Mencerdaskan Bangsa Dari Ujung Timur Indonesia #1
22-11-2008 21:33:41
Provinsi Papua (dulu dikenal dengan nama Irian Jaya) merupakan bagian paling timur dari wilayah NKRI. Sejak dikumandangkan Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) selama 19 Desember 1961 – 15 Agustus 1962 dan kemudian diikuti dengan ditandatanganinya Perjanjian di New York oleh Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962 maka Papua digabungkan dalam kesatuan RI. Saat ini di tanah Papua sudah terdapat dua Provinsi, yakni Papua dengan ibukota Jayapura terdiri dari 17 Kabupaten dan 1 Kotamadya; dan Papua Barat dengan ibukota Sorong terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Tahun 2006 total penduduk di kedua provinsi ini sebesar 2.546.273 jiwa (Papua Barat: 651.958 jiwa) dengan luas daerah 432.246 km2 (Papua Barat: 115.364 km2).
Kabupaten Merauke terkenal sebagai wilayah perbatasan RI dan PNG (Papua New Guinea). Sejak tahun 2004 wilayah Merauke dimekarkan dan dibagi menjadi empat kabupaten: Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat. Jumlah penduduk di empat wilayah ini sebesar 334.383 dengan luas wilayah 119.058 km2. Yang terbanyak berada di Merauke berjumlah 174.710 jiwa, sebesar 40% penduduknya tinggal di kota dan selebihnya tersebar di sejumlah Distrik atau Kecamatan yang kebanyakan kampung-kampungnya masih terisolasi.
Dalam tahun 2007, sarana prasarana pendidikan formal di Kabupaten Merauke terdiri dari 60 Taman Kanak-Kanak (hanya 1 berstatus negeri atau milik pemerintah) dengan rasio 1 guru : 10 murid, 196 sekolah dasar (sebanyak 89 unit milik swasta) dengan rasio 1 guru : 31 murid, 36 SMP (sebanyak 11 unit milik swasta) dengan rasio 1 guru : 23 murid, dan 16 SMU (sebanyak 6 milik swasta) dengan rasio 1 guru : 13 murid serta 13 SMK (sebanyak 3 unit milik swasta) dengan rasio 1 guru : 9 murid. Sedangkan tingkat perguruan tinggi sebanyak 9 PT swasta.
Jumlah keseluruhan data di atas dengan pengandaian bahwa semuanya berjalan baik dan berfungsi. Namun kenyataan berbeda dan kesenjangan masih teradi di lapangan, misalnya masih ada begitu banyak juga jumlah anak usia sekolah yang belum terdaftar ataupun ikut bersekolah, dan juga banyak dari antara murid yang sudah terdaftar inipun tidak lagi melanjutkan sekolahnya hingga selesai alias drop out.
CONTOH KASUS:
Kondisi Pendidikan di Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (Sumber: Laporan Investigasi SKP-KAM tahun 2006-2007)
Distrik Kimaam terletak di pulau Kimaam atau dalam peta Indonesia dikenal sebagai pulau Yos Sudarso. Distrik Kimaam mempunyai dua bangunan SMP, yaitu: SMP Negeri Kimaam dan SMP YPPK Kimaam. Saat ini banyak sekolah yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, seperti :
SD Inpres Konorau sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah dioperasikan. Selama ini Kepala Sekolahnya tidak pernah mengajar dan lebih sibuk dengan bisnisnya. Anehnya beliau selalu mendapatkan kenaikan pangkat. Tiga tahun lalu ada Kepala Sekolah lain yang terdaftar beserta dua guru honorer yang ditugaskan Pemerintah daerah ke sini. Namun sejak pengangkatannya, mereka tidak pernah berada di Konorau.
SD Inpres Kalwa (Padua) dan SD YPPK Bibikem: ada kepala sekolah dan guru honorer yang ditugaskan di sana, namun mereka tidak pernah mengajar. Sehingga praktis kegiatan belajar-mengajar lumpuh.
SD Kumbis mempunyai Kepala sekolah dan dua guru honorer. Namun mereka pun tidak pernah mengajar sehingga siswa-siswa yang tiga tahun lalu duduk di kelas II, sampai sekarang mereka tetap duduk di kelas II.
SD Kalilam, kepala sekolahnya selama ini sibuk berbisnis dan tidak pernah mengajar. Hal serupa dialami oleh SD Sabudom. Kepala sekolahnya selama ini tinggal di Kimaam Kota dan tidak pernah mengajar.
SD YPPK Teri, SD Yamuka, SD Tabonji, SD Iromoro, SD Awira, dan SD Turiram mengalami hal serupa. Dari sekian SD yang ada di Distrik Kimaam, hanya SD YPPK Kimaam, SD Inpres Kiworo, SD Negeri Wogikel, SD Bamol, dan SD Ilwayab yang masih beroperasi dengan baik. Dari dua SMP yang ada, hanya SMP Negeri Kimaam saja yang masih beroperasi dengan baik. Sedangkan proses belajar-mengajar di SMP YPPK Kimaam juga sudah mulai tersendat.
Yang menjadi keanehan dari fakta di atas, banyak sekali siswa-siswa yang lulus SD dan mengikuti ujian masuk SMP setiap tahunnya. Para kepala sekolah memasukkan nama-nama siswa yang telah putus sekolah lalu mereka mengisi sendiri rapor siswanya dari kelas I sampai dengan kelas VI. Sehingga praktis ketika para siswa tersebut masuk SMP, banyak di antara mereka yang tidak dapat baca-tulis dan rata-rata siswa kelas I SMP berusia di atas 20 tahun.
Berikut ini tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah diambil Sumber dari LPJ Bupati Merauke tahun 2007:
1. Permasalahan Urusan Pendidikan Sekolah Dasar
a) Masih adanya image bahwa pendidikan di Kabupaten Merauke belum berjalan secara optimal.
b) Masih terdapat guru yang kurang memiliki kompetensi sesuai bidang mengajarnya.
c) Belum semua lembaga pendidikan anak usia dini dapat memperoleh perhatian maupun bantuan yang berupa ketenagaan, sarana prasarana yang memadai.
d) Belum semua siswa dari keluarga miskin memperoleh beasiswa khusus.
e) Rendahnya rasio tenaga pengawas sekolah dibandingkan dengan jumlah sekolah.
2. Permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi Urusan Pendidikan Menengah
a) Terhadap kegiatan pembangunan adalah tidak adanya pengawasan yang akurat terhadap pelaksanaan pekerjaan dan lemahnya administrasi pertanggungjawaban keuangan.
b) Keterbatasan dana yang dialokasikan pada DAU APBD Kabupaten Merauke.
c) Lambatnya koordinator kegiatan pembangunan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegaiatan.
Demikianlah, sebenarnya ada sejumlah faktor penyebab yang saling pengaruh dan sudah menjadi semacam mata rantai dari “lingkaran setan” dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini.
Di antaranya ialah ungkapan dan argumentasi timbal balik, di satu pihak dari para guru beralasan bahwa pada saat mereka hendak mengefektifkan dan melangsungkan proses kegiatan belajar-mengajar secara penuh ternyata didapati bahwa banyak murid mereka tidak datang ke sekolah dan tidak berada di kampung melainkan lebih banyak dibawa oleh orang tuanya pergi dalam waktu yang lama ke hutan untuk mencari makan. Fenomena sedemikian sangat lumrah dalam kehidupan masyarakat peramu yang sangat bergantung hidupnya dari hutan atau hasil yang langsung tersedia di alam. Apalagi masyarakatnya sendiri (dalam hal ini orang tua murid) masih sangat rendah tingkat pendidikan dan wawasannya.
Di lain pihak, para orang tua murid itu juga berkomentar bahwa bagaimana mereka bisa membiarkan dan meninggalkan anak mereka sendiri di kampung kalau sekolah saja tidak beroperasi karena tidak ada guru yang datang mengajar dan tinggal di kampung tersebut. Karena para guru itu pun perlu memperhatikan nasib (masa depan) dan kebutuhan hidup harian mereka, sehingga tak jarang ada yang berhalangan tugas. Belum lagi ketika orang tua dan anak mereka yang bersekolah itu ternyata makin tidak termotivasi melihat situasi dan kondisi persekolahan yang parah, kurang terurus baik, minim sarana, dan seterusnya.
Apabila anda berniat untuk ikut ambil bagian dalam membantu teman setanah air, anda bisa bergabung dengan Lions Club Sydney Indonesian Compassion. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Harry Oesep di 0411 827 499 atau harryoesep@gmail.com
(Ditulis oleh P. Dicky Ogi, MSC)
0 komentar:
Posting Komentar