dalam Peningkatan Bahasa Indonesia

Senin, 11 Mei 2009 | 19:51 WIB

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com--Guru memiliki peran penting dalam peningkatan mutu berbahasa Indonesia di sekolah, karena siswa di luar lebih tertarik menggunakan bahasa gaul.

"Peran guru sangat dibutuhkan dalam membimbing siswa menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa gaul pun tidak bisa dilarang, asalkan tidak masuk dalam ranah kegiatan resmi," kata Ketua Bidang Pembinaan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Mustakim, di Bandarlampung, Senin.

Menyinggung seberapa besar pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia, ia mengatakan, belum ada penelitian tentang hal itu.

Namun, bahasa gaul tidak bisa dilarang, karena itu tumbuh dan berkembang di masyarakat yang akan menjadi alat komunikasi efektif.

"Tetapi, itu akan luruh ketika para remaja khususnya pelajar dan mahasiswa masuk ke ranah pekerjaan, dan akan meninggalkannya. Jadi bahasa gaul tidak perlu dirisaukan," kata dia.

Mustakim menjelaskan, para pelajar dan mahasiswa ketika berbicara pada forum resmi, maka mereka pun meninggalkan bahasa gaul.

Terkait penggunaan bahasa asing dalam acara televisi, ia menegaskan, tidak ada pelarangan asalkan sesuai dengan kebutuhan dan penempatannnya.

"Kalau sasarannya jelas seperti untuk orang asing," kata dia, sebelum menjadi pembicara pada temu koordinasi lintas instansi dalam penggunaan bahasa Indonesia.

Sementara itu, Asisten Bidang Umum Pemprov Lampung, Heru Karwadji mengatakan, pihaknya akan terus menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia secara benar.

"Boleh menggunakan istilah asing, tetapi harus pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membudayakan penggunaan bahasa Indonesia," kata dia.


Sumber : Ant

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Beri Kepercayaan kepada Guru

Selasa, 12 Mei 2009 | 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terselenggaranya pendidikan berkualitas dapat dicapai jika guru diberi kepercayaan yang semakin baik untuk melakukan tugas-tugas profesionalnya, termasuk mengevaluasi siswa. Untuk itu, intervensi yang perlu diberikan kepada guru adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk menjadikan pendidik tersebut berkualitas dan profesional, bukan intervensi yang mengambil alih tugas akademik guru dalam evaluasi dan penilaian siswa di sekolah.

"Pada saat ujian nasional dan UASBN, guru dan kepala sekolah sering sangat tertekan. Apalagi proses akademik evaluasi itu dijaga ketat polisi dan pihak lain di luar sekolah. Semua pihak mesti melakukan upaya supaya kepercayaan kepada guru semakin baik," kata Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Jakarta, Selasa (12/5).

Guru, kata Sulistiyo, harus dapat bekerja dengan tenang dengan adanya iklim kerja yang kondusif. Bukan saja adanya perlindungan hukum, profesi, ketenangan, dan kesehatan kerja. Namun, juga tidak ada bentuk intervensi dalam pelaksanaan tugas akademik. "Karena itu, PGRI akan mencari tahu mengapa ada guru yang berusaha memberikan jawaban kepada siswa. Jangan-jangan itu karena 'dipaksa' oleh keadaan atau tim sukses. Itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus," ujar Sulistiyo.

Sulistiyo menegaskan, dukungan pada sekolah dan guru hendaknya mengarah pada terwujudnya iklim kerja yang mampu memberdayakan potensi siswa dengan baik dan maksimalnya kinerja profesionalisme guru. Depdiknas dan dinas pendidikan harus bertanggung jawab terhadap terwujudnya manajemen berbasis sekolah yang berkualitas.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal mengatakan, untuk memperbaiki penyelenggaraan ujian nasional (UN) di level SMA yang dinilai perguruan tinggi masih belum bisa dipercayai kredibilitasnya, butuh proses. "Mesti dievaluasi betul di mana titik-titik lemah yang ditemukan perguruan tinggi. Tentu nanti diperbaiki, supaya hasil UN SMA bisa dipertimbangkan sebagai salah satu penilaian masuk ke perguruan tinggi negeri," kata Fasli.

ELN


Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Tersedia, Rp 5 Juta bagi Setiap Guru SMA!

Selasa, 19 Mei 2009 | 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Hope Indonesia didukung oleh Citi Peka (Peduli & Berkarya) tahun ini kembali memberikan dana sebesar 2 miliar rupiah bagi 100 orang guru SMA melalui program Citigroup Success Fund (CSF) 2009.

Hal tersebut diungkapkan oleh Semangat Sembiring, Direktur Program Pendidikan Yayasan Hope Indonesia, Selasa (19/5), di Jakarta. Semangat menuturkan, melalui program CSF ini, setiap tahun sejak 2003 Yayasan Hope Indonesia menggelontorkan dana untuk memilih 10 aktivitas terbaik ciptaan para guru dari 100 penerima dana. Tahun 2009 merupakan tahun ketujuh dilaksanakannya program tersebut.

"Ini merupakan program dukungan finansial kepada guru SMA untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar yang kreatif dan menyenangkan bagi para siswanya," kata Semangat. Semangat menambahkan, masing-masing guru itu akan menerima lima juta rupiah, sedangkan untuk sekolah sebesar 10 juta rupiah.

Semangat mengatakan, untuk mengikuti program ini para guru bisa mengirimkan proposalnya berupa konsep kegiatan belajar mengajar yang kreatif dan inovatif. Ada tiga bidang kegiatan yang persyaratan peserta. Pertama adalah aktivitas yang mempersiapkan kemandirian siswa untuk terjun ke masyarakat, baik itu semacam pelatihan ketrampilan, manajemen keuangan, atau bidang teknologi informasi dan lain-lainnya.

Kedua, aktivitas untuk menjembatani berbagai perbedaan SARA, gender, generasi, serta golongan, dan memelihara kepekaan sosial. Ketiga, aktivitas untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. "Kami ingin program ini menjadikan suasana belajar yang selalu interaktif, kreatif dan menyenangkan baik bagi guru maupun siswanya," tandas Semangat.

Untuk periode 2009 ini, program CSF baru akan diluncurkan pada 28 Juli mendatang di Jakarta. Selain itu, secara spartan program juga diluncurkan di Bandung dan Bali pada 30 Juli, di Semarang dan Surabaya pada 4 Agustus, serta di Medan pada 6 Agustus.

Terbuka khusus bagi para guru SMA, baik dari sekolah negeri, swasta nasional plus, maupun swasta internasional yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali. Para guru yang tertarik mendaftar bisa mengaksesnya di http://hopeindonesia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=48, atau mendaftar langsung ke Yayasan HOPE Indonesia di 021-639 9266 atau fax 601 0570.

LTF

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Tiga Guru Bahasa Sunda Dapat Penghargaan Hardjapamengkas

Jumat, 6 Maret 2009 | 19:34 WIB

BANDUNG, JUMAT - Sebanyak tiga guru pengajar bahasa Sunda di sekolah dasar dan menengah di Jawa Barat mendapat Hadiah Hardjapamekas 2009. Kriteria penjurian meliputi aspek didaktis metodis, aspek kreativitas pribadi, dan aspek peran sosial guru.

Hasil ini terungkap dalam pengumuman yang dilakukan Jumat (6/3) di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Ketiganya adalah Sri Asdianwati (30), guru bahasa Sunda SDN 1 Pakuwon, Garut, untuk kategori guru SD; Ai Koraliati (44), guru bahasa Sunda SMPN 1 Lembang, Bandung Barat, untuk kategori guru SMP; dan Darpan (39), guru bahasa Sunda SMAN 1 Tarogong, Garut, untuk kategori guru SMA.

Hadiah Hardjapamekas merupakan hadiah tahunan yang diberikan kepada guru bahasa Sunda sejak tahun 2008. Hadiah yang pelem bagaannya didukung oleh keluarga besar tokoh pendidikan alm. R.S. Hardjapamekas (1913-2005) ini diberikan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage untuk mendorong kegiatan pengajaran bahasa Sunda di sekolah, baik di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah.

Keluarga R.S. Hardjapamekas dalam hal ini berperan sebagai pendukung komitmen mengenai pentingnya pengajaran bahasa daerah Sunda. "Kebetulan, ayah saya, almarhum R.S. Hardjapamekas kebetulan adalah guru bahasa," ujar Erry Ryana Hardjapamekas, putera ke-5 dari enam bersaudara, mewakili keluarga besar alm. R.S. Hardjapamekas.


Cornelius Helmy Herlambang

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Tin Mulyawati, Atasi Sulitnya Kimia dengan Biji Sempoa

Guru


Selasa, 19 Mei 2009 | 15:03 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Prihatin terhadap nilai kimia para siswanya yang di bawah standar akibat kurang aktif belejar, Tin Mulyawati merancang metode baru belajar kimia berupa 'Pengisian Konfigurasi Elektron Menggunakan Biji Sempoa'. Hasilnya, 99 persen siswa lebih aktif belajar.

Awalnya, Tin Mulyawati, SPd merasakan bahwa besar kemungkinan para siswa tersebut menganggap kimia adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. Tin menambahkan, kebetulan materi pelajaran kimia di semester satu kelas X yang diasuhnya itu banyak berupa teori dan abstrak. Materi tentang struktur atom, misalnya.

Alhasil, konsep pembelajarannya terkesan monoton. "Siswa sulit membayangkan bagaimana itu atom dan hal itu menyebabkan siswa tidak dapat menyerap pelajaran secara maksimal," kata guru pelajaran kimia di SMA Negeri 25, Bandung, ini.

Mulailah, Tin membuat suatu bagan 'Konfigurasi Elektron Menggunakan Biji Sempoa', yaitu sebuah alat peraga berupa diagram mnemonik Moeller yang menggunakan biji sempoa.

Pada diagram itu, Tin menganalogikan biji-biji sempoa sebagai elektron. Konfigurasi biji sempoa atau elektron tersebut ditentukan oleh jumlah elektron itu sendiri, yang bergerak mengelilingi inti pada lintasan sesuai tingkat energinya.

"Hasilnya, pada saat pelajaran berlangsung 99 persen siswa aktif berinteraksi baik dengan guru atau dengan sesama siswa lainnya," ujar Tin. "Padahal sebelumnya, dari 8 kelas rata-rata hanya 17 persen siswa yang aktif mengikuti pelajaran kimia ini," tandas Tin.

Di mata para siswa, metode tersebut pun diakui sangat membawa perubahan. Ganjar, siswa Kelas X C SMA Negeri 25, Bandung, misalnya, mengaku bahwa konsep belajar praktik tersebut ternyata lebih mudah dimengerti daripada membaca atau menghafalnya dalam bentuk teori. "Apalagi alat peraga ini bisa dibawa ke mana-mana," kata Ganjar.

Pendapat senada dilontarkan oleh Lira Mayora, siswi Kelas X-A di sekolah yang sama. "Kita tidak merasa bosan dan malas, karena cara ini terus membuat kita selalu aktif dan komunikatif," kata Lira.

Penghargaan CSF 2007

Lahir di Bandung, 26 November 1968, Tin Mulyawati, SPd merupakan anak ke-10 dari 11 bersaudara. Meskipun mengakui Matematika adalah pelajaran yang paling disukainya, Tin justru memilih jurusan kimia saat dirinya mengenyam pendidikan tinggi di Diploma III Kimia ITB, Bandung. Tin memperoleh jurusan tersebut melalui jalur PMDK III dan lulus pada 1990.

Lulusan SMA Negeri 14 Bandung ini lalu melanjutkan studinya di Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA Kimia, Universitas Terbuka. Hanya empat tahun. yaitu pada 1994, Tin lulus dan meraih gelar sarjananya.

Berpredikat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Tin mengajar di SMA Negeri 25 Bandung. Saat ini, selain di SMAN 25 Bandung, ibu berputra dua ini juga mengajar kimia di SMA Taruna Bakti sebagai guru lab kimia, tutor kimia di lembaga bimbingan belajar SSC Bandung, serta staf pengajar kimia di SMA unggulan Alfa Centauri Bandung.

Demi menunjang profesinya sebagai guru, Tin banyak mengikuti berbagai pelatihan, mulai Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG), Pemantapan Kerja Guru (PKG), Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kimia, kaizen kimia, serta seminar-seminar, lokakarya ataupun workshop berkaitan dengan peningkatan profesionalismenya.

Sampai akhirnya, pada 2007 Tin mengajukan proposal hasil rancangannya berjudul "Pengisian Konfigurasi Elektron Menggunakan Biji Sempoa" ke Yayasan Hope Indonesia. Pengajuan tersebut adalah untuk mengikuti pemilihan aktivitas terbaik para guru melalui program 'Citi Success Program (CSF) 2007'. Hasilnya, Tin terpilih sebagai guru dengan aktivitas terbaik dari CSF 2007.

"Selain memudahkan siswa memahami cara pengisian konfigurasi elektron, alat peraga ini terbukti mampu meningkatkan interaksi antarsiswa dengan guru sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan," kata Tin. "Bagi sekolah, program ini semoga bisa bermanfaat sebagai inventarisasi baru alat-alat peraga IPA yang berguna bagi siswa-siswi lain tentunya," tambahnya.

LTF

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Jalan Ketiga, Bukan Sekadar Jalan Tengah

Opini - OkeZone

Jum'at, 5 Juni 2009 - 10:18 wib





Oleh: Ivan Hadar
Wakil Pemred Jurnal Sos Dem


Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 di Indonesia cukup menarik karena diwarnai perdebatan terkait ideologi ekonomi para pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Boediono yang berpasangan dengan SBY ditengarai banyak pihak sebagai salah satu pengusung utama ekonomi neoliberal di Indonesia. Tuduhan yang langsung dibantah lewat pidato politik saat deklarasi pencalonannya sebagai wapres mendampingi SBY.

Sebagai pemahaman awal, kalau dalam liberalisme klasik manusia dipandang sebagai homo economicus dalam kegiatan ekonomi, dalam agenda neoliberalisme manusia dilihat sebagai makhluk ekonomi dalam semua aspek kehidupan mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Ketika dibatasi pada bidang ekonomi, neoliberalisme juga disebut sebagai "fundamentalisme pasar".

Setahun pasca-Tragedi 11 September 2001 yang meruntuhkan Menara Kembar WTC (sebagai simbol kapitalisme Amerika Serikat/AS) yang menewaskan ribuan korban tak berdosa, di hadapan 25.000 pendukung gerakan perdamaian di Kota Koeln, Jerman, pemenang Nobel Perdamaian Johan Galtung berbicara tentang tiga corak fundamentalisme yang telah menjadikan penduduk bumi sebagai tawanannya.

Tiga corak fundamentalisme tersebut, meski berasal dari "kultur" berbeda, memiliki filosofi serupa, yaitu faksi Wahabi Osama bin Laden, faksi puritan Protestan asal Inggris yang kemudian menemukan lahan subur di AS, serta fundamentalisme pasar.

Menurut Galtung, pengikut fundamentalisme corak pertama dan kedua adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap perbuatan kriminal di belakang Tragedi 11 September dan pengeboman Afghanistan serta Irak dengan korban puluhan ribu warga sipil tak berdosa. Keduanya merasa sebagai manusia pilihan Tuhan dengan doktrin:

"Siapa pun yang tidak ikut saya adalah musuh saya (he/she who is not with me is against me)." Keduanya begitu mirip sehingga Galtung memplesetkan "George bin Laden dan Osama Bush, yang demi keyakinan, merasa bahagia karena mendapat pahala dengan membunuh ribuan manusia." Corak ketiga, fundamentalisme pasar, tak kalah kejam.

Para pengikutnya tidak peduli ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap hari, 100.000-an orang mati, terutama karena pasar merampok makanan dan kesehatan mereka. Betapa tidak? Seperempat dari mereka yang mati itu semata-mata akibat lapar.

Bagi George Soros, yang mempopulerkan istilah ini, fundamentalisme pasar saat ini demikian berkuasa sehingga siapa pun yang tidak berkiblat pada kebebasan pasar--karena mempunyai gagasan serta cita-cita ekonomi yang lain--bakal dicap sebagai sentimental, tidak logis, dan naif.

Soros yang sebenarnya memperoleh keuntungan miliaran dolar dari kapitalisme global menyebut fundamentalisme pasar sebagai "ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan semua bentuk ideologi totaliter yang pernah ada". Termasuk ideologi Nazi Jerman yang selama ini diakui paling kejam. Soros sendiri nyaris menjadi tahanan Kamp Auschwitz dan hanya bisa lolos karena menggunakan dokumen palsu.***

Pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz menyebut fundamentalisme pasar adalah basis teori--Thatcherisme, Reaganomics, dan "Konsensus Washington"-- untuk mempercepat privatisasi dan liberalisasi serta menjadikan bank sentral sebagai lembaga independen dengan satu tugas, yaitu memerangi inflasi.

Fundamentalisme pasar juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan neoliberalisme, aliran dominan yang menjadi dasar berbagai kebijakan G-8, IMF, dan Bank Dunia. Berbeda dengan klaim pendukung neoliberal, semaraknya perekonomian seusai Perang Dunia II tidak melulu disebabkan liberalisme perdagangan, tetapi juga berkat kebijakan kesejahteraan oleh negara.

Ketika itu, sebuah konsep ekonomi (new deal) berlandaskan teori Keynes diluncurkan Pemerintah AS. Sasarannya, peningkatan permintaan pasar dan deficit spending untuk memberantas pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lewat "bantuan pembangunan" (baca: utang), negara-negara berkembang diasumsikan mampu mengatasi ketertinggalannya dari negara kaya.

Di satu sisi, konsep fundamentalisme pasar diakui bisa bermanfaat dalam upaya mengurangi mentalitas rent seeking para birokrat. Namun, di sisi lain, fundamentalisme pasar yang sebagai perwujudannya dalam bidang ekonomi meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang gagal memenuhi janjinya.

Kesenjangan antara negara kaya dan miskin serta antarlapis sosial dalam sebuah negara semakin lebar. Tiga contoh berikut memperjelas keterbatasan dari berbagai solusi yang melulu bertumpu pada premis ekonomi pasar. Pertama, asumsi fundamentalisme pasar bahwa pasar uang tidak hanya membantu penggunaan kapital secara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja tidak terbukti.

Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar sepekulatif yang digelembungkan (spekulativer marktaufblaehung). Fluktuasi kurs di bursa efek tidak menggambarkan kekuatan ekonomi sesungguhnya dari berbagai perusahaan anggotanya. Tanpa regulasi, pasar modal global bisa memengaruhi kuat-rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara, kawasan atau bahkan dunia seperti yang diperlihatkan oleh "Krisis Asia" yang dampaknya masih terasa bagi Indonesia hingga saat ini.

Kedua, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisis lingkungan global. Memang harus pula diakui, kegagalan yang sama dialami oleh negara, terutama terkait maraknya monopoli dan oligopoli. Ketiga, penelitian Prittchett (1996) membuktikan bahwa dalam proses globalisasi terjadi kesenjangan yang meluas. Pemenangnya adalah negara-negara kaya anggota OECD, termasuk korporasi yang mengeruk kekayaan alam negara berkembang.***

Sebenarnya, kita semua berharap negara berperan sebagai "penjaga" konstitusi, mengacu pada Pasal 33 UUD 45 yang dengan sangat jelas menyebut pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus seperti ini, sosial demokrasi yang menawarkan "jalan ketiga", menurut pemahaman saya, seharusnya mendorong negara untuk berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat ketimbang condong kepada segelintir perusahaan yang memakmurkan segelintir penikmat di atas penderitaan mayoritas rakyat. Jalan ketiga bukanlah sekadar "jalan tengah".(*)

Ivan Hadar
Wakil Pemred Jurnal Sos Dem

(//mbs)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Gus Dur Setuju Perang di Ambalat

Sabtu, 6 Juni 2009 - 11:58 wib
Yuni Herlina Sinambela - Okezone

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid menyatakan dirinya setuju jika Indonesia berperang dengan Malaysia mempertahankan Ambalat.

Gus Dur mengatakan secara pribadi dia setuju jika Indonesia menyatakan perang di Ambalat. "Saya setuju Indonesia menyatakan perang di Ambalat," ujarnya dalam diskusi Kongkow bersama Gus Dur di Kedai Tempo, Komunitas Utan Kayu, Jl Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (6/6/2009).

Disinggung mengenai sikap Indonesia yang tidak tegas dalam menangani masalah Ambalat, Gus Dur mengatakan pemerintah sudah disogok.

"Yang jelas itu semua disogok, saya setuju perang," tandasnya. (nov)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Amien: Perang Sekali-kali Tidak Apa, Biar Sehat

Krisis Ambalat





Kamis, 04/06/2009 20:31 WIB
Gede Suardana - detikNews

Denpasar - Provokasi angkatan bersenjata Malaysia di sekitar perairan Ambalat, Kalimantan Timur, tidak boleh dibiarkan terjadi berulangkali. Sebagai bangsa berdaulat, Indonesia harus mengambil tindakan tegas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN, Amien Rais, usai melakukan sosialisasi SBY-Boediono kepada DPW dan DPD PAN se-Bali dan NTB di Hotel Sanur Paradise, Denpasar, Bali, Kamis (4/6/2009).

"Kita dididik para pendiri bangsa, Bung Karno, Hatta, Syahrir, untuk menjadi bangsa yang berani. Bukan bangsa
yang ragu-ragu. Kalau mereka nekat baru diambil action. Kalau kita marah dan harus perang, sekali-kali tidak apa-apa supaya sehat," ujar Amien.

Amien menambahkan, Indonesia merupakan senior Malaysia. Karena itu, Malaysia tidak boleh dibiarkan begitu saja melakukan tindakan apa pun semaunya.

"Mereka (Malaysia) lupa, kadang pegang kepala. Untuk adik yang nakal, tangannya harus ditampar. Diberikan ultimatum apabila melanggar maka kami akan memberikan tindakan tegas," tegas Amien.

(gds/djo)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Try Sutrisno: Jangan Bicara Perang

Krisis Ambalat

Kamis, 04/06/2009 23:51 WIB
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Perang merupakan jalan terakhir bagi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan krisis di Ambalat. Mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno berharap jalur diplomasi harus terus diupayakan.

"Jangan bicara perang, perang itu jalan terakhir. Kita cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan," ujar Try Sutrisno, ketika ditanya wartawan apakah perang merupakan solusi bagi permasalahan Ambalat.

Hal itu disampaikan dia di sela-sela acara peluncuran buku 'Indonesia dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan' yang ditulis Syafii Maarif di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Kamis (4/5/2009).

Try menyatakan, persoalan Ambalat bukanlah permasalahan baru. Perlu kesadaran bagi Indonesia dan Malaysia untuk melakukan penyelesaiannya segera.

"Kalau kita ingin memantapkan masa depan baik untuk ketahanan nasional dan ketahanan region, kita harus cepat menyelesaikan ini. Jangan ini menjadi provokasi. Kalau penyelesaiannya, saya serahkan ke pemerintah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Try menambahkan, diplomasi yang selama ini dilakukan tidaklah gagal. "Jangan dikatakan gagal, saya nggak pernah lihat gagal. Kita sudah punya pedoman bahwa kita ini (politik luar negeri) bebas aktif, demokrasi kita berdasarkan pancasila, kalau dijabarkan dalam diplomasi, politik, sosbud, pasti Indonesia akan mantap," pungkasnya.
(amd/mok)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

JK: Diplomasi Dulu, Baru Unjuk Kekuatan

Sengketa Ambalat






Jumat, 05/06/2009 13:30 WIB
Gunawan Mashar - detikNews


Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara seputar sengketa di perairan Ambalat. Bagi JK, diplomasi harus dinomorsatukan.

"Kita berunding dulu, baru unjuk kekuatan. Karena memang peralatan TNI kita tingkatkan untuk itu," kata JK.

Hal ini disampaikan JK saat membuka Rapat Kerja Nasional I KNPI di Swiss Bell Hotel, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/6/2009).

Oleh karena itu, kata JK, pengadaan alat-alat harus segera dibenahi dan ditingkatkan. Karena alat utama sistem senjata (alutsista) diberadakan bukan hanya buat parade.

"Alat TNI bukan hanya parade. Tetapi harus siap untuk itu,"
ujarnya.

Dikatakan dia, ada 3 wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti NTT, Papua dan Kalimantan.

JK berjanji akan membenahi fasilitas dan batas-batas wilayah. "Insya Allah kita akan perbaiki dinding-dinding perbatasan agar perbatasan kita betul-betul terjaga," kata JK.

(aan/nrl)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Mega Panas Dengar Provokasi Malaysia di Ambalat

Jumat, 05/06/2009 17:27 WIB
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Provokasi yang dilakukan Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia di kawasan Ambalat, Kaltim, ternyata membuat Megawati panas. Ia menganggap aksi kapal laut Malaysia yang masuk berkali-kali di wilayah Indonesia itu sebagai sebuah ledekan.

"Saya panas, bolak balik, bolak-balik kayak ngeledek," kata Megawati saat membuka acara diskusi bertajuk 'Ambalat, Kedaulatan dan Pundi Negara' di Jakarta Media Center (JMC), Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (5/6/2009).

Menurut catatan Mega, sejak tahun 2007 sampai saat ini, sudah 110 kali kapal Malaysia masuk ke wilayah kedaulatan RI. Sebanyak 76 kali pada 2007, 23 kali pada 2008 dan 11 kali pada 2009.

Mega menegaskan, perlu adanya diplomasi yang tegas agar kejadian di Ambalat tidak terulang lagi.

"Masalahnya perlu ada ketegasan dan keberanian," pungkasnya.

(lrn/aan)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Kasus Ambalat

Mega: Alutsista Kuat Dukung Kedaulatan RI




Jumat, 05/06/2009 22:56 WIB
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Menjaga kedaulatan wilayah RI harus juga didukung oleh kekuatan sistem pertahanan lewat alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang kuat. Jika tidak, RI tidak akan berdaya jika melihat provokasi seperti yang dilakukan Malaysia belakangan ini.

Demikian disampaikan Mega saat membuka acara diskusi bertajuk 'Ambalat, Kedaulatan dan Pundi Negara' di Jakarta Media Center, Jakpus, Jumat (5/6/2009).

"Saya takut kapal kita nyenggol dikit, bukan dia (Malaysia) yang mental, malah kita yang mental," kata Mega.

Ia pun mengaku heran dengan pemerintahan SBY saat ini yang hanya menganggarkan pertahanan sebesar 4 persen dari APBN 2009.

"Kenapa militernya sendiri nggak terpikir seperti itu, ya," kata Mega tentang SBY yang berlatar belakang militer.

Menurut Mega, situasi dunia yang relatif damai saat ini tidak bisa dijadikan alasan pemerintah Indonesia untuk menurunkan anggaran pertahanannya.

"Kedaulatan ini harus diperhatikan setiap saat. Apakah karena damai, jadi dibiarkan saja bobol terus?" tegasnya.

Mega menuturkan, jatuhnya pesawat Hercules di Magetan, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu menjadi bukti lemahnya alutsista TNI. Ia juga menyanyangkan sejumlah prajurit terbaik TNI yang meninggal dari berbagai peristiwa yang disebabkan oleh alutsista yang tidak layak.

"Mendidik seorang pilot itu nggak gampang. Begitu juga nasib janda-janda yang kehilangan, dan ada berapa anak-anak yang jadi yatim piatu," kata Mega emosional.

(lrn/irw)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Konflik Ambalat

Aliansi Ambalat Usul Dibentuk Kementrian Perbatasan






Sabtu, 06/06/2009 05:12 WIB
Irwan Nugroho - detikNews


Jakarta - Wilayah perbatasan selalu rawan konflik karena belum adanya perjanjian dan kesepakatan bilateral yang tuntas. Karena itu, presiden terpilih mendatang diusulkan untuk membentuk Kementrian Khusus Daerah Perbatasan.

"Ini rawan karena belum ada perjanjian dan kesepakatan perbatasan," kata Ketua Aliansi Angkatan Muda Pembela Kedaulatan (NKRI (Ambalat) Adjat Sudrajat melalui keterangan pers yang diterima detikcom, Jumat (5/6/2009).

Usulan tersebut merupakan bagian dari sikap Ambalat terhadap kasus provokasi kapal Tentara Diraja Laut Malaysia (TDLM) di perairan Ambalat, Kalimantan Timur (Kaltim).

Dikatakan Adjat, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara yang batas-batasnya sering menjadi permasalahan. Kesepuluh negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, India, Palau, Papua New Guenia, Timor Leste, Thailand, Philipina, Vietnam, Australia.

Mengenai provokasi kapal perang Malaysia, Adjat mengatakan, peristiwa tersebut sudah berlangsung sejak 2005. Pada 2008 terjadi 26 kali pelanggaran kedaulatan, sedangkan tahun 2009 sebanyak 11 kali. Semuanya dilakukan secara sengaja oleh Malaysia.

"Mereka melakukan pelanggaran berat yang terus menerus dengan sengaja, melewati wilayah perairan NKRI," tegasnya.

Dikatakan Adjat, TDLM tidak hanya melakukan patroli, melainkan menangkap para nelayan Indonesia.

"Kejadian tersebut sangat ironis sebab nelayan kita ditangkap tentara asing di wilayah perairannya sendiri," imbuh Adjat. (irw/irw)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Sengketa Ambalat

Yusron: TNI Kita Kuat, Tak Perlu Cemas




Minggu, 07/06/2009 14:12 WIB
Iin Yumiyanti - detikNews

Jakarta - Indonesia tidak perlu merasa rendah diri menghadapi negara lain bila menghadapi sengketa wilayah. TNI cukup kuat dan memiliki kekuatan dan alat perang yang hebat. Kekuatan bersenjata Malaysia pun kalah.

"Kalau mau dihitung kita memiliki 113 kapal perang dari berbagai jenis. Malaysia hanya punya 32-34 biji saja. Kuantitas kita 4 kali lipat jumlah kapal perang Malaysia," kata Ketua Tim Komisi Pertahanan DPR Yusron Ihza Mahendra dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (7/6/2009).

Yusron pun meyakini TNI AD dan AU kuat. Dengan kekuatan ini, warga Indonesia diimbau tidak perlu cemas bila jalan damai dalam konflik Ambalat terpaksa ditinggalkan.

"Tak perlu menyepelekan diri sendiri. Kemarin-kemarin itu memang ada Fokker jatuh, Hercules jatuh, tapi secara umum TNI kita kuat. Tidak perlu cemas," tegas adik Yusril Ihza Mahendra ini.

Namun ditegaskan Yusron, kekerasan fisik dalam menyelesaikan konflik Ambalat akan menjadi prioritas untuk dihindari. "Kita memang akan keras terhadap Malaysia, tapi mari sama-sama menghindari kekerasan fisik," kata Yusron.

Tim Komisi Pertahanan DPR akan terbang ke Malaysia, Senin (8/6/2009) besok untuk memprotes manuver kapal perang Malaysia di blok Ambalat, Kalimantan Timur.


(iy/nal)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Kasus Ambalat

Barindo Raya Siap Kirim Relawan Hadapi Malaysia

Minggu, 07/06/2009 21:55 WIB
M. Rizal Maslan - detikNews

Jakarta - Provokasi militer Malaysia di kawasan Ambalat, Kaltim, mengundang reaksi sejumlah kalangan di Indonesia. Bahkan ormas Barisan Indonesia Raya (Barindo Raya) menyatakan siap mengirimkan tim relawan ke perbatasan RI-Malaysia untuk mempertahankan wilayah Ambalat.

"Kami akan segera mengirim relawan ke perbatasan Malaysia, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan perang atau keadaan darurat terkait Ambalat," jelas M Yasin Ketua Umum DPP Barindo Raya kepada detikcom, Minggu (7/6/2009).

Menurut Yasin, saat ini ratusan kader dan simpatisan Barindo Raya se-Jabar sudah menyatakan siap membantu pasukan TNI, untuk bertugas di barisan terdepan dalam menghadapi musuh.

"Kami sudah menyiapkan kader-kader terbaik Barindo Raya, yang memiliki
pengalaman intelijen dan strategi dalam menghadapi musuh," kata mantan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI) itu.

Meski demikian, ujar Yasin, pihaknya masih menunggu negosiasi dan perundingan damai, yang dilakukan diplomat Departemen Luar Negeri RI.

Dikatakan Yasin, kondisi perbatasan Ambalat saat ini sudah memprihatinkan,
karena Malaysia berupaya memprovokasi TNI-AL, melalui manuver pelanggaran batas wilayah teritorial RI. Tindakan kapal-kapal Malaysia merupakan pelecehan kedaulatan NKRI.

"Sudah saatnya pemerintah tegas, dan memerintahkan pasukan militer melumpuhkan sarana transportasi militer Malaysia yang melanggar perbatasan. Kita harus membuktikan, bahwa pasukan militer mampu mempertahankan harga diri bangsa," kata dia.

Yasin juga mengungkapkan, Barindo Raya dalam waktu dekat akan membuka
pendaftaran bagi para relawan di tiap-tiap provinsi. Pembentukan para relawan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan pelatihan semi militer, sebelum diterjunkan ke medan perang.

"Kami yakin, bertempur membela negara di Ambalat tidak akan mati konyol. Karena kewajiban warga negara adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan RI," pungkasnya.

(zal/lrn)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Protes Keras Kasus Ambalat, DPR Terbang ke Malaysia Senin

Minggu, 07/06/2009 11:51 WIB
Iin Yumiyanti - detikNews

Jakarta - Tim Komisi Pertahanan DPR akan memberikan protes keras kepada parlemen Malaysia atas manuver kapal Malaysia di Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Tim yang dipimpin Yusron Ihza Mahendra itu akan terbang ke Malaysia Senin (8/6/2009) besok.

"Senin malam pukul 18.00 WIB, kami terbang ke Malaysia.Karena paginya di Komisi I kami masih sidang dengan Menhan dan Panglinma TNI tentu masalah Ambalat kami bahas di situ," kata Yusron kepada detikcom, Minggu (7/6/2009).

Selain Yusron, anggota DPR yang ikut terbang ke Malaysia yaitu Djoko Susilo, Happy Bone Zukarnaen, Andreas Pariera, dab Sidqi Wahab.

Pertemuan dengan parlemen Malaysia direncanakan digelar Selasa (9/6/2009). Dalam pertemuan itu, tim DPR akan memberikan bukti-bukti bahwa Ambalat masuk dalam kedaulatan Indonesia. DPR akan minta Malaysia menghentikan manuver di Ambalat.

"Kita minta Malaysia menghentikan manuvernya. Sebagai negara bertetangga tak ada yang diuntungkan bila Ambalat terus mengalami di mana diplomasi ditinggalkan dan terjadi perang," tegas Yusron.

Menurut Yusron, dalam 1 tahun ini Malaysia telah melakukan 13 kali pelanggaran. "Kita akan lebih keras karena kita mewakili rakyat Indonesia," tegas Yusron.

Selain melakukan pertemuan dengan parlemen Malaysia, tim DPR juga merencanakan bertemu Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Malaysia serta Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Tapi rencana pertemuan tersebut belum fix.

Tim akan kembali ke Indonesia pada Kamis (11/6/2009).

(iy/nal)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

DPR Nyatakan Perang Atas Sengketa Ambalat!

Sengketa Ambalat RI-Malaysia
DPR: Perang!

DPR menyatakan setuju jika TNI ingin mengambil langkah perang terhadap Malaysia. DPR mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia di perairan Ambalat.

Sementara Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menuding Indonesia juga telah melakukan pelanggaran wilayah ke Malaysia. Mereka mengaku telah mengirimkan 13 nota protes ke Indonesia.

”DPR sudah sangat jelas meminta nota protes terutama gagasan-gagasan dari Malaysia terhadap perbatasan Ambalat karena itu pemerintah diharapkan bertindak tegas menggunakan jalur diplomatiknya,” kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6).

DPR, lanjutnya, juga meminta Dubes Indonesia di Malaysia untuk bersikap lebih proaktif agar tidak terjadi perang terbuka di sekitar blok Ambalat. Jika pemerintah tidak segera mengambil sikap tegas dan masyarakat terus mendesak, maka DPR akan menyetujui TNI bertindak keras melakukan langkah-langkah konfrontasi atau tekanan militer terhadap kapal Malaysia. ”Jadi konfrontasi di lapangan itu nanti kalau nota protes tidak diindahkan,” tegas Muhaimin.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah menteri serta Panglima TNI dan stafnya untuk meminta laporan perkembangan terakhir seputar Ambalat.

23 Kali perundingan
”Presiden meminta Deplu untuk melakukan upaya akselerasi agar perundingan dapat berjalan secara efisien,” ujar Menko Polhukam Widodo AS dalam keterangan pers di Kantor Presiden, seusai pertemuan.

Menurut Menko Polhukam, tercatat sudah dilakukan 23 kali perundingan dan Juli mendatang akan dilangsungkan perundingan ke-24. Indonesia, tambahnya, dalam menyelesaikan masalah batas wilayah maritim di Ambalat mengedepankan dua hal, yaitu perundingan batas wilayah maritim dan memperhatikan kehadiran unsur di laut, dalam hal ini TNI AL untuk melakukan pengawasan.

”Kami melihat ada dinamika di lapangan. Respons yang diberikan TNI sudah dilakukan secara profesional karena memang berdasarkan aturan yang telah ada. Selama ini pelanggaran wilayah dapat diatasi dengan mekanisme yang sesuai.”

Widodo menegaskan Presiden Yudhoyono memerintahkan agar penyelesaian masalah di Ambalat sesuai dengan kebijakan dasar yang ada. ”Malaysia harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan dan tidak melakukan provokasi. Kami tidak ingin ada aksi kekerasan yang merugikan semua pihak, tapi ketegasan untuk melindungi kedaulatan tetap merupakan orientasi yang utama,” tegas Widodo.

Sementara itu, pemerintah Malaysia akhirnya buka mulut. Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, negeri jiran itu menegaskan tetap menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di perairan Ambalat. ”Malaysia berpegang teguh kepada prinsip bahwa konflik apapun harus diselesaikan melalui jalur diplomasi,” kata Zahid dalam jumpa pers di kantornya Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, Rabu.

Zahid mengatakan, tindakan provokatif apapun hanya akan memperburuk keadaan dan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Dia menjelaskan, di antara kedua negara, Indonesia-Malaysia, telah dibentuk kerja sama perundingan melalui Menlu masing-masing untuk menyelesaikan persengketaan maritim secara aman dan damai.

Zahid juga mengungkapkan, sejak 2007 hingga April 2009, Kementrian Pertahanan Malaysia telah membuat 13 nota protes diplomatik kepada Pemerintah Indonesia melalui kedutaan besarnya di Kuala Lumpur mengenai tindakan TNI Angkatan Laut yang melanggar perbatasan laut Malaysia.

”Kami menilai pelanggaran berdasarkan wilayah kami tapi bagi Indonesia itu tidak melanggar karena dianggap wilayahnya. Indonesia menilai kami melanggar dari sudut pandang wilayah teritorialnya sedangkan kami melihat itu adalah wilayah kami, jadi tidak melanggar,” katanya.

Pada bagian lain, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada wartawan mengatakan, sejak 2007 hingga 2009 sudah terjadi sejumlah interaksi antara TNI AL dengan kapal perang Malaysia dan pihaknya melalui Panglima TNI sudah menghubungi pihak Deplu agar mengeluarkan nota diplomatik terkait pelanggaran batas wilayah yang kerap dilakukan oleh kapal perang Malaysia.

Sebelumnya, patroli Indonesia kembali memergoki kapal perang Malaysia yang melewati perbatasan RI di sekitar blok Ambalat, Selasa (2/6).

Terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, saat ini sedang berkoordinasi dengan TNI AL terkait nota protes atas pelanggaran kapal perang Malaysia.

Sumber: solopos

Klik selengkapnya...

Komisi I Datangi PM Malaysia Senin Pekan Depan

Jum'at, 5 Juni 2009 - 12:45 wib
Yuni Herlina Sinambela - Okezone

JAKARTA - Protes pemerintah Indonesia menyangkut pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh kapal perang milik tentara Diraja Malaysia di perbatasan Ambalat, Kalimantan Timur terus dilakukan melalui jalur perdamaian yaitu diplomasi.

Jalur diplomasi dilakukan dengan melakukan lawatan kunjungan ke negara Malaysia pada hari senin (8/6/2009), lima orang yang merupakan perwakilan dari anggota komisi I DPR RI tersebut rencananya akan bertemu dengan perdana menteri Malaysia, Najib Razak.

"Iya, Senen nanti ke Malaysia, ada lima orang yaitu Yusron, Hepi ,Andreas dan dua lainnya saya lupa akan bertemu dengan perdana menteri Malaysia," ujar anggota Komisi 1 DPR RI, Dedi Djamaludin Malik usai acara talkshow Prahara dengan Malaysia:dari Ambalat hingga Manohara, di Gedung DPD RI, komplek Senayan,Jakarta Barat, Jumat (5/6/2009).

Adapun rencana lawatan kunjungan ke negri Jiran tersebut di antaranya membahas seputar permasalahan kasus sengketa Ambalat khususnya mengenai pengklaiman wilayah perbatasan Ambalat yang diklaim sebagai wilayah teritorial negara Malaysia dan percepatan perundingan dari permasalahan kasus Ambalat tersebut.

"Hanya sehari di Malaysia,kemudian selanjutnya komisi 1 memanggil Deplu dan tidak kemungkinan akan memanggil dubes RI untuk Malaysia,Dai Bachtiar,namun setelah lihat dari hasil pertemuan di Malaysia," pungkasnya. (fit)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Potensi Minyak Alasan Sengketa Ambalat? (3)

Senin, 1 Juni 2009 - 09:01 wib
Lusi Catur Mahgriefie - Okezone

JAKARTA - Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia.

Betapa istimewanya Ambalat, blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar itu, hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini.

Wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam, berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketaan ini.

Bukan saja kepentingan ekonomi, melainkan juga adanya faktor kepentingan politik di antara dua negara. Bagi Malaysia, secara internasional akan merasa "menang" terhadap Indonesia, jika berhasil mengklaim blok Ambalat.

Beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat, karena dianggap sama dengan mempertahankan kedaulatan bangsa.

Diketahui, pada 25 Mei lalu kapal perang milik angkatan laut Malaysia yakni KD Yu-3508 ditemukan oleh kapal Indonesia KRI Untung Suropati berada di wilayah Ambalat. KD Yu mengatakan bahwa tujuannya ke Tawau, namun begitu KRI Untung Suropati berhasil mengusirnya.

Lalu pada 29 Mei belasan kapal berbendera Malaysia, berhasil terdeteksi pesawat pengintai TNI Angkatan Udara di perairan batas terluar blok Ambalat. Salah satu diantaranya adalah kapal perang patroli Jerong milik Tentara Diraja Malaysia.(lsi)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

GP Ansor Siap Kirim Banser ke Ambalat

Minggu, 7 Juni 2009 - 12:34 wib

JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor siap mengirimkan banser sebagai bentuk dukungan dalam menegakkan kedaulatan NKRI,jika kondisi terburuk yakni terjadi perang fisik antara Indonesia dengan Malaysia akibat perebutan Blok Ambalat.

"Ya, kita siap sih kalau mempertahanakan NKRI. Tapi tentara kita masih cukup kuat," kata Ketua GP Ansor Saifullah Yusuf di sela-sela kegiatan Harlah ke-75 GP Ansor di TMMI, Jakarta, Minggu (7/6/2009).

Wakil Gubernur Jawa Timur yang akrab disapa Gus Ipul ini mengaku prihatin dengan krisis Blok Ambalat yang hingga kini belum kunjung selesai. "Kita prihatin dan sedih, melihat apa yang dilakukan Malaysia. Kita sebagai negara yang besar tentu tersinggung dengan tindakan Malaysia," ujarnya.

Meski demikian, kata Gus Ipul, ketersinggungan Indonesia terhadap ulah Malaysia tetap harus diselesaikan dengan hubungan diplomatik kedua negara bertetangga itu dengan baik."Kalau perang Indonesia sudah sangat siap. Tapi apakah perang jadi satu solusi?"

Menurut dia, bangsa ini hanya mengharapkan Malaysia dapat menghormati kedaulatan NKRI, termasuk wilayah Ambalat yang diperebutkan itu. "Hubungan ekonomi antarbangsa sebagai saudara berjalan tanpa harus memindah patok. Tanpa harus mengambil dari Indonesia," imbuh Saifullah Yusuf. (Iman Rosidi/Trijaya/ram)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

JK Resmikan Perumahan Buruh di Tangerang

Kamis, 28 Mei 2009 - 10:47 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone

TANGERANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan perumahan karyawan Griya Puri-SPSI di kawasan Sukatani, Rajeg, Tangerang, Banten, Kamis (28/5/2009).

JK akan meletakkan batu pertama Blok 1B sekaligus memberikan kunci perumahan karyawan tersebut. Pantauan okezone di lapangan, JK yang didampingi Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Syukur Sapto. JK bersama rombongan tiba sekira pukul 10.10 WIB.

Ketua SPSI Syukur Sarto mengatakan, program kredit perumahan merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan yang bekerja di wilayah Banten.

Namun, lanjutnya, meski dibuat untuk menyejahterakan karyawan, program ini masih menyimpan sejumlah kendala antara lain sulitnya akses jalan menuju perumahan.

"Mudah-mudahan dengan diresmikan oleh pak JK, kendala ini bisa diatasi, dengan meminta Pemda setempat untuk mempermudah akses jalan, karena jarak antara rumah sampai pabrik mencapai 3-6 kilometer," ujar Syukur dalam sambutannya.

Pihak SPSI, kata dia, juga sudah membicarakannya dengan pihak pengembang untuk menyediakan sarana pasar, pendidikan, kesehatan dan rumah ibadah.(ded)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Kalla: Anak Autis Berhak Dapat Pendidikan Gratis

Senin, 1 Juni 2009 - 11:05 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone

JAKARTA - Pendidikan gratis menjadi hak mutlak bagi semua siswa, termasuk para penyandang cacat yang bersekolah di sekolah khusus.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berdialog dengan para siswa sekolah dasar (SD) dalam peringatan Hari Pancasila di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (1/6/2009).

"Apa sekolah untuk anak autis bisa gratis Pak?" tanya salah satu siswa penderita cacat saat duduk berhadapan dengan Kalla dengan puluhan siswa lainnya.

"Kalau nanti, semua anak berhak mendapat sekolah gratis. Anak autis juga bisa sekolah di sekolah umum. Tapi mungkin ada sekolah khususnya," jawab Kalla.

Selain menanyakan soal pendidikan gratis, Kalla juga ditagih persoalan lapangan pekerjaan oleh para siswa tersebut. Menurut dia, anak-anak cacat juga seharusnya berhak bekerja di semua perusahaan.

"Untuk lapangan kerja, ada beberapa perusahaan yang aturannya tidak mempekerjakan anak cacat," terangnya.

(lam)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

JK Zikir Bersama di Majelis Zikir Az-Zikro

Minggu, 7 Juni 2009 - 10:35 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone

BOGOR- Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan zikir bersama dengan ribuan jamaah Majelis Zikir Az-Zikra di Bukit Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat Minggu (7/6/2009).

Pantauan okezone di lapangan, ribuan jamaah berkostum serba putih sudah memadati
Masjid Muammar Qaddafy sejak pagi. Zikir sendiri berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.

Calon Presiden yang diusung Partai Golkar ini tiba di lokasi sekira pukul
09.00 WIB, didampingi isterinya, Mufida Kalla. Zikir ini juga langsung dihadiri oleh Pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra, Muhammad Arifin Ilham dan Syeh Mahmud H Reeh dari Libia.

Usai berzikir, JK berencana meresmikan Masjid Muammar Qaddafy, yang merupakan masjid terbesar di Bogor dan memiliki keunggulan lain, seperti payung hidroklik Masjid Madinah Al-Munawarah. Enam payung hidrolik dari yang masih direncanakan, serta dua payung hidrolik yang sudah terpasang di depan aula masjid. (ded)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

SBY Hadiri Harlah GP Ansor di TMII

Minggu, 7 Juni 2009 - 10:35 wib

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri hari lahir (Harlah) ke-75 Gerakan Pemuda Ansor di Padepokatn Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (7/6/2009).

Dalam acara ini juga hadir Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Sekretaris Kabinet Sudi Silalah,i Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Timur Soetarwo, dan lainnya.

Ketua GP Ansor Saifullah Yusuf mengatakan, dirinya merespons positif kehadiran Presiden SBY dalam Harlah GP Ansor. "Ini sudah kesekian kalinya Presiden SBY hadiri Harlah GP Ansor," ujarnya di TMII, Jakarta.

(Iman Rosidi/Trijaya/ram)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

POTENSI EDISI KHUSUS FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TAHUN 2009
Tanggal 01 - 05 Juni 2009
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Klik selengkapnya...

Pers Release Kasus Prita oleh PDI Perjuangan

Kamis, 04 Juni 2009 12:59
Oleh Administrator

Menanggapi kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari (32), seorang ibu dua orang anak yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang, Banten, sejak 13 Mei 2009.

Kami, PDI Perjuangan sangat menyesalkan dan memprihatinkan bahwa kasus yang menimpa Prita dapat terjadi di negeri ini, dengan alasan:

1. Prita adalah korban dari pelayanan buruk yang dilakukan oleh sebuah Rumah Sakit berkelas Internasional, Omni Internasional Alam Sutra, Tangerang. Namun, ironisnya, bukannya keadilan yang ia peroleh, ia malah ditahan hanya karena curhat melalui email ke beberapa temannya, mengeluhkan layanan buruk dari Rumah Sakit tersebut. Prita ditahan selama 3 minggu dan diputuskan bersalah atas tuduhan berlapis, pencemaran nama baik dan dianggap melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan ancaman hingga 6 tahun penjara.

2. Selama menjadi tersangka, Prita yang merupakan ibu dari dua orang anak ini mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai tersangka, sebagaimana pengakuan Prita ia tidak diizinkan pulang untuk menjenguk anak-anaknya selama di tahan. Tidak ada bantuan hukum sebelumnya bagi Prita untuk bisa menangguhkan penahanan, hal mana harusnya bisa ditawarkan bahkan disediakan oleh pihak berwenang bila tersangka tidak mampu membayar pengacara, seperti dinyatakan dalam pasal 60 dan 61 KUHAP.

3. Kejadian yang dialami Prita merupakan bukti kasat mata, dampak dari neoliberalisasi dimana kekuatan pasar bebas dengan lembaga-lembaga multi nasionalnya dapat dengan mudah menggunakan hukum seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang tampaknya memang dibuat untuk memuluskan kepentingan neolib dengan mengalahkan kepentingan asasi (kebebasan ekspresi) rakyat kecil yang nampaknya di era pasar bebas ini, sulit menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

4. Kasus Prita adalah bentuk pelanggaran atas hak-hak kebebasan informasi, hak untuk menyatakan pendapat, yang merupakan hak-hak asasi paling mendasar yang dilindungi oleh Konstitusi dan UU HAM dan berbagai ratifikasi Konvensi Internasional seperti Sipol, ECOSOC dan CEDAW. Kasus Prita adalah preseden buruk atas penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia

5. Peristiwa diatas yang dialami oleh Prita yang tidak dizinkan menyusui anaknya selama dalam tahanan juga menjadi bukti lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan khususnya atas hak-hak reproduksi perempuan.



Jakarta, 03 Mei 2008

Megawati Soekarnoputri

Sumber: maubaca.com

Klik selengkapnya...