Berebut Ketum Golkar Dekati DPD II se-Jatim, Surya Paloh Janjikan Golkar Independen

Selasa, 15/09/2009 20:37 WIB

Budi Sugiharto - detikNews

Jakarta - Surya Paloh terus bergerilya untuk merealisasikan tekadnya sebagai ketua umum Partai Golkar. Rabu (16/9/2009) malam, Surya Paloh akan bertemu DPD II Golkar se-Jawa Timur (Jatim). Rencananya di forum itu, Surya Paloh menyampaikan tekadnya menjadikan Golkar independen.

Rencana pertemuan Surya Paloh dengan DPD II Golkar se-Jatim ini akan digelar di gedung DPD I Golkar Jatim Rabu malam (16/9/2009). Menurut Ketua Tim Sukses Pemenangan Calon Ketua Umum Partai Golkar Surya Paloh,Sugeng Suprawoto, dalam pertemuan nanti Surya Paloh akan menyampaikan rencana Golkar mendatang.

"Golkar akan bersikap sesuai kebijakan yang pro rakyat. Jika tidak sejalan dengan rakyat, maka Golkar akan melawan melalui mekanisme yang ada yaitu melalui parlemen," Ketua Sugeng Suprawoto, saat bincang-bincang dengan detikcom, Selasa (15/9/2009) malam.

Untuk itu, ke depannya, Golkar dengan kepemimpinan Surya Paloh akan memperkuat parlemen agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seoptimal mungkin. "Akan difungsikan betul bahwa apa yang ada di parlemen adalah kepanjangan partai. Sikap parlemen harus segaris dengan kabijakan partai," tambahnya.

Fungsi kontrol, budgeting dan legislasi akan difungsikan maksimal. "Kalau kebijakan pemerintah dipandang bagus untuk rakyat, akan didukung. Sebaliknya jika tidak pro rakyat akan dikritisi. Itulah paradigma Partai Golkar ke depan, independen," tambah dia.

Sementara dengan pilihan independen, kata Sugeng, bukan berarti Partai Golkar menutup diri dengan presiden terpilih. Golkar tidak akan menghalangi jika SBY akan merekrut kadernya menjadi anggota kabinet.

"Bila anggota Golkar yang menjadi kabinet, akan dihibahkan. Tetapi tetap akan di-briefing sesuai policy Golkar," jelasnya.

Namun kata Sugeng, ketika sudah duduk di kabinet maka tanggung jawab dan kewenenangan kader Golkar ada di pundak yang bersangkutan dan presiden.

"Apa yang terjadi selama di kabinet ya itu tanggung jawab sang menteri dan presiden. Termasuk menteri dari Golkar yang kebijakannya tidak sejalan dengan Partai Golkar maka akan kita ditolak," tegasnya.

(gik/asy)

Sumber: detikNews

Berita terkait: