Kisruh DPT, Persoalan Terbesar Pemilu 2009
Kamis, 09 April 2009 22:32 WIB
Reporter : Nurulia Juwita Sari
JAKARTA--MI: Persoalan terbesar dalam pemilu 2009 adalah mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut data yang dihimpun Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dari 28 provinsi, 75 kabupaten dan kota.
Persoalan DPT yang ditemui di 100 TPS, mencapai 40 persen dari keseluruhan persoalan pemilu 2009. "Pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan DPT pada hari pencontrengan yang ditemui antara lain, DPT tidak terpasang di lokasi TPS, yakni di TPS 2 Labuan Batu Sumatra Utara. Yang terdaftar di DPT, tapi tidak mendapat undangan terdapat di TPS 94 Penjaringan Jakarta Utara," papar Koordinator Nasional JPPR, Daniel Zuchron, di Sekretariat JPPR, di Jakarta, Kamis (9/4).
Masalah lain yang ditemui, tuturnya, ada warga yang mendapat surat undangan ganda, bahkan hingga tiga surat undangan, yakni di TPS 101 hingga TPS 113 di Bintaro Bekasi Barat. "Serta masih ada warga yang diperkenankan memilih meski tidak terdaftar di DPT, itu di TPS Pasar Bulan Waiterang," ungkapnya.
Masalah logistik, menjadi masalah krusial berikutnya yang mengacaukan pemilu, yakni 30 persen dari keseluruhan persoalan yang ditemui dilapangan.
"Persoalan logistik yakni surat suara diambil dari dapil lain karena kurang. Itu terjadi masih di Sumut. Kemudian juga, surat suara baru datang pukul 09.00 WIB di desa Sumbersari Jember. Serta surat suara tertukar dengan dapil lain di Tahiti, Bintutuni, Papua Barat," ujarnya seraya menambahkan, persoalan lain yang juga ditemui para relawan dilapangan adalah penanda (pena) yang digunakan kurang, tinta mudah hilang dan surat undangan dalam bentuk fotokopi.
Persoalan dalam proses pemungutan suara, ditemui sebanyak 20 persen. Persoalan tersebut seperti waktu yang dibutuhkan untuk pencontreng rata-rata sekitar 10 menit, PPS terus mendampingi pemilih saat mencontreng, serta kesulitan membuka surat suara di bilik suara. "Juga ditemui suami mewakili istri mencontreng di TPS 03 Bilahulu Labuan Batu, kerusuhan di Abepura yang membuat tidak satupun orang yang berani datang ke TPS untuk memilih. Pembukaan TPS terlambat dan ada penggiringan memilih parpol tertentu di Tasikmalaya," tuturnya.
Sekretaris Nasional JPPR, Masykurdin Hafidz menambahkan, masalah lain yang juga ada pada hari pemilihan adalah money politics, yakni sebesar 10 persen dari total temuan masalah. Ia memaparkan, persoalan yang ditemui antara lain pembagian uang Rp25 ribu di TPS 20 Batang oleh Partai Golkar, amplop transport ke TPS di TPS 02 Demak Jawa Tengah, dan bagi uang dari tim sukses PKS, Demokrat, dan Hanura juga di TPS 02 Demak Jateng.
Atas temuan-temuan tersebut, JPPR meminta Bawaslu untuk mengambil tindakan lebih lanjut, karena jika dibiarkan akan muncul dampak politis sebagai akumulasi kekecewaan banyak pihak. "KPU juga harus menindaklanjut secara administratif, agar jangan terulang pada pilpres," imbuhnya. (NJ/OL-03)
0 komentar:
Posting Komentar