TK Jadi Ketua MPR dengan Aklamasi

03 Oktober 2009 22:31 WIB
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan Taufiq Kiemas terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi.

Pemilihan itu dilakukan pada Rapat Paripurna keempat MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Sabtu (3/9). Delapan Fraksi di MPR, FPD, FPDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, FPPP, Fraksi Partai Golkar, FPKB, dan FPAN.

Sedangkan FPKS menyatakan tidak mencalonkan pimpinan MPR. Komposisi pimpinan yang disepakati oleh anggota MPR, yakni Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR dan Hajrianto Tohari (Golkar), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Melani Lemeina Suharli (Demokrat) dari unsur DPR, dan Ahmad Farhan Hamid dari unsur DPD sebagai Wakil Ketua. Farhan Hamid sendiri merupakan mantan Anggota Fraksi PAN di DPR Periode 2004-2009.

Namun, dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan diwarnai aksi boikot oleh DPD. Pasalnya, rapat yang seharusnya dimulai pukul 19.30 WIB terpaksa harus molor dan baru dimulai pada 21.00. Sidang dibuka oleh Ketua MPR sementara Marzuki Alie, tetapi tidak didampingi oleh wakil Ketua MPR sementara Irman Gusman. Rapat dihadiri oleh 547 anggota dari total 692.

Dari total anggota tersebut, perwakilan DPD hanya dihadiri oleh 25 anggota. Ketika ditanyai mengenai minimnya tingkat kehadiran anggota DPD dan Ketua DPD Irman Gusman, Marzuki mengatakan bahwa Irman tidak hadir karena tidak bisa meninggalkan rapat di DPD.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Laode Ida menyatakan DPD akan melakukan boikot karena tidak diberi jatah dua kursi. DPD kecewa karena hanya diberi jatah satu kursi pimpinan MPR. DPD merasa diperlakukan tidak adil sebagai wakil rakyat. Memang dalam proses pengajuan calon, dari pihak DPD tidak mengajukan. (*/OL-04)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Inilah Prakiraan Calon Menteri Kabinet dari Partai Koalisi

Senin, 28 September 2009 | 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalau partai oposisi saja mendapat kursi di kabinet, bagaimana dengan partai koalisi yang meloloskan SBY-Boediono pada jabatan presiden dan wakil presiden periode 2009-2014.

Menurut sumber Persda Network, lima partai koalisi itu adalah Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jika kubu lawan pada pilpres, kecuali Partai Hanura pimpinan Wiranto, yang dalam hal ini adalah PDI-P, Gerindra, dan Golkar mendapat masing-masing satu kursi, kubu koalisi mendapat jatah lebih besar.

Partai Demokrat mendapat jatah tujuh menteri, PKS empat menteri, PAN tiga menteri, serta PKB dan PPP masing-masing mendapat jatah dua kursi menteri.

Tujuh calon dari Partai Demokrat adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Syarif Hasan (Menteri pertanian), Freddy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan), Ketua DPP PD Andi Alfian Mallarangeng (Menkominfo), mantan Panglima TNI Joko Suyanto (Menkopolhukam), Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Gusti Bagus Alit Putra (Menbudpar), Letjen (Purn) Agus Wijoyo (Menteri pertahanan), dan mantan Kapolri Sutanto (Menteri PAN).

Kemudian, PKS mendapat jatah empat kursi, yakni Hidayat Nurwahid selaku Menteri Sosial, Ketua MPP PKS Suharna Surapranata (Menristek), Presiden PKS Tifatul Sembiring dan satu orang lagi untuk Menteri Perumahan Rakyat atau Menteri Kehutanan.

Gerbong PAN akan dimotori mantan Sekjen PAN, Hatta Rajasa, yang akan naik pangkat dari Mensesneg menjadi Menkokesra. Dia akan menunjuk dua orang PAN untuk menteri pendidikan nasional, dan menteri perhubungan. Kepercayaan SBY pada Hatta memang cukup tinggi.

Terbukti, dia beberapa kali diutus menemui Megawati Soekarnoputri untuk lobi-lobi, dan dia juga Ketua Tim Sukses SBY-Boediono.

Selain itu, Hatta juga disebut calon besan SBY-Kristiani Herawati, Edhie Baskoro Yudhoyono (27), yang berpacaran dengan Aliya Rajasa, putri dari Hatta Rajasa dan Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa atau akrab dipanggil Okke.

Kepada Persda Network, beberapa waktu lalu, Okke membantah hubungannya Edhi. Namun menurut sumber Persda, keduanya baru menunaikan ibadah umroh ke Arab Saudi, dan akan melanjutkan hubungan lebih serius dalam ikatan perkawinan.

Adapun PKB menempatkan dua politisi di kabinet. Mereka adalah Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar (Mennakertrans) dan Sekjen PKB Lukman Edi (Mennegpora).

Dari PPP, Ketua Dewan Pertimbangan Bachtiar Chamsyah dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz—dua politisi PPP yang disebut-sebut berseberangan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali—diangkat Presiden SBY menjadi menteri. Adapun Bachtiar menggantikan Surya mengurusi UKM dan koperasi, dan Irgan mengurusi lingkungan hidup. (Persda Network/amb/sj3/nda)

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Bagaimana Komposisi Ideal Kabinet SBY?

Minggu, 4 Oktober 2009 | 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang penetapan kabinet, setidaknya ada tiga skenario yang akan dipakai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden terpilih 2009-2014, dalam memilih menterinya. Satu yang dianggap paling ideal adalah skenario medium di mana kursi menteri untuk profesional 53 persen.

"Dalam skenario ini ada satu partai oposisi akan diambil, yakni Golkar," kata Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Charta Politika, dalam keterangan persnya, Minggu (4/10).

Menurut Bima, partai politik yang masuk kategori medium adalah partai pendukung SBY, yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, ditambah satu Partai Golkar dari oposisi.

Jika asumsinya jumlah kabinet 34 orang, maka, Bima memperkirakan, PD mendapat 4 menteri, PKS 3, PPP 2, PAN 2, PKB 2, dan Golkar 3. Sisanya 18 kursi (53%) akan diisi oleh kalangan profesional, yang di dalamnya ada akedemisi, praktisi, maupun pengusaha.

"Ada kemungkinan penambahan persentase komposisi kabinet dari kalangan profesional dalam kabinet mendatang (asumsi medium). Sosok yang memiliki multiple attributes akan memiliki kesempatan lebih besar untuk duduk dalam kabinet SBY, baik itu dari parpol ataupun nonparpol," papar Bima.

Dua skenario lain adalah minimalis dan oversize. Minimalis jika SBY mengambil menteri hanya dari partai koalisi dan profesional. Maka 60 persen untuk profesional, PD ambil 6 kursi, yang lain maksimal 3 kursi.

Sedangkan dalam skenario oversize, SBY juga akan memasukkan PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. "Ini akan sulit untuk menghadapi oposisi informal yang protes," tandasnya.


ONE

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Pilih Menteri, SBY Terapkan 3C

Minggu, 4 Oktober 2009 | 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah bencana gempa Sumatera dan penetapan tiga pejabat sementara pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mesti menetapkan para menterinya paling tidak pertengahan Oktober 2009. Diperkirakan SBY akan memegang rumus 3C.

Menurut Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Charta Politica, lembaga konsultan politik, dalam keterangan persnya, 3 C tersebut adalah cluster, competencies, dan chemistry. Dengan cluster, SBY akan mempertimbangkan calon menterinya dalam perhitungan politik, kewilayahan, gender, agama, dan etnis. Competencies mempertimbangkan apakah calon menteri masuk kategori akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat atau militer. Dan terakhir chemistry, yakni faktor yang mempertimbangkan gender, profesi, etnis, usia, agama, dan representasi daerah.

"SBY akan memadukan kombinasi 3 C itu, cluster, competencies, dan chemistry," ujar Bima, Minggu (4/10).

Terkait dengan komposisi kabinet, pada pascareformasi jatah kursi untuk parpol semakin besar diberikan. Sementara jatah kursi kementerian bidang ekonomi selalu didominasi oleh kaum profesional, yang di dalamnya termasuk kaum pengusaha. "Secara khusus, pengusaha rata-rata mendapat jatah sekitar 3-7 persen dalam proporsi kabinet," ucap Bima.

Adapun untuk menteri incumbent, yakni yang akan terpilih kembali, ia memperkirakan jatah itu berkisar di angka 11-32 persen.


ONE

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Irman: Pemilihan Ketua MPR Seharusnya Tunggu Sikap DPD

Minggu, 4 Oktober 2009 | 01:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD Irman Gusman menyayangkan sikap Pimpinan MPR sementara, Marzuki Alie, yang tetap melanjutkan sidang paripurna pemilihan Ketua MPR yang akhirnya menetapkan Taufik Kiemas sebagai ketua.

"Kehadiran kan seharusnya ditunggu. Saya katakan di sini (ruang DPD) kan masih ada rapat. Dan ini masih jalan," kata Irman saat ditemui seusai sidang paripurna, Sabtu (3/10) di kompleks DPR.

Sebelumnya, sebagian besar anggota DPD meninggalkan sidang paripurna karena tidak sepakat dengan komposisi pimpinan MPR yang disepakati, yakni 3 DPR dan 2 DPD. Hanya 25 anggota DPD yang menghadiri sidang paripurna pemilihan Ketua MPR tersebut. Marzuki sempat mengatakan, ia sudah menerima persetujuan Irman melalui telepon untuk melanjutkan sidang.

"Seharusnya jangan dilihat dari masalah telepon itu. Harus dilihat bahwa kita belum hadir dan belum memberikan sikap. Seharusnya itu ditunggu," keluh Irman.

Sementara mengenai kehadiran 25 anggota DPD lainnya, ia mengatakan, itu tidak menunjukkan sikap seluruh anggota DPD. "Itu kan individu aja. Tapi sebagian besar ada di sini kok," imbuhnya.

Irman menuturkan, sikap yang diambil DPD terhadap sidang tersebut adalah tetap meminta agar sidang paripurna ditunda sampai kelompok DPD di MPR dapat menetapkan calon pimpinan MPR yang berasal dari DPD.

Perlu diketahui, salah satu anggota DPD, Ahmad Farhan Hamid, ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR dalam sidang paripurna pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR.


C11-09

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Abstain, PKS Tetap Ucapkan Selamat kepada TK

Minggu, 4 Oktober 2009 | 01:02 WIB
Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com — Walaupun hampir seluruh fraksi MPR mengajukan calon paket tunggal Taufik Kiemas (PDI-P) sebagai Ketua MPR, yang bersanding dengan Hj Meilani Leimena (PD), Hajrianto Y Tohari (Golkar), Lukman Hakim Syaefuddin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (DPD) sebagai wakil, dalam paripurna MPR pada Sabtu (3/10) malam, hanya PKS yang menyatakan abstain karena tidak ikut mencalonkan. Seusai resmi terpilih secara aklamasi, Presiden SBY kemudian hadir untuk melihat secara langsung pelantikan Taufik Kiemas (TK).

Terkait sikap abstain, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan, setelah PKB mundur dari paket PKS, PKB, dan 3 dari DPD, akhirnya paket kehilangan magnitude-nya sehingga diputuskan abstain.

Tifatul sangat menyayangkan kurang terakomodasinya utusan dari DPD yang mencerminkan keterwakilan daerah secara seimbang.

"'Pak Farhan Hamid memang dari DPD NAD, namun secara umum sudah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah politisi yang berasal dari PAN," ujar Tifatul.

Namun, Tifatul mengucapkan selamat kepada Ketua MPR terpilih TK dan menegaskan bahwa paket Hidayat Nurwahid yang dirancang semula siap membantu dan bekerja sama membangun lembaga MPR yang bermartabat dan menju,jung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

"PKS siap bahu-membahu dengan pimpinan MPR yang baru untuk membangun kemajuan dan kesatuan bangsa," kata Tifatul.

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Presiden, DPR Jangan Intervensi Pemeriksaan KPK

Selasa, 15 September 2009 20:52 WIB
Penulis : Maya Puspita Sari

JAKARTA--MI: Anggota Komisi Hukum DPR Gayus Lumbuun mengatakan, pemeriksaan terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pihak kepolisian jangan diintervensi oleh Presiden dan DPR.

Menurut Gayus, pemeriksaan akibat adanya bukti permulaan yang kuat wajar dilakukan oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP. Sementara itu untuk membawa suatu kasus ke dalam ranah pidana, maka polisi harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

"Polisi wajar memeriksa pimpinan KPK kalau ada bukti permulaan yang kuat, justru akan tidak wajar kalau polisi tidak memeriksa pimpinan KPK setelah adanya bukti awal yang kuat," ujar Gayus kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (15/9).

Gayus mengatakan, dukungan kepada KPK merupakan dukungan terhadap lembaga namun jika ada unsur lembaga yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum maka harus diselesaikan dengan tanggung jawab dan proses hukum yang berlaku.

"Demikian pula KPK dan lembaga penegak hukum yang lainnya, termasuk kepolisian dan kejaksaan," imbuhnya.

Kendati menilai apa yang menimpa pimpinan KPK saat ini sebagai bentuk kriminalisasi penegakan hukum, Gayus mengatakan proses hukum tetap harus dijalankan. Dan demi terselenggaranya proses hukum yang bersih dan adil maka proses hukum yang saat ini tengah dilakukan kepada pimpinan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang, harusdilakukan sesuai prosedur hukum tanpa campur tangan presiden maupun DPR.

"Jangan sampai sudah ada kriminalisasi lalu juga dipolitisasi. Jangan ada intervensi Presiden ataupun DPR dalam kasus ini sehingga tidak berubah menjadi semacam proses politik," cetusnya. (MP/OL-03)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Tjahjo Kumolo, Calon Wakil Ketua DPR dari PDIP?

Selasa, 15 September 2009 | 20:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo, disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari partai berlambang kepala banteng tersebut.

Ketika hal ini dikonfirmasi, Tahjo Kumolo mengelaknya dengan mengatakan, masih ada lima nama pada bursa calon Wakil Ketua DPR dari PDIP, yakni Pramono Anung, Puan Maharani, Panda Nababan, Emir Moeis, dan dirinya sendiri.

"Keputusan siapa yang akan ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua DPR ada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata Tjahjo Kumolo di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (15/9).

Dikatakannya, persyaratan menjadi pimpinan DPR yang ditetapkan PDIP antara lain, memiliki rekam jejak yang baik, mampu berkomunikasi baik ke dalam partai maupun keluar partai dengan fraksi-fraksi lainnya, serta bisa diterima semua pihak. Persyaratan lainnya, adalah fungsionaris partai di tingkat pengurus pusat.

Menurut anggota dewan yang sudah lima periode ini, figur terbaik dan memenuhi semua kritreria yang akan terpilih. "Kalau saya pribadi ditugaskan dimana saja siap," katanya diplomatis.

Dikatakannya, nama calon Wakil Ketua DPR terpilih dari PDIP akan diumumkan paling lambat sebelum pelantikan anggota DPR, pada 1 Oktober mendatang.

Berdasarkan amanah UU Parlemen, pimpinan DPR periode 2009-2014 terdiri dari lima orang yakni seorang ketua didampingi empat orang wakil ketua, berdasarkan perolehan kursi terbanyak di legislatif.

Posisi Ketua DPR akan diduduki anggota DPR dari Partai Demokrat yang memperoleh kursi terbanyak, sedangkan empat orang wakil ketua akan diisi anggota DPR dari Partai Golkar, PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).


KSP

Sumber : Ant/Kompas

Klik selengkapnya...