Mengkaji Ulang Ujian Nasional
EDITORIAL
Media Indonesia
Kamis, 18 Juni 2009 00:01 WIB
LEVEL kelulusan ujian nasional tingkat SMA secara nasional tahun ini naik 2,3% dari tahun sebelumnya. Data yang dirilis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pekan lalu, itu menggembirakan sekaligus mengerikan.
Menggembirakan bila dilihat dari ukuran-ukuran normatif. Mengerikan bila dikaitkan dengan semakin banyaknya kecurangan dan tindak memalukan yang terungkap di sana-sini.
Data resmi dari BSNP memang mencerminkan tingkat kelulusan siswa tahun ini yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun lalu, tingkat kelulusan pada ujian nasional SLTA adalah 91,3%, sedangkan tahun ini naik menjadi 93,6%.
Tidak hanya itu. Nilai rata-rata dari enam mata pelajaran yang diujikan pun mengalami kenaikan 0,03 dari 7,21 pada 2008 menjadi 7,24 pada tahun ini. Artinya, semakin banyak siswa SLTA yang dapat menjawab soal-soal dalam ujian yang diselenggarakan secara nasional itu. Juga, semakin besar proporsi siswa kita yang kualitasnya memenuhi standar yang ditentukan pemerintah pusat.
Bila itu murni merupakan hasil yang mencerminkan kerja keras para siswa dan guru dalam proses belajar mengajar selama ini, tentu hal tersebut patut dibanggakan dan dihargai.
Namun, kenyataan bicara lain? Sejalan dengan semakin meningkatnya level kelulusan dalam ujian, ternyata semakin banyak perilaku menyimpang yang bermunculan.
Kecurangan dalam bentuk bocornya soal hingga jual beli jawaban terjadi di berbagai wilayah. Itu melibatkan siswa, guru, sekolah, bahkan penyelenggara ujian. Bahkan, terungkap ada sekolah-sekolah yang seluruh siswanya tidak lulus karena telah membeli jawaban soal ujian yang salah. Gejala itu kian hari kian kerap dan luas terjadi.
Akibat kasus seperti itu, Universitas Padjadjaran Bandung, misalnya, harus menolak siswa SMA sederajat yang lulus ujian nasional (UN) ulang dalam seleksi masuk universitas tersebut. Itu disebabkan siswa bersangkutan dinilai telah berbuat curang dan bohong.
Ujian nasional adalah sarana untuk mengukur prestasi dan standar nasional di bidang pendidikan. Penyelenggaraannya telah berlangsung bertahun-tahun dan dibiayai dengan uang rakyat.
Adalah pengkhianatan bila ia sekadar menjadi sarana murid, guru, sekolah, dan penyelenggara ujian untuk berbuat curang, menyontek, berdagang soal dan jawaban.
Adalah nista bila ujian nasional hanya membuat sistem pendidikan kita berorientasi kepada hasil kelulusan, tetapi mengabaikan kecerdasan, kejujuran, dan kerja keras. Kalau itu yang terjadi, sempurnalah sudah kebobrokan negeri ini. Sebab sistem yang seharusnya mendidik budi pekerti dan mengasah keluhuran martabat ternyata hanya menjadi sumber dekadensi moral bangsa.
Menjadi kewajiban bagi pemerintahan terpilih pada pilpres kali ini untuk mengkaji ulang keberadaan ujian nasional. Bila lebih banyak manfaat daripada mudarat, ia sebaiknya diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Kecurangan serta jual beli soal dan jawaban tidak boleh dibiarkan seperti yang selama ini terjadi. Harus ada tindakan tegas dan keras. Bila tidak, lebih baik ujian nasional itu ditiadakan saja.
0 komentar:
Posting Komentar