Rapimnasus Golkar Tak Akan Libatkan DPD II

Jumat, 17 April 2009 | 21:39 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Soemarsono mengatakan Rapat Pimpinan Nasional khusus (Rapimnasus) DPP Partai Golkar tidak akan melibatkan Dewan Pimpinan Daerah tingkat II. Rapimnasus tersebut akan membahas sikap Golkar menyambut pemilihan presiden mendatang yang mengerucut untuk mencalonkan calon wakil presiden melalui koalisi.

"Koalisi dengan siapa, nama cawapresnya serta apakah cukup satu atau lebih dari satu nama cawapres. Itulah yang akan dibahas di Rapimnasus," lanjut Soemarsono.

Adapun mengenai peserta rapimnasus, menurut Soemarsono sesuai dengan AD/ART yang akan diundang adalah seluruh anggota DPP Partai Golkar, Ketua dan Sekretaris DPD Tingkat I Partai Golkar, anggota Dewan Penasehat Partai Golkar serta perwakilan organisasi underbouw Partai Golkar.

"Menurut ketentuan AD/ART, Ketua DPD Tingkat II tidak diundang, karena mereka sudah cukup diwakili oleh DPD Tingkat I Partai Golkar," tandas Soemarsono.

Akan tetapi, menurut Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, DPD Tingkat I memang wajib untuk hadir. Namun, jika ada keinginan DPD Tingkat II akan hadir, bisa saja.

"Bisa ya dan bisa tidak untuk hadir. Akan tetapi, yang wajib DPD Tingkat I. Karena rapimnasus berbeda dengan Munas Partai Golkar, karena yang mempunyai hak suara adalah DPD Tingkat II, jadi mereka harus diudang. Akan tetapi, rapimnasus berbeda," jelas Priyo.

Priyo mengakui dalam rapat pleno menyinggung mengenai perlu atau tidaknya hadir pimpinan DPD Tingkat II di Rapimnasus. Namun, pembicarannya hanya selintas sehingga DPD II diputuskan tidak bisa hadir.

"Dalam beberapa hari ini akan dibahas kembali mengenai kemungkinan hadirnya DPD II. Pembahasan akan dilakukan panitia pengarah yang dipimpin Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalatta, yang juga Menteri Hukum dan HAM," demikian Priyo.

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Kader PPP Kecewa, kantor DPP Diambil Alih

Jumat, 17 April 2009 | 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menamakan diri sebagai "Aliansi Kader PPP Menggugat" tak puas dengan hasil rapat pleno yang digelar di Kantor Sekretariat DPP PPP hari ini. Setelah menggelar jumpa pers di tempat Rapat Pleno DPP PPP di lantai 3, massa mengambil alih gedung tersebut.

Aliansi yang terdiri dari Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Gerakan Muda Penjaga Islam (GMPI), dan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) itu melontarkan lima tuntutan. Pertama DPP harus bertanggung jawab atas perolehan suara yang hanya 5 persen. Kedua, DPP harus bertanggung jawab atas transparansi keuangan partai.

Ketga, DPP harus bertanggung jawab atas pembekuan sejumlah DPC dan DPW yang berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara. DPP tidak boleh membuat kontrak politik dengan partai manapun jelang pilpres ini sebelum digelar Muktamar Luar Biasa (MLB). kelima, harus segera dilaksanakan MLB secepatnya untuk menarik kembali simpati umat Islam

Menurut juru bicara jumpa pers, DM Yunus, yang menjabat sebagai Ketua Umum GPK, gugatan aliansi ini untuk mengoreksi segala masalah partai. "Telah terjadi aideologis di tubuh PPP, partai ini telah menyimpang sebagai partai Islam'" ujar Yunus.

Menurut yunus, para kader di aliansi kecewa karena para petinggi DPP di rapat pleno tadi tidak mengeluarkan statement kepada mereka. "Untuk itu, mulai malam ini kami mengambil alih tempat ini termasuk semua aset partai," kata Yunus.

LTF

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...