Gagasan Menunda Pilpres Harus Ditolak
Senin, 06 Juli 2009 11:52 WIB
JAKARTA--MI: Anggota Timkamnas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono Anas Urbaningrum di Jakarta, Senin (6/7), menegaskan gagasan menunda Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang arus ditolak.
Ia mengatakan hal itu menyusul kontroversi soal banyaknya pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga mendorong banyak kalangan meminta pengunduran Pilpres sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki kekisruhan DPT yang juga terjadi pada Pemilu Legislatif lalu.
Tetapi Anas Urbaningrum menilai, penundaan Pilpres itu tidak bisa ditoleransi. "Pertama, karena memang dalam demokrasi bebas berpendapat dan berkepentingan. Tetapi, pendapat dan pemikiran yang dipentingkan adalah yang berbasis logika dan kejernihan," katanya.
Artinya, kata Anas, kepentingan yang wajar itu diberi tempat terbaik, termasuk untuk menang dalam Pilpres. "Di sini termasuk kepentingan yang mendatangkan faedah bagi kepentingan pembangunan demokrasi yang sehat dan mendukung masa depan," ujarnya.
Jadi, lanjutnya, kepentingan untuk menang tidak boleh menyingkirkan hajat rakyat untuk mendapatkan manfaat dari kehadiran Pemilu yang luber dan jurdil, serta aman, tertib juga damai.
Namun Anas Urbaningrum juga mengakui, soal perbaikan DPT, itu harus dilakukan oleh KPU. "Dan ini sudah dan sedang terus dilakukan perbaikan. Justru sebaiknya itu didukung oleh semua pasangan calon dan timnya," katanya.
Hal kedua sebagai alasannya menolak penundaan Pilpres, karena menurutnya, hal itu merupakan ide dan kepentingan yang sukar dibedakan dengan motivasi untuk membuat PIlpres tidak terselenggara tepat waktu.
"Itu malah akan potensial menimbulkan krisis politik, demokrasi dan konstitusi di negeri kita. Jelas-jelas hal itu akan mengancam masa depan demokrasi dan bahkan bisa memburamkan masa depan bangsa," ujar Anas lagi. (Ant/OL-01)
0 komentar:
Posting Komentar