Lebih PD Setelah Punya Keterampilan

By admin
Wednesday, May 20, 2009 02:57:00

Rabu, 20 Mei 2009 | 02:57 WIB

KOMPAS.com - Begitu lulus SMA pertengahan tahun lalu, Rinzani (17) tidak bisa segera bergegas untuk mempersiapkan diri menjadi mahasiswa. Meski ingin, kondisi ekonomi keluarga membuat remaja putri asal Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut itu tidak bisa melanjutkan kuliah.

Bapak saya pensiunan tentara dan sudah lama sakit-sakitan. Untuk biaya SMA saja, saya banyak dibantu kakak-kakak. Kalau kuliah, biaya dari mana? kata bungsu dari empat bersaudara ini, Sabtu (16/5) lalu.

Keinginan untuk mandiri bahkan menambah pendapatan keluarga mendorong Ririn panggilan akrabnya- untuk mencari pekerjaan. Namun, hanya memiliki ijazah SMA dan tanpa keahlian khusus, Ririn belum berhasil menerobos persaingan mencari kerja. Saya sudah melamar ke beberapa perusahaan, tapi belum ada panggilan, kata Ririn.

Hal serupa dialami Febi (17) yang berasal dari Karawang. Febi sempat melamar ke sebuah perusahaan garmen.

Tapi, karena lalu lintas macet, saya terlambat datang ketika wawancara. Akibatnya, saya tidak diterima kerja di tempat itu, kata Febi.

Asep Gojali (17) juga mengalami masalah serupa. Asep memang sempat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi setelah mendapat kesempatan beasiswa dari sebuah lembaga. Sayangnya, putra pertama sebuah keluarga petani di Karawang ini tidak lolos ujian. Ia pun sibuk mencari kerja dan belum juga berhasil.

Berbeda halnya dengan Yudha (22) yang juga berasal dari Karawang. Lulus dari sebuah SMA di Karawang lima tahun lalu, Yudha sempat bekerja di beberapa tempat. Tapi, semuanya belum memuaskan baik dari segi jenis pekerjaan maupun pendapatan. Hanya dengan ijazah SMA, kemana-mana dapatnya pekerjaan kuli, kata Yudha.

Dalam kebuntuan itu, Februari lalu Ririn, Febi, dan Yudha mendapat informasi untuk mengikuti seleksi program magang di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Setelah menjalani serangkaian tes di daerah masing-masing, ketiganya dinyatakan lolos. Mereka pun berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan tujuh remaja lain yang juga terjaring dalam program serupa.

Sejak bulan Maret, sepuluh remaja ini pun sibuk dengan pelatihan ketrampilan di bidang perhotelan. Senin hingga Jumat, mereka sibuk menjalani pelajaran di kelas dan praktik langsung di lapangan. Pada hari Sabtu, sehari penuh mereka praktik di bagian masing-masing.

Setiap hari, kami harus membuat laporan kegiatan dalam hari itu dalam bahasa Inggris, kata Febi. Hari Minggu pun belum tentu mereka bisa istirahat penuh. Sesekali pihak pengajar membawa mereka berkunjung ke tempat-tempat yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan.

Tantangannya berat. Kami menghadapi situasi yang benar-benar berbeda dan banyak orang baru, kata Ririn. Ririn dan Febi bahkan sempat shock dengan keharusan memakai sepatu dengan hak yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Pertama memakai (sepatu ini) kaki lecet-lecet, kata Febi.

Dalam waktu tiga bulan, peserta secara bergantian mendapat pelatihan intensif di bagian food and beverage, kitchen, dan house keeping. Setiap dua bulan, kami pindah bagian. Jadi setelah selesai magang, kami sudah berpengalaman di semua bagian, kata Ririn.

Ia pun bersemangat menceritakan pengalaman belajarnya di bagian house keeping. Di awal-awal belajar menata tempat tidur, saya pernah butuh waktu sampai 50 menit. Padahal, seharusnya 15 menit sudah selesai, kata Ririn.

Namun, beratnya pelatihan tidak membuat mereka menyerah. Magang di sini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Saya belum tahu mau ke mana setelah lulus magang. Mungkin saya akan kembali ke Bandung. Setidaknya saya sudah punya ketrampilan, ujar Rispan Agustiawan (19).

Pembekalan ketrampilan dan wawasan memang menjadi tujuan utama dari program yang oleh penyelenggaranya diberi nama Youth Career Development Program (YCDP) ini.

Setelah selesai magang, mereka tidak wajib bekerja di hotel ini. Mereka bisa bekerja di mana saja dan di bidang apa saja. Namun, dengan ketrampilan ini, kami berharap mereka punya posisi tawar yang lebih baik dalam persaingan kerja, kata Wawan Julia, Education Coordinator Sari Pan Pacific.

Sejatinya, ini bukan program baru bagi Hotel Sari Pan Pacific. Program ini diawali tahun 1995 oleh Pan Pacific Bangkok, Thailand, dengan dukungan Unicef lalu diikuti Pan Pacific Philiphina. Pan Pacific Indonesia baru mulai menggelar program ini di tahun 2003 dan setiap tahun rutin dilaksanakan. Untuk seleksi, mereka bekerja sama dengan lembaga luar yang menjadi mitra.

Tahun ini, mereka bermitra dengan lembaga Save The Children yang kemudian memilih untuk melakukan seleksi di daerah-daerah kantung pengangguran di Jawa Barat. Kami berharap, program serupa bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, kata Wawan.

Ia mengakui, biaya yang dikeluarkan perusahaan memang cukup besar. Sebab, membebaskan biaya pendidikan, perusahaan juga menanggung biaya hidup sehari-hari para peserta.

Sebenarnya, biaya tidak akan terlalu menjadi masalah bagi perusahaan ketika pemerintah ambil bagian dalam program serupa. Dengan sistem ini, beban biaya bisa dibagi antara perusahaan dengan pemerintah. Lagipula, bentuk program tidak harus persis. Perusahaan bisa membuat program sesuai kemampuan anggaran mereka, kata Wawan.

LSD

Sumber: Kompas.Com
http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/05/20/
02570577/Lebih.PD.Setelah.Punya.Keterampilan..

Sumber: Berita Pendidikan

Klik selengkapnya...

Mencerdaskan Bangsa Dari Ujung Timur Indonesia #1

22-11-2008 21:33:41

Provinsi Papua (dulu dikenal dengan nama Irian Jaya) merupakan bagian paling timur dari wilayah NKRI. Sejak dikumandangkan Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) selama 19 Desember 1961 – 15 Agustus 1962 dan kemudian diikuti dengan ditandatanganinya Perjanjian di New York oleh Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962 maka Papua digabungkan dalam kesatuan RI. Saat ini di tanah Papua sudah terdapat dua Provinsi, yakni Papua dengan ibukota Jayapura terdiri dari 17 Kabupaten dan 1 Kotamadya; dan Papua Barat dengan ibukota Sorong terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Tahun 2006 total penduduk di kedua provinsi ini sebesar 2.546.273 jiwa (Papua Barat: 651.958 jiwa) dengan luas daerah 432.246 km2 (Papua Barat: 115.364 km2).

Kabupaten Merauke terkenal sebagai wilayah perbatasan RI dan PNG (Papua New Guinea). Sejak tahun 2004 wilayah Merauke dimekarkan dan dibagi menjadi empat kabupaten: Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat. Jumlah penduduk di empat wilayah ini sebesar 334.383 dengan luas wilayah 119.058 km2. Yang terbanyak berada di Merauke berjumlah 174.710 jiwa, sebesar 40% penduduknya tinggal di kota dan selebihnya tersebar di sejumlah Distrik atau Kecamatan yang kebanyakan kampung-kampungnya masih terisolasi.

Dalam tahun 2007, sarana prasarana pendidikan formal di Kabupaten Merauke terdiri dari 60 Taman Kanak-Kanak (hanya 1 berstatus negeri atau milik pemerintah) dengan rasio 1 guru : 10 murid, 196 sekolah dasar (sebanyak 89 unit milik swasta) dengan rasio 1 guru : 31 murid, 36 SMP (sebanyak 11 unit milik swasta) dengan rasio 1 guru : 23 murid, dan 16 SMU (sebanyak 6 milik swasta) dengan rasio 1 guru : 13 murid serta 13 SMK (sebanyak 3 unit milik swasta) dengan rasio 1 guru : 9 murid. Sedangkan tingkat perguruan tinggi sebanyak 9 PT swasta.

Jumlah keseluruhan data di atas dengan pengandaian bahwa semuanya berjalan baik dan berfungsi. Namun kenyataan berbeda dan kesenjangan masih teradi di lapangan, misalnya masih ada begitu banyak juga jumlah anak usia sekolah yang belum terdaftar ataupun ikut bersekolah, dan juga banyak dari antara murid yang sudah terdaftar inipun tidak lagi melanjutkan sekolahnya hingga selesai alias drop out.

CONTOH KASUS:
Kondisi Pendidikan di Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (Sumber: Laporan Investigasi SKP-KAM tahun 2006-2007)
Distrik Kimaam terletak di pulau Kimaam atau dalam peta Indonesia dikenal sebagai pulau Yos Sudarso. Distrik Kimaam mempunyai dua bangunan SMP, yaitu: SMP Negeri Kimaam dan SMP YPPK Kimaam. Saat ini banyak sekolah yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, seperti :

SD Inpres Konorau sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah dioperasikan. Selama ini Kepala Sekolahnya tidak pernah mengajar dan lebih sibuk dengan bisnisnya. Anehnya beliau selalu mendapatkan kenaikan pangkat. Tiga tahun lalu ada Kepala Sekolah lain yang terdaftar beserta dua guru honorer yang ditugaskan Pemerintah daerah ke sini. Namun sejak pengangkatannya, mereka tidak pernah berada di Konorau.
SD Inpres Kalwa (Padua) dan SD YPPK Bibikem: ada kepala sekolah dan guru honorer yang ditugaskan di sana, namun mereka tidak pernah mengajar. Sehingga praktis kegiatan belajar-mengajar lumpuh.

SD Kumbis mempunyai Kepala sekolah dan dua guru honorer. Namun mereka pun tidak pernah mengajar sehingga siswa-siswa yang tiga tahun lalu duduk di kelas II, sampai sekarang mereka tetap duduk di kelas II.

SD Kalilam, kepala sekolahnya selama ini sibuk berbisnis dan tidak pernah mengajar. Hal serupa dialami oleh SD Sabudom. Kepala sekolahnya selama ini tinggal di Kimaam Kota dan tidak pernah mengajar.

SD YPPK Teri, SD Yamuka, SD Tabonji, SD Iromoro, SD Awira, dan SD Turiram mengalami hal serupa. Dari sekian SD yang ada di Distrik Kimaam, hanya SD YPPK Kimaam, SD Inpres Kiworo, SD Negeri Wogikel, SD Bamol, dan SD Ilwayab yang masih beroperasi dengan baik. Dari dua SMP yang ada, hanya SMP Negeri Kimaam saja yang masih beroperasi dengan baik. Sedangkan proses belajar-mengajar di SMP YPPK Kimaam juga sudah mulai tersendat.

Yang menjadi keanehan dari fakta di atas, banyak sekali siswa-siswa yang lulus SD dan mengikuti ujian masuk SMP setiap tahunnya. Para kepala sekolah memasukkan nama-nama siswa yang telah putus sekolah lalu mereka mengisi sendiri rapor siswanya dari kelas I sampai dengan kelas VI. Sehingga praktis ketika para siswa tersebut masuk SMP, banyak di antara mereka yang tidak dapat baca-tulis dan rata-rata siswa kelas I SMP berusia di atas 20 tahun.

Berikut ini tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah diambil Sumber dari LPJ Bupati Merauke tahun 2007:
1. Permasalahan Urusan Pendidikan Sekolah Dasar
a) Masih adanya image bahwa pendidikan di Kabupaten Merauke belum berjalan secara optimal.
b) Masih terdapat guru yang kurang memiliki kompetensi sesuai bidang mengajarnya.
c) Belum semua lembaga pendidikan anak usia dini dapat memperoleh perhatian maupun bantuan yang berupa ketenagaan, sarana prasarana yang memadai.
d) Belum semua siswa dari keluarga miskin memperoleh beasiswa khusus.
e) Rendahnya rasio tenaga pengawas sekolah dibandingkan dengan jumlah sekolah.

2. Permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi Urusan Pendidikan Menengah
a) Terhadap kegiatan pembangunan adalah tidak adanya pengawasan yang akurat terhadap pelaksanaan pekerjaan dan lemahnya administrasi pertanggungjawaban keuangan.
b) Keterbatasan dana yang dialokasikan pada DAU APBD Kabupaten Merauke.
c) Lambatnya koordinator kegiatan pembangunan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegaiatan.

Demikianlah, sebenarnya ada sejumlah faktor penyebab yang saling pengaruh dan sudah menjadi semacam mata rantai dari “lingkaran setan” dalam kondisi yang memprihatinkan seperti ini.

Di antaranya ialah ungkapan dan argumentasi timbal balik, di satu pihak dari para guru beralasan bahwa pada saat mereka hendak mengefektifkan dan melangsungkan proses kegiatan belajar-mengajar secara penuh ternyata didapati bahwa banyak murid mereka tidak datang ke sekolah dan tidak berada di kampung melainkan lebih banyak dibawa oleh orang tuanya pergi dalam waktu yang lama ke hutan untuk mencari makan. Fenomena sedemikian sangat lumrah dalam kehidupan masyarakat peramu yang sangat bergantung hidupnya dari hutan atau hasil yang langsung tersedia di alam. Apalagi masyarakatnya sendiri (dalam hal ini orang tua murid) masih sangat rendah tingkat pendidikan dan wawasannya.

Di lain pihak, para orang tua murid itu juga berkomentar bahwa bagaimana mereka bisa membiarkan dan meninggalkan anak mereka sendiri di kampung kalau sekolah saja tidak beroperasi karena tidak ada guru yang datang mengajar dan tinggal di kampung tersebut. Karena para guru itu pun perlu memperhatikan nasib (masa depan) dan kebutuhan hidup harian mereka, sehingga tak jarang ada yang berhalangan tugas. Belum lagi ketika orang tua dan anak mereka yang bersekolah itu ternyata makin tidak termotivasi melihat situasi dan kondisi persekolahan yang parah, kurang terurus baik, minim sarana, dan seterusnya.

Apabila anda berniat untuk ikut ambil bagian dalam membantu teman setanah air, anda bisa bergabung dengan Lions Club Sydney Indonesian Compassion. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Harry Oesep di 0411 827 499 atau harryoesep@gmail.com

(Ditulis oleh P. Dicky Ogi, MSC)

Sumber: IndoMedia

Klik selengkapnya...

Peningkatan Mutu Sebatas Keinginan

Senin, 12 Desember 2005

Oleh Sulistiyo

MENGAKHIRI tahun 2005 dunia pendidikan kita belum banyak mencatat kemajuan berarti. Beberapa peristiwa penting yang patut dicatat sepanjang tahun 2005 paling tidak mengindikasikan masa depan pendidikan masih suram, memprihatinkan, dan belum sesuai harapan.

Pendidikan merupakan sistem yang tidak dapat berdiri sendiri. Maju mundurnya pendidikan dipengaruhi oleh berbagai variabel lain baik yang langsung maupun tidak langsung.

Krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda kepulihan, bencana alam di berbagai daerah, ditambah dengan terus melonjaknya harga minyak dunia, merupakan variabel eksternal yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pendanaan pemerintah menjadi sangat terbatas sementara permasalahan pendidikan sangat kompleks.

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang diharapkan dapat memperpendek jalur birokrasi dan mendekatkan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, disebut-disebut sebagai biang kerok merosotnya mutu pendidikan di berbagai daerah.

Kesewenang-wenangan dan arogansi birokrasi sangat terasa di beberapa daerah. Sementara partisipasi masyarakat juga masih belum menggembirakan.

Kondisi Objektif

Sebagai gambaran riil, hingga kini Indonesia belum mampu menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun. Padahal ketuntasan wajar sangat penting dan bermakna strategis sebagai basis pengembangan sumber daya ma-nusia berkualitas di masa depan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak krisis ekonomi pada tahun 1998 semakin banyak anak yang mengalami putus sekolah, tinggal kelas, maupun tidak melanjutkan studi pada tingkat yang lebih tinggi.

Tahun 2004 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Jawa Tengah 86.94 %, sedikit lebih tinggi dari APK rata-rata Indonesia 81.65 % (Kompas, 29 Nov 2005). Artinya, masih terdapat 13.04 % siswa usia 13 -15 tahun yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Data ini bila ditelusuri lebih jauh secara empirik angkanya mungkin lebih mencengangkan.

Krisis juga menghantam anak-anak usia sekolah dasar hingga mereka tidak dapat melanjutkan ke SMP bahkan di antaranya tidak sedikit yang putus sekolah. Secara nasional, angka putus sekolah SD/MI mencapai 650.000 siswa dan angka tidak melanjutkan studi 500.000 siswa.

Hasil penelusuran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2003) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik disebutkan, 67 % siswa putus sekolah atau tidak bersekolah disebabkan oleh faktor biaya. Bahkan, menurut Hamid Muhammad, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 76 % anak putus sekolah atau tidak melanjutkan karena faktor biaya, sisanya karena faktor lain seperti ketidakmampuan mengikuti pelajaran, larangan orang tua, harus bekerja, dan faktor geografis.

Secara nasional sejak tahun 2000 kita terikat pada kesepakatan Dakkar, yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk semua (education for all) dengan konsekuensi anak usia sekolah (7-15 tahun) wajib memperoleh pendidikan formal.

Apabila ditelusuri dan ternyata faktor utama yang menghambat anak bersekolah adalah biaya, mengapa pemerintah yang memiliki tanggung jawab etis untuk mewujudkan wajib belajar 9 tahun tidak mengambil langkah-angkah strategis. Katakanlah dengan mengambil alih seluruh pembiayaan sekolah sehingga anak-anak usia sekolah dasar dapat menikmati sekolah gratis?. Tetapi justru anggaran pendidikannya dalam APBN sangat kecil. Untuk tahun 2005 9,3 %. Jawa Tengah baru mencapai 12, 58 %. Itu bertentangan dengan UUD 1945 maupun UU Sisdiknas No 20 tahun 2003.

Persoalan sekolah gratis disederhanakan dalam paket Bantuan Operasional Sekolah (BOS) un-tuk tiap siswa SD 19.000 dan SMP/MTs 27.500. Dalam praktiknya, dana BOS seringkali melenceng dari sasaran utama untuk membiayai kebutuhan utama siswa di sekolah.

Ada sekolah yang bekerja sama dengan Komite Sekolah, di-indikasikan memanfaatkan dana BOS untuk keperluan lain, seperti membuat pagar sekolah, pengadaan komputer, dan lainnya. BOS yang digulirkan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM yang melonjak jauh melampaui kekuatan riil ekonomi masyarakat masih belum dapat menjawab persoalan sekolah gratis yang dirindukan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Proses Pembelajaran

Mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses pembelajaran. Secara kuantitatif, mutu pembelajaran dapat dijelaskan dalam indikator angka kelulusan. Pada Ujian Nasional tahun 2004/2005 lalu, untuk SMP/Mts masih 18 provinsi yang persentase ketidaklulusannya di atas 15 %, untuk SMA/MA masih 20 provinsi yang ketidaklulusannya di atas 20 %, sedangkan untuk SMK paling jelek, yaitu masih 21 provinsi yang ketidaklulusannya di atas 20 %. Sekolah di Jawa Tengah pada tahun ini SMP/MTs ketidaklulusannya 15,89, SMA/ MA 14,76 %, dan SMK 28,54 %..

Kondisi Pembelajaran

Secara kualitatif, kualitas pembelajaran dapat diamati dari proses pembelajaran yang demokratis, dialogis, menyenangkan, mendorong siswa untuk meningkatkan minat belajarnya dan secara outcome banyak siswa yang terserap pada sekolah-sekolah lanjutan yang kualitasnya tinggi.

Kondisi pembelajaran di sekolah saat ini, sangat variatif. Harus diakui, masih banyak yang sangat memprihatinkan.

Marilah kita tengok ke sekolah-sekolah, terutama yang berada jauh dari kota. Berbagai keluhan muncul. Mulai keadaan ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak parah, buku-buku pegangan guru dan siswa tidak tersedia, alat peraga sangat minim, perpustakaan sekolah yang hanya berisi lemari tua dan buku-buku yang amat terbatas.

Masih terdengar pula gaji yang dipotong, manajemen sekolah yang amburadul, guru yang tersedia tidak sesuai dengan bidang yang diajarkan, dan berbagai persoalan lain. Kondisi itu, adalah cermin bagaimana proses pembelajaran mengalami reduksi yang tajam pada kualitas seadanya, benar-benar seadanya.

Kurikulum berbasis kompetensi yang mulai berlaku pada tahun 2004 yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, nasibnya sama dengan kurikulum sebelumnya.

Kurikulum itu belum dipahami oleh para guru, buku pedomannya tidak tersedia, sosialisasi tidak sistematis. Hampir dipastikan, kutikulum itu tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, karena kemampuan guru beserta sarananya sangat tidak memadai. Padahal, perubahan kurikulum yang sesungguhnya adalah dui dalam proses pembelajaran yang dikelola oleh guru.

Data ketidaklulusan dan putus sekolah siswa itu, ternyata jika dirunut secara cermat, banyak dialami oleh siswa yang bersekolah di pinggiran kota. Mareka yang bersekolah di tempat itu, ternyata sebagian besar berasal dari masyarakat miskin. Jadi, Ujian Nasional (UN) yang selama ini berlangsung, menimbulkan penderitaan khusus bagi masyarakat miskin yang hanya bisa bersekolah di sekolah miskin dan pingiran. Terselenggaranya UN berdampak dalam proses pembelajaran, antara lain mata pelajaran bukan UN akan mendapat perlakuan kelas dua. Orientasi pembelajaran banyak pada UN bukan pada kompetensi siswa.

Di samping itu, tidak ditemukannya langkah nyata sebagai tindak lanjut kegiatan UN. Sekolah yang tingkat kelulusannya sangat rendahj, bahkan ada yang mencapai 100 %, belum ada tindak lanjut yang dapat memperbaiki mutu pendidikian, minimal di sekolah itu.

Kondisi Guru

Secara agregat guru yang memiliki kualifikasi akademik yang layak mengajar di berbagai jenjang dan satuan pendidikan masih jauh dari standar yang dipersyaratkan. Pada tataran nasional guru SD yang tamatan D2 hanya 44 %, 41 % tamatan SPG, dan hanya 9 % yang bergelar sarjana. Untuk SMP, 50 persen guru bergelar sarjana, sementara untuk tingkat SMA/SMK hanya 56 % yang layak mengajar (Balitbang Depdiknas, 2005 dan Kompas, 2005).

Untuk Jateng guru SD yang lulusan SLTA masih 57.216 dari 193.537 (29,6%), guru SLTP/MTs yang belum sarjana sebesar 38.599 dari 92.226 (41,8%), dan guru. SMA, MA, dan SMK yang belum S1 18.802 dari 63.429 (29.64%).

Yang lebih menyedihkan kompetensi guru masih jauh dari harapan. Sebagai contoh, hasil uji kompetensi guru SMP/MTS Jawa Tengah tahun 2003/2004 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah rata-rata nilai uji kompetensi sembilan mata pelajaran yang diajarkan, kecuali pelajaran agama, tidak ada yang mencapai di atas 50.

Kesejahteraan guru yang sangat rendah seringkali menyebabkan guru kesulitan untuk melakukan peningkatan kualitas profesinya. Fakta ini teramat menyedihkan apalagi keinginan para guru mewujudkan guru sebagai profesi dalam UU Guru hingga kini belum menjadi relitas.

UU Guru sebagai produk hukum yang melindungi profesi guru, menjamin jenjang karir dan kesejahteraan guru, rupanya masih terganjal pada berbagai kepentingan yang dalam tataran para guru sangat sulit dimengerti. Pemerintah dianggap tidak serius membenahi permasalahan pendidikan yang simpul utamanya terletak pada kualitas guru.

Sebenarnyalah bahwa guru merupakan aktor kunci dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Secara konseptual maupun empirik dapat dibuktikan, hanya gurulah yang dapat menggerakkan berbagai komponen pendidikan secara optimal sehingga tercipta proses pembelajaran secara interaktif, dinamis, dialogis, dan menyenangkan kendati dengan segala keterbatasan fasilitas.

Arogansi Kekuasaan

Desentralisasi pendidikan yang mewajibkan pemerintah daerah menangani semua urusan pendidikan dasar dan menengah memperkokoh stigma arogansi kekuasaan yang hanya mau bertindak sesuai dengan kepentingannya. Guru diperlakukan sebagai pegawai birokrasi daerah, bahkan terkadang sering menyedihkan.

Di Jawa Tengah, misalnya,terdapat satu kabupaten, dan itu merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia, yang memensiun guru dini, 56 tahun. Efek reformasi yang kebablasan, peraturan daerah mengalahkan peraturan nasional yang seharusnya dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Masih dalam tragedi desentralisasi yang dimaknai amat dangkal oleh birokrat daerah. Pengembangan profesi guru terkesan mandek, hampir-hampir tidak ada pembinaan profesi melalui berbagai pelatihan yang amat dibutuhkan guru.

Program dan anggaran peningkatan kualitas guru di dinas pendidikan sering sekali sangat memprihatinkan. Jumlah guru satu kabupaten kota yang lebih 10.000 yang diprogramkan untuk mengikuti kegiatan peningkatan profesi sering tidak mencapai 10.000 orang.

Realitas lain dalam wajah desentralisasi pendidikan adalah: satu, ketiadaan perencanaan pendidikan yang integratif, sistematis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,

Dua, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang sering nampak gagap sehingga lebih terkesan menjadi stempel pemerintah dan sekolah. Tiga, pengangkatan pejabat di lingkungan pendidikan yang tidak memperhatikan latar belakang pendidikan. Empat, dana pembangunan yang dikutip sekolah kurang memperhatikan kemampuan masyarakat,

Lima, anggaran pendidikan yang meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun masih jauh dari memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan peningkatan kualitas guru, dan Enam, transparansi serta akuntabilitas sekolah belum berjalan optimal. Tujuh, supervisi sekolah yang belum efektif.

Jika tidak ditangani secara sistematis, keinginan meningkatkan mutu pendidikan, ya sebatas keinginan itu sendiri. Jelas, jika mutu pendidikan tidak meningkat, kualitas sumber daya manusia juga rendah. Kualitas sistem pendidikan dikaitkan dengan daya saing tenaga kerja, Indonesia menduduki peringkat ke-12 dari 12 negara di Asia yang diteliti.

Jangan terheran-heran, dan bertanya-tanya mengapa dan mulai kapan, jika pada saatnya Indonesia, sungguh-sungguh yang paling rendah dibandingkan dengan negara mana pun.(11)

Drs Sulistiyo, M.Pd, Rektor IKIP PGRI Semarang,
Sekretaris Umum Pengurus PGRI Jawa Tengah

Sumber: Suara Merdeka

Klik selengkapnya...

Menyapa Bocah-Bocah Papa

Sabtu, 30 Mei 2009 | 23:04 WIB

Hari ini, 31 Mei 2009, Surabaya berusia 716 tahun. Pembangunan yang terus dilakukan menyajikan wajah ganda Kota Pahlawan. Ingin menyajikan kenyamanan, namun juga berakibat nestapa bagi sebagian rakyat. Mengimbangi wajah garangnya, Pemkot Surabaya pun coba tersenyum manis lewat kebijakan-kebijakan populis.

Oleh: Achmad Supardi – Purnomo Siswanto

Perempuan itu segera bergegas ke sekolah yang alamatnya baru ia ketahui beberapa hari sebelumnya. Anak itu harus diselamatkan, demikian tekad dalam benaknya. Jangan sampai tak bisa ikut ujian akhir hanya karena tidak bisa melunasi tunggakan SPP-nya.

Di hadapan dua guru, perempuan itu pun menyatakan maksud kedatangannya. “Saya ingin membantu membayar SPP anak ini,” katanya sembari menyebut sebuah nama.

Dua guru di depannya sedikit tercengang. Heran. “Anda siapa ?“ tanya mereka.

Perempuan itu menjawab, dia salah satu orangtua siswa yang kebetulan tahu nasib si bocah dan tergerak membantu. Mendengar hal itu, salah satu guru buka kartu. “Yang bernasib seperti itu bukan hanya satu, ada lima siswa lainnya yang bernasib sama,“ kata dia.

Tanpa berpikir panjang, perempuan itu mengiyakan. Di akan bayar pula tunggakan SPP kelima bocah yang masing-masing sekitar Rp 500 itu agar mereka bisa bersekolah lagi dan mengikuti ujian akhir. “Tapi, saya hanya bisa membantu membayar SPP mereka saja. Biarlah mereka tidak usah ikut tur perpisahan,“ kata perempuan itu.

Tanpa diduga, salah satu guru mencibir. “Bisa bayar SPP segitu, masak bayar uang tur saja tidak bisa?“ celanya.

Mendapat celaan demikian, si perempuan menggebrak meja dan langsung berdiri. Tangan kanannya menuding, persis di muka sang guru. “Apa pentingnya tur? Apa manfaat tur bagi masa depan mereka? Mengapa Anda begitu memaksa? Yang penting siswa-siswa ini bisa ikut ujian, dan karena itulah saya kemari!“ seru wanita itu, marah luar biasa. “Mulut Anda, yang sering mengeluarkan kalimat-kalimat celaan itulah yang membuat siswa ketakutan. Kalimat seperti itu yang menutup kesempatan warga untuk bersekolah!“ lanjutnya.

Tak lagi kuat menahan emosi, wanita itu pun akhirnya mengaku. “Saya ini Kepala Bappeko Surabaya! Kalau Anda tidak mengubah sikap Anda itu, saya sumpah, Anda atau saya yang harus pindah!“ seru Ir Tri Rismaharini, si wanita tokoh kita kali ini.

Ya, dialah Tri Rismaharini, wanita yang lebih sering dipanggil Bu Risma.

Belakangan ia kerap turun ke bawah, berkunjung dari sekolah satu ke sekolah lain. Bukan sekadar silaturahim, namun mencoba membantu permasalahan yang dihadapi para siswa.

“Jenis persoalannya beragam. Ada yang terpaksa putus sekolah karena tak bisa membayar SPP hingga beberapa bulan, ada pula yang ijazahnya ditahan oleh sekolah karena SPP-nya belum lunas. Lha kalau ijazahnya ditahan, mereka cari kerja pakai apa?” tanya Risma.


Tim Penelusur

Menurut wanita kelahiran Kediri, 20 November 1961 ini, pemkot harus ikut mengupayakan agar nasib-nasib tragis seperti itu tidak terjadi.

Ini bagian dari tekad Pemkot Surabaya mewujudkan kota pahlawan tanpa anak putus sekolah. Tidak banyak gembar gembor, pemkot terus menelusuri jejak-jejak anak putus sekolah. Sementara ini sudah terjaring 905 anak putus sekolah.

“Kami mulai menelusuri anak-anak bernasib malang itu. Sejauh data kami, ada 905 anak tidak sekolah dengan penyebab beragam. Ada yang bermasalah dengan ijazah SMP-nya belum tertebus, ada yang terkendala SPP, ada pula yang benar-benara sengaja tidak mau sekolah,” kata Risma.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini yakin angka 905 ini belum final. Masih banyak anak putus sekolah yang belum terdeteksi dan jumlah itu masih akan bertambah.

“Pertambahannya bisa dua kali lipat. Pasalnya, angka itu saya dapat dari 87 kelurahan, sementara jumlah kelurahan di Surabaya ada 163,” katanya.

Penelusuran dilakukan melalui kelurahan dilanjutkan ke RT dan RW. Para Ketua RT dan RW memberikan data awal ke Tim Penelusuran Anak Putus Sekolah dilengkapi daftar riwayat hidup si anak, misalnya kondisi keluarga yang bersangkutan, pekerjaan orangtua, dan alasan putus sekolah.

Dari penelusuran tim terlihat cukup banyak anak yang putus sekolah karena jarak sekolah dan rumahnya cukup jauh. Dia terpaksa harus naik angkot, bahkan hingga oper 2 kali, untuk sampai di sekolah. Orangtua tidak bisa memenuhi kbutuhan ongkos transportasi ini. Ini memang bukan perkara sederhana. Dua kali naik angkot, berarti 4 kali PP. Bila sekali jalan butuh Rp 2.500, maka dalam sehari si anak butuh Rp 10 ribu hanya untuk ongkos angkot saja. Jelas ini bukan komponen pengeluaran yang sedikikt bagi keluarga si anak.

“Banyak yang kemudian memilih putus sekolah. Sebagian anak memilih keluyuran dan mencari pekerjaan seadanya. Ada yang jadi juru parkir, kuli bangunan, ada pula yang mengamen dan jadi pengemis,“ kata Risma, prihatin.

Tujuan pemkot hanya satu: si anak kembali bersekolah. Mereka yang tak bisa langsung kembali ke sekolahnya tahun ini, paling tidak bisa melanjutkan sekolahnya di tahun ajaran mendatang.

“Kami harap di akhir tahun ajaran 2009 ini tak ada lagi anak putus sekolah dan keleleran,“ harapnya.

Salah satu alternatifnya, lulusan SMP yang tidak bisa melanjutkan ke SLTA umum akan dimasukkan ke sekolah menengah kejuruan (SMK). Selama mengikuti pendidikan di SMK mereka tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan, guna menampung anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu itu pemkot akan menambah jumlah SMK, sebagian dibangun di kawasan Surabaya Barat. “Penambahan SMK itu diharapkan bisa terus menambah lulusan siap kerja. Dengan demikian, dapat menekan angka pengangguran,” harapnya.


Kikis Pengangguran

Keinginan pemkot itu selaras dengan niat pemerintah pusat untuk menambah SMK di seluruh Nusantara secara merata. Dengan target membalik rasio SMA:SMK dari 60:40 menjadi 30:70. Maksudnya, jika selama ini masih didominasi SMA, mendatang bakal di balik.

Menurutnya, ada dua kawasan yang menjadi usulan untuk program penambahan SMK itu. Yakni, kawasan Surabaya Barat dan Utara. Kedua wilayah ini memiliki angka siswa melanjutkan ke jenjang kuliah sangat rendah. Di Surabaya Barat hanya 14-16 persen, sementara di Surabaya Utara hanya 4 persen.

“Untuk Surabaya Utara lahannya sangat sulit. Tidak ada tanah kosong lagi di sana. Jadi, sementara ini kami prioritaskan untuk membangunan SMK di kawasan Surabaya Barat dulu,” kata Risma.

Lokasi pendirian SMK baru itu berada di Kecamatan Lakarsantri. “Yang pasti sekolah itu bakal didirikan di primary area atau wilayah utama kelas A di Surabaya Barat,” lanjut mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu.

SMK dipilih dengan pemikiran sekolah ini “lebih dekat“ pada dunia kerja. Pilihan ini dianggap paling masuk akal melihat tingginya angka pengangguran di Surabaya. Data terbaru yang dirilis Bappeko menyebutkan ada 92.367 pengangguran

di Surabaya dengan rinciannya 12.126 orang di Surabaya Barat, 18.427 orang di Surabaya Utara, 13.139 orang di Surabaya Pusat, 24.726 orang di Surabaya Selatan, dan 23.131 orang di Surabaya Timur.

“Dengan melanjutkan ke SMK, mereka bisa langsung bekerja kalau memang memutuskan untuk tidak kuliah,” kata Risma. “Dengan begitu, angka pengangguran diharapkan tidak bertambah lagi,” harapnya.

Memenuhi harapan ini jelas tidak mudah. Salah satu langkah yang akan ditemput pemkot adalah dengan memastikan bahwa SMK menjadi “supermarket” bagi beragam keahlian. Mau cari keahlian apa pun, ada. “Jadi, nantinya lulusan bisa langsung siap kerja, termasuk ke perusahaan asing,” harapnya. “Soal dana, kami yakin perusahaan-perusahaan bisa digandeng. Mereka takkan keberatan mengalokasikan dana corporate social responsibility-nya untuk membangun SMK yang nanti berguna pula bagi mereka,” lanjutnya, yakin. (*)


Curiculum Vitae
===========

Nama: Tri Rismaharini
Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 20 November 1961
Suami: Djoko Saptoadji (45)
Anak: - Fuad Nenardi (17), dan Tantri Gunarni (12)

Pendidikan:
- SD Negeri di Kediri, 1973
- SMPN X Surabaya, 1976
- SMAN V Surabaya, 1980
- S-1 Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), 1987
- S-2 Manajemen Pembangunan Kota ITS, 2002

Penghargaan:
- Pelajar Teladan SD
- S2 Cum Laude Manajemen Pembangunan Kota
- Satya Lencana Karya Satya 2005

Karya: E-Procurement Kota Surabaya

Riwayat Jabatan:
- Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeko Surabaya, 1997-2000
- Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Disbang, 2001
- Kepala Cabang Dinas Pertamanan, 2001
- Kepala Bagian Bina Bangunan, 2002
- Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, 2005
- Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2005-sekarang

Sumber: Surabaya Post

Klik selengkapnya...