Kisruh DPT Bisa Berdampak ke Perekonomian Indonesia
Pilpres 2009
Minggu, 05 Juli 2009 21:11 WIB
JAKARTA--MI: Direktur Pelaksana Econit Advisory Group Hendri Saparini mengatakan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dapat berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia lima tahun ke depan.
"Masalah DPT memiliki dampak pada perekonomian Indonesia, karena pemimpin hasil Pemilu nanti tidak mendapat legitimasi publik dan menjadi masalah berkepanjangan," kata pengajar di magister manajemen Universitas Gajahmada dan Institut Teknologi Bandung itu di Jakarta pada Minggu (5/7).
Dalam investasi, misalnya, pemodal saat ini masih bersikap hati-hati, karena menunggu pemimpin baru hasil pemilihan umum 8 Juli. Artinya, perkembangan investasi ke depan sangat bergantung pada hasil pemilihan presiden masa bakti 2009-2014, katanya.
"Jadi, kita harus mencari pemimpin 'legitimate' supaya tidak ada keraguan dari investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.
Ia sependapat dengan politisi, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk meminta Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan lebih dulu masalah DPT sebelum pemilihan presiden 8 Juli.
Menurut Kalla, masalah DPT merupakan masalah penting, dengan menegaskan bahwa pemilihan presiden sangat berbahaya jika persoalan DPT tidak jelas. Jusuf Kalla mengatakan, jika sampai Senin (7/7), Komisi Pemilihan Umum tidak mampu memperbaiki DPT, proses pemilihan presiden harus dievaluasi.
"Bisa ditunda tanpa menganggu jadwal ketatanegaraan. Penghitungannya bisa dipercepat," kata Kalla di pesawat dalam perjalanan Surabaya-Jakarta pada Sabtu malam.
Saparini sependapat pemilihan presiden dievaluasi dan ditunda untuk dua pekan ke depan, tapi menghasilkan pemimpin absah daripada harus mengorbankan ekonomi untuk jangka panjang, katanya.
Ongkos sangat mahal harus dibayar kalau hasil pemilihan tidak absah, sehingga harus dipertimbangkan dan diperhitungan secara matang, katanya. "Jadi, jangan bicara dari segi anggaran saja, tapi akibat atau kerugian ekonomi kalau kemudian masalah DPT berkepanjangan, karena berkaitan dengan legitimasi pemimpin, yang dihasilkan dalam pemilihan itu," katanya. (Ant/OL-03)
0 komentar:
Posting Komentar