Bertarung Menuju RI-1

Jumat, 24 April 2009 00:00 WIB

RESMILAH sudah perceraian Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan presiden dan wakil presiden itu bukan hanya bercerai, keduanya bahkan akan bersaing pada pemilu presiden nanti.

Kepastian Jusuf Kalla menjadi calon presiden itu diputuskan rapimnasus Golkar kemarin. Rapimnasus juga memberi mandat kepada Jusuf Kalla melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol untuk membangun koalisi.

Sekalipun eksplisit tidak disebutkan sebagai hasil rapimnasus, kiranya kepada Jusuf Kalla juga diberikan mandat untuk menjajaki siapa yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Sebab, mandat membentuk koalisi akan menjadi mandat yang ompong, bila tanpa disertai mandat untuk juga mencari calon wakil presiden.

Berdasarkan mandat itu, Golkar bisa bergerak lebih lincah dan lebih cepat, sebab manuver politik diserahkan kepada sang calon presiden. Hasilnya pun akan lebih cepat diperoleh dibanding mandat membentuk koalisi dan mencari calon wakil presiden diserahkan kepada sebuah tim. Sebab, tiap-tiap anggota tim memiliki isi kepala berbeda-beda, selera berbeda-beda, bahkan kepentingan berbeda-beda, sehingga tim itu akan lebih banyak berdebat daripada menghasilkan keputusan.

Yang jelas, ditetapkannya Kalla sebagai calon presiden merupakan pembuktian bahwa Golkar adalah partai yang konsisten. Pertama, konsisten dengan wacana yang dikembangkan sebelum pemilu legislatif, bahwa sebagai partai yang besar, Golkar harus mencalonkan presiden. Publik pun mencatat kata-kata Jusuf Kalla ketika itu yang mengatakan mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih cepat.

Kedua, dengan dicalonkannya Kalla sebagai presiden, Golkar pun kosisten dengan paham kebangsaan yang diusungnya. Yaitu, siapa pun anak bangsa ini berhak menjadi presiden, tanpa pandang bulu apakah dia Jawa atau bukan Jawa.

Pencalonan Kalla yang bukan Jawa, jelas sebuah lompatan sejarah yang sangat jauh dan bermakna bagi perjalanan demokrasi di negeri ini.

Republik ini pernah memiliki presiden yang bernama BJ Habibie yang bukan Jawa. Tapi Habibie menjadi presiden adalah akibat jatuhnya Pak Harto. Ia menjadi presiden bukan karena dirancang dan dikehendaki menjadi presiden. Dia adalah wakil presiden, ban serep yang naik kelas menjadi ban utama karena ban utama pecah di tengah jalan.

Dan sejarah mencatat Habibie yang bukan Jawa itu sanggup menjadi presiden. Bahkan dialah presiden yang pertama kali menyelenggarakan pemilu yang demokratis di zaman reformasi.

Jawa dan bukan Jawa tidak lagi relevan. Semuanya adalah anak kandung bangsa ini. Semuanya harus menyatu sebagai pemilik NKRI. Idiologi kebangsaan itulah yang konsisten diusung Golkar.

Yang juga penting ialah dengan Golkar mengusung calon presiden maka persaingan merebut kursi presiden tetap seru dan menarik. SBY tidak akan melenggang sendirian dalam arti seakan sudah pasti terpilih lagi menjadi presiden hanya karena popularitasnya paling tinggi dan partainya meraih suara terbanyak. Bukankah KPU pernah melontarkan pikiran perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal? Sungguh pikiran yang merendahkan martabat banyak partai.

Pertarungan merebut kursi RI-1 itu tidak lama lagi akan berlangsung. Inilah pertarungan yang hingga saat ini masih menyisakan misteri, karena belum seorang pun yang telah dipastikan menjadi calon wakil presiden. Padahal, bukan mustahil kecerdikan memilih calon wapres itulah yang justru menjadi faktor yang menentukan pilihan rakyat.


Sumber: Media Indonesia

Berita terkait: