Presiden: Jajaran Pemerintah, TNI, Polri Harus Bersikap Profesional Dalam Pemilu
By Republika Newsroom
Selasa, 07 Juli 2009 pukul 12:31:00
JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan seluruh jajaran pemerintah termasuk Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu presiden 8 Juli 2009 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam telewicara dengan 11 gubernur di Istana Negara Jakarta, Selasa, untuk mengecek kesiapan penyelenggaraan pilpres Rabu (8/7) esok.
"Ini adalah kegiatan demokrasi yang sangat penting, rakyat harus dapat pelayanan yang baik jangan sampai tidak mendapat hak pilihnya. Jajaran pemerintah dan lembaga negara yang bertugas di daerah, jaga profesionalisme, pegang teguh etika," kata Kepala Negara.
Lebih lanjut, Yudhoyono mengatakan, taat pada etika dan profesional dapat diejawantahkan melalui sikap netral bagi lembaga negara seperti TNI dan Polri serta bagi pejabat negara menjalankan aturan main dalam berpolitik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Jangan ada paksaan dari siapapun. Itu instruksi saya, mari jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab," tegasnya.
Pada bagian lain instruksinya, Kepala Negara mengatakan, semua gubernur dan para bupati/wali kota agar membantu Komisi Pemilihan Umum di masing-masing daerah karena beban tugas yang berat.
"Atasi setiap masalah sesuai dengan kewenangan, bantu KPU, tugas mereka tidak ringan, apalagi dengan putusan MK kemarin, bertambah pekerjaan KPU. Kita semua sudah membaca isi dari putusan MK, beri ruang dan beri bantuan agar betul-betul pemungutan suara berjalan dengan baik," paparnya.
Dari sisi keamanan dan ketertiban, Presiden juga meminta semua pihak terus menjaga suasana kondusif yang sudah berlangsung hingga saat ini sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya dengan baik.
Laporan gubernur
Sementara itu dalam telewicara dengan 11 gubernur dilaporkan kesiapan masing-masing daerah terkait daftar pemilih tetap, distribusi logistik dan situasi keamanan.
Para gubernur yang mengikuti telewicara itu yaitu Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Maluku Karel Ralahalu, Gubernu Kalimantan Timur Awang Faruk, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Gubernur Sulawesi Utara SA Sarundajang, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dan Gubernur Riau Rusli Zainal.
Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan, distribusi logistik di daerahnya sudah mencapai 92 persen hingga Senin (6/7) kemarin mengingat kondisi alam Papua yang cukup sulit.
Sementara Gubernur Jatim Soekarwo melaporkan nama-nama yang ada dalam DPT pemilu legislatif lalu sudah dimutakhirkan bekerja sama dengan KPU setempat dan juga tim sukses ketiga pasang capres-cawapres sehingga warga yang sudah meninggal, anggota TNI-Polri yang masih aktif diharapkan tidak lagi tercantum.
Kesiapan penyelenggaraan pilpres di masing-masing daerah juga dilaporkan oleh para gubernur lainnya. Rata-rata mereka menyatakan distribusi logistik sudah mencapai 100 persen dan situasi keamanan yang kondusif.
Mereka juga melaporkan kesiapan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk bagi warga memiliki hak pilih yang tidak tercantum dalam DPT di TPS kawasan tempat tinggal mereka.
ant/kem
0 komentar:
Posting Komentar