Kami Mengucapkan Terimakasih kepada Semua Pihak yang telah membantu Menyukseskan Perhelatan Akbar
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009

di Jakarta 3 s.d. 9 Agustus 2009

Sampai Ketemu di OSN Tahun 2010 di Medan, Sumatera Utara

Headline News

NATIONAL NEWS

Translate Here

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini

Tampilkan postingan dengan label KPU Pileg 2009. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPU Pileg 2009. Tampilkan semua postingan

Sabtu, Agustus 22, 2009

Ketua DPR Akan Ditentukan Presiden SBY


Jumat, 21 Agustus 2009 | 21:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 2009-2014, akan ditentukan sendiri oleh Presiden Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Saat ini ada lima kader Partai Demokrat yang menjadi kandidat Ketua DPR. Keempat orang itu adalah Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Syarief Hassan dan anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman dan Sekjen Marzuki Ali. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada Kompas di Jakarta, Jumat (21/8) sore.

"Siapa yang akan menjadi Ketua DPR, akan ditentukan sendiri oleh Presiden SBY. Kita tidak tahu, siapa yang layak berdasarkan pertimbangan politik, hubungan dengan partai politik lain serta misi dan visinya," ujar Mubarok. Nama definitif Ketua DPR akan ditentukan Presiden Yudhoyono sebelum pelantikan anggota DPR/MPR pada 1 Oktober mendatang.

"Kalau mencari orang muda yang mempunya misi dan visi ke depan, tentu yang akan dipilih adalah Anas Urbaningrum. Kalau mencari orang yang rendah hati dalam berpolitik, tentu Pak Taufik Effendi, karena dia pernah bilang tidak cocok untuk menjadi Ketua DPR sehingga peluangnya hanya lima persen," kata Mubarok.

Akan tetapi, tambah Mubarok, kalau mau mencari orang yang memiliki hubungan politik dengan partai lainnya, tentu Marzuki Ali yang dipilih. "Kalau mencari orang yang senior dan punya pengalaman, tentu Pak Syarief. Juga Pak Hayono Isman yang punya pengalaman," kata Mubarok.

Dikatakan Mubarok, dengan tantangan lima tahun mendatang, Ketua DPR akan menentukan keberadaan Partai Demokrat. "Oleh karena itu, menurut saya, calon Ketua DPR harus orang muda yang mampu melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya dan memiliki integritas. Siapa dia, kita tunggu saja," lanjutnya.

PDI-P tak menjegal

Pada bagian lain, soal tawaran Ketua MPR kepada PDI Perjuangan, Mubarok mengaku, partai yang menang harus merangkul partai yang kalah. Diharapkan, dengan tawaran menjadi Ketua MPR, PDI-Perjuangan bisa menjadi oposisi yang konstruktif dan tak sekadar menjegal pemerintah.

"Kita menginginkan PDI Perjuangan bisa menjadi partai oposisi yang konstruktif. Oleh karena itu, tawaran menjadi Ketua MPR, bisa menjadi jalan bagi posisi oposisi yang konstruktif itu. Kalau kemarin itu, PDI Perjuangan menjadi oposisi yang hanya ingin berbeda dan mengarah untuk menjegal pemerintah. Besok, kita harapkan tidak," kata Mubarok.

Ditanya tentang efektivitas Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR mengingat jejak rekam Taufik saat anggota DPR, yang dinilai sering absen, Mubarok menjawab, "Ketua MPR, kan tidak sefantatis Ketua DPR. Itu juga cuma simbol. Tidak apa-apa."

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ali Wongso meluruskan pernyataan Ketua Departemen Komunikasi dan Perhubungan Bambang Susatyo bahwa Ketua Umum Partai Golka M Jusuf Kalla berpihak untuk menentukan Wakil Ketua DPR antara Priyo Budi Santoso atau Burhanuddin Napitupulu. "Pak JK tidak mendukung satu calon saja, akan tetapi dua-duanya, yaitu Pak Priyo dan Pak Burhanuddin Napitupulu," katanya.

Pengurus Partai Golkar lainnya Ariady Achmad juga menambahkan, pada rapat pleno DPP Partai Golkar mendatang, Enggartiasto Lukito juga akan dicalonkan sebagai calon Wakil Ketua DPR.


HAR

Sumber: Kompas




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

12 Jam Rapat Pleno, Pengumuman Caleg Terpilih Akhirnya Ditunda

Jumat, 21 Agustus 2009 | 22:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menggelar rapat pleno hampir 12 jam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan untuk menunda pengumuman pembagian kursi dan caleg terpilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rencananya, KPU akan mengumumkan caleg terpilih pada Senin (24/8) pukul 13.00. "Senin kami akan mengumumkan hasilnya," kata anggota KPU Andi Nurpati, seusai rapat pleno KPU, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/8) malam.

Sebenarnya dalam rapat pleno ini, KPU telah memutuskan untuk merevisi Surat Keputusan KPU nomor 259/2009 tentang penetapan caleg terpilih yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2009. Malam ini, KPU juga telah menyelesaikan pembagian kursi sesuai penghitungan tahap II dan tahap III serta melakukan penetapan caleg terpilih.

Namun, menurut Andi, Sekjen KPU masih perlu membereskan masalah administrasi serta melakukan kroscek data ulang yang dilakukan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Penetapan sudah, tetapi masih perlu membenahi masalah administrasi," cetusnya.

Selain itu, KPU juga memutuskan untuk menindaklanjuti berbagai putusan Mahkamah Konstitusi hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mengubah perolehan kursi partai atau caleg terpilih di beberapa tempat. Di antaranya, 1 kursi di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, 1 kursi di Sulawesi Tenggara, dan 1 kursi di Bengkulu.

"Ada juga 2 partai di Jawa Tengah, yaitu PDIP dan PPP, Sumatera Selatan yaitu PPP, dan Sulawesi Selatan yang memenangkan Partai Hanura," cetusnya.

Lebih jauh Andi mengatakan penetapan ini tanpa menyertakan hasil pemilu di beberapa daerah yang diperintahkan untuk melakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang sesuai putusan MK. Seperti, Nias Selatan, Kepulauan Riau, Riau, dan Lampung.

"Kami memang akan menggelar pleno dua kali. Tetapi, SK revisi ini akan keluar satu kali saja setelah proses penghitungan dan pemungutan suara ulang itu selesai dan putusan MK final nanti," jelasnya.

Rapat pleno malam ini memang tidak dihadiri oleh tiga Komisioner, yaitu I Gusti Putu Artha, Endang Sulastri, dan Sri NuryaNti. Namun, menurut KPU hasil pleno ini telah dinyatakan sah atau kuorum.


ANI

Sumber: Kompas



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Blogger template 'Purple Mania' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP