Orang Samin Memandang Pemilu

BOJONEGORO, KOMPAS.com - Kabut pagi baru saja luruh di sekitar kawasan hutan jati yang pohonnya sudah tak lagi rimbun di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (9/4). Di perkampungan komunitas masyarakat Samin di dusun tersebut, warga sudah mulai ramai, sebagian di antaranya anak-anak muda yang bergerombol "nongkrong" di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari tempat pemungutan suara (TPS) 10, menunggu dimulainya pelaksanaan pemilu legislatif 2009 ini.

Sebagian lainnya, terutama para orang tua, tetap pergi bekerja ke sawah. Sendirian, Hardjo Kardi (73), trah terakhir Samin Surosentiko, sejak kabut masih mengelayut di dusun yang berada di tengah kawasan hutan jati itu, sudah memberi makan ikan nila di kolam yang tidak jauh dari rumahnya.

"Saya harus bertugas ke kantor kecamatan Margomulyo, sebagai panitia pengawas (panwas)," kata Bambang Sutrisno (27), anak Hardjo Kardi.

Di ruang tamu atau balai rumah kediaman Hardjo Kardi, sejumlah kursi panjang berjajar, saling berhadap-hadapan dilengkapi dengan sejumlah meja. Di dinding ruangan tamu itu, sedikitnya 15 foto dengan ukuran 10 R dipajang, mulai dari foto Bupati Bojonegoro, Suyono, Imam Soepardi, Atlan, Santoso, termasuk foto Hardjo Kardi bersama Bupati Bojonegoro, Suyoto.

Di bagian lain di dekat deretan jajaran kursi tamu, juga di dinding itu, tiga foto dengan ukuran besar, salah satunya i foto dalam bentuk lukisan Samin Surosentiko (Samin Anom), juga foto hitam putih, Surokarto Kamidin dengan blangkon dan baju kuthung warna hitam.

Meski mengenakan blangkon, dalam foto itu Hardjo Kardi sudah mengenakan jas warna hitam. "Surokarto Kamidin itu ayah saya, kalau foto mbah saya, Suro Kidin, tidak ada karena saya tidak punya," kata Hardjo Kardi menjelaskan.

Hardjo Kardi mengaku bangga memasang gambar Samin Surosentiko, juga Surokarto Kamidin, karena leluhurnya tersebut dianggap pejuang yang berani melawan penjajah kolonial Belanda. Di era Presiden, Soekarno, orang tuanya, Surokarto Kamidin tetap dianggap pejuang karena sebagai generasi penerus gerakan Samin Surosentiko.

Surokarto Kamidin dengan sejumlah warga setempat yang dikenal sebagai masyarakat Samin, pada tahun 1964 pernah nekad menemui Presiden Soekarno. Masalahnya, sejumlah warga di Dusun Jepang, ditangkap polisi, karena mengambil kayu jati di hutan.

Di masa penjajahan Belanda para pengikut Samin Surosentiko, yang berada di Blora, Pati, Brebes dan Kudus, Jawa Tengah, juga di Bojonegoro dan Lamongan, melakukan perlawanan. Yang dilakukan di antaranya, selain tidak bersedia membayar pajak, juga menebang kayu jati seenaknya.

Alasan mendasar komunitas masyarakat Samin sederhana, semua alam pemiliknya adalah Tuhan, tidak ada alasan orang lain bisa melarang dan mereka melakukan pembangkangan kepada Belanda dengan diam.

Dari hasil pertemuan di Istana Negara Jakarta dengan Presiden Soekarno itu, akhirnya, Surokarto Kamidin, mendapatkan kepastian perlawanan melawan penjajah kolonial Belanda sudah berakhir, karena Pemerintahan sudah berganti di tangan bangsa Jawa.

"Setelah itu kami tahu pemimpin di negeri ini, bangsa Jawa. Berarti juga Samin, sami-sami amin," kata Hardjo Kardi berfilsafat.

Dalam arti lain, menurut "wong Samin", sami-sami amin, bila setuju dianggap sah, karena mendapatkan dukungan rakyat banyak.

Ini kata Hardjo Kardi, sebagaimana pesan Samin Surosentiko dalam ajarannya yang masih dipegang teguh turun temurun, komunitas masyarakat Samin diminta di belakang, kalau sudah ada Pemerintahan Jawa.

Raja Tanah Jawa
Di masa penjajahan kolonial Belanda dari berbagai catatan yang ada, Samin Surosentiko pada 8 November 1907 di tengah ribuan pengikutnya di sebuah "oro-oro" (tanah lapang tanpa pepohonan) yang tidak disebutkan lokasinya memproklamirkan diri sebagai raja tanah Jawa.

Dari dukungan para pengikutnya di Blora juga di Bojonegoro, Samin Surosentiko mendapatkan julukan, Panembahan Suryongalam dengan kitab andalannya, Jamus Kalimosodo. Gerakan Samin Surosentiko tersebut, juga berawal dari gerakan sederhana mendatangi dan berbicara dengan sejumlah orang baik di balai desa juga tempat lainnya.

Gerakan Samin Surosentiko mulai mengkristal sejak 7 Februari 1889 di oro-oro Bapangan, Blora, Jawa Tengah, pada malam hari, dengan diterangi obor, Samin Surosentiko, mengumpulkan ribuan para pengikutnya dan mengampanyekan gerakan berdirinya kerajaan Jawa.

Hal yang sama juga dilakukan pada 11 Juli 1901 di lapangan Panggonan, Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro, juga malam hari dengan penerangan obor mengampanyekan gerakan politik, sekaligus kejatmikaan. Dari gerakan tersebut, diperkirakan Samin Surosentiko, mampu memiliki pengikut sekitar 1.900 KK yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Bojonegoro. Gerakan yang semakin menguat tersebut akhirnya, meresahkan Pemerintah kolonial Belanda, sehari setelah memproklamiasikan sebagai raja tanah Jawa, Samin Surosentiko ditangkap dan dibuang ke Nusakambangan.

Samin ditangkap di basis perlawanannya di Desa Plosokediren, Kecamatan Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Tetapi, versi lain ada yang menyebutkan Samin Surosentiko juga sejumlah pengikut ahlinya dibuang ke Sawahlunto, Sumatra dan meninggal tahun 1914.

Di pembuangan, sebelum meninggal, Samin Surosentiko sempat menulis wasiat, salah satunya berjudul, "Metrum Duduk Waloh". Wasiat itu isinya, Nagaranta, niskala, kanduga arum hapraja mulwikang gati, gen ngaup miwah samungku, nuriya hanggemi ilmu rukunarga tan kana blekuthu".

Dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menterjemahkan wasiat itu bisa diartikan: ... sebuah negara bisa kuat bila mempunyai peranan penting yang dapat menentukan peraturan dunia, kalaupun unsur pemerintah salah satunya adalah kelompok yang membuktikan kebijaksanaan dan menghormati kepercayaan para leluhurnya.

Menyangkut wasiat itu, sebagaimana dituturkan Hardjo Karsdi, tidak terlalu sulit dimengerti, karena di dalam membaca wasiat itu, tidak hanya mempergunakan otak, tetapi juga harus melengkapi dengan rasa tingkat tinggi.

Hal yang sama juga harus mempergunakan otak selain rasa, dalam memahami pitutur atau wejangan dari peninggalan Samin Surosentiko, dalam bentuk puisi, macopat, gancaran, juga primbon dan kepek sebagai pedoman hidup yang masih banyak disimpan komunitas masyarakat Samin di Bojonegoro dan Blora, Jawa Tengah yang masih tersisa.

Di antaranya dalam bentuk buku dengan judul. "Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kesejaten, Serat Uri-uri Pambudi dan Jati sawit. Dalam pandangan Hardjo Kardi, politik yang berkembang sekarang jauh dari ajaran Samin Surosentiko.

Semua harta benda yang ada, masih dianggap milik para politisi. Sesuai kebiasaan di komunitas warga Samin, harta benda bisa dimanfaatkan siapa saja yang membutuhkan.

Dia mencontohkan, keluarganya pernah kehilangan dua buah TV berwarna. Kehilangan TV itu, tidak pernah dilaporkan kepada polisi dan beberapa hari kemudian dua buah TV itu kembali disertai surat dari pengambilnya yang isinya, TV dikembalikan karena tidak laku dijual.

Di dalam wasiat, Metrum Duduk Waloh tersirat, adanya "Ageman keprajan", yang mengajarkan politik pemerintahan, meskipun sangat sederhana. "Kalau dalam pemilu legislatif ini semua caleg mempergunakan ajaran Samin tidak ada pertentangan semuanya rukun," katanya menegaskan.

Ini dibuktikan Hardjo Kardi sendiri dalam pemilu legislatif 2009 ini, berusaha menerapkan ajaran Samin Surosentiko yang masih diugemi (dipegang teguh) yakni tidak ikut memilih dalam pemilu legislatif 2009 ini. Dia juga tidak mengurusi surat pemberitahuan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bapak tujuh anak 12 cucu itu, mengungkapkan, prinsipnya tidak memilih tersebut, dengan pertimbangan sebelum tahapan kampanye dan masa kampanye, tidak terhitung jumlah caleg dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia, yang menemui dirinya.

Tujuan semua caleg tersebut hanya satu yakni meminta dukungan dan restu agar terpilih sebagai anggota legislatif. Meskipun para caleg tersebut tidak dari daerah pemilihan (dapil) Bojonegoro, ada juga dari daerah Jawa Tengah, Jakarta juga Sulawesi. "Semua yang datang saya dukung, tetapi jadi atau tidak bergantung keberuntungan," tuturnya.

Karena kedatangan para caleg itu, Hardjo Kardi merasa diposisikan sebagai orang tua dan semua caleg yang datang harus diposisikan sebagai anaknya yang harus dijaga hatinya.

"Kalau saya ikut memilih, berarti saya menimbulkan rasa "kemiren" (iri) kepada caleg lainnya, "katanya mengungkapkan.

Pandangannya, kalau dalam pemilu dirinya diperbolehkan memilih, semua caleg yang datang kekediamannya akan dipilih. Sesuai prinsip dasar ajaran Samin Surosentiko yakni, "Orang hidup tidak boleh srei, dengki, dahwen, kemiren lan siya marang sapadha-padaha urip (orang hidup tidak boleh tamak, mendengki, seenaknya, iri dan sewenang-wenang kepada sesama hidup).

Tidak jauh berbeda dengan gerakan politik Samin Surosentiko, yang mengajarkan diam melawan penjajah kolonial Belanda. Dalam pemilu legislatif 2009 ini gerakan yang dilakukan Hardjo Kardi juga diam, tidak ikut memilih.

Tetapi, dia mengaku, tidak berusaha memengaruhi keluarganya untuk tidak ikut memilih. Hal yang sama pernah dilakukan ketika pilkades di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo. Karena 10 calon kades yang bertarung datang menemui dirinya, akhirnya Hardjo Kardi juga tidak ikut mencoblos.

Termasuk ketika pilkada di Bojonegoro, tiga pasangan pilkada semuanya datang ke kediamannya dan diputuskan juga tidak ikut memilih. Berbeda dengan pilgub Jawa Timur, katanya, dirinya datang ke TPS untuk memilih.

Alasannya, sebelum pelaksanaan pemilihan ada utusan pasangan Karsa datang ke kediamannya dan menyampaikan pesan meminta dukungan dan restu. Sedangkan pasangan cagub dan cawagub Jawa Timur lainnya atau timnya tidak ada yang datang kekediamannya.

Pedomannya, menurut dia, kalau politisi yang datang ke kediamannya lebih dari satu, termasuk pada pilpres 2009 ini, dirinya tidak akan ikut memilih. Dirinya, tidak akan berani membohongi dirinya sendiri karena keingginan politisi yang datang tujuannya meminta doa restu dan dukungan sedangkan dirinya jelas akan memberi permintaan itu.


"Saya tidak pernah melarang atau menyuruh keluarga saya, yang jelas keluarga di sini yang berjumlah 10 orang semuanya ikut memilih dalam pemilu legislatif ini,"katanya.

Termasuk anaknya, Bambang Sutrisno yang juga bertugas sebagai Bendahara Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kecamatan Margomulyo, datang ke TPS 11 untuk mencentang yang selanjutnya berangkat menjalankan tugasnya sebagai Panwas.

Di antara puluhan pemilih lainnya, Ny Sidah istri Hardjo Kardi, datang ke TPS, termasuk ikut mengantre bersama warga lainnya dengan duduk di atas kursi kayu panjang ditemani anaknya, Sri Purnami (35) dan menantunya, Novi (30), sebelum akhirnya dipanggil untuk masuk bilik suara.

Diamnya Hardjo Kardi, juga tidak memengaruhi 299 daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 10 dan 292 DPT di TPS 11, di Dusun Jepang yang tingkat kehadiran untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilu legislatif ini mencapai 75 persen.

Menurut Bambang Sutrisno, sepanjang pengamatan dirinya bertugas sebagai Panwas, tidak ada satupun kejadian pelanggaran administrasi atau pelanggaran tindak pidana pemilu di Kecamatan Margomulyo.

"Apalagi di dusun jepang ya hampir tidak ada warga yang bersitegang untuk mempertahankan calegnya atau parpol pilihannya, "katanya menambahkan.

ABI

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Jika Warga Baduy Mencontreng

KOMPAS.com - Pagi-pagi sekali, puluhan warga Baduy Luar berduyun-duyun menuju rumah Jaro Dainah, Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Hari Kamis (9/4) itu, mereka akan ikut mencontreng di tempat pemungutan suara khusus di belakang rumah Jaro Dainah.

Setelah mereka menunggu lebih dari setengah jam, tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Kampung Kadu Ketug itu pun dibuka. Ratusan warga Baduy sudah berdesakan di pintu masuk TPS, dan ratusan lainnya duduk-duduk menunggu di rumah Jaro Dainah.

Acara pencontrengan diawali ceramah Jaro Dainah dan penyuluhan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Sapin, yang juga Sekretaris Desa (Carik) Kanekes. ”Santai, yang tenang memilihnya, dan yang penting tepat sasaran. Sesuaikan dengan kesepakatan adat, pilih yang dekat,” kata Jaro Dainah, dalam bahasa campuran Indonesia dan Sunda dialek Baduy.

Sapin lalu kembali mengingatkan warga Baduy tentang cara pemilihan, dari mengambil surat suara, cara mencontreng, hingga memasukkan surat suara ke kotak.

Meski sudah diterangkan dengan jelas, banyak warga Baduy kebingungan saat berada di bilik suara. Tak sedikit warga yang saling bertanya setelah membuka surat suara. Bahkan beberapa di antara mereka meminta diajari, atau sekadar melihat contrengan di surat suara temannya.

Hampir semua warga Baduy mengaku tidak mengenal banyak calon anggota legislatif. Satu-satunya caleg yang mereka kenal adalah Haji Kasmin, warga Baduy yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar. Haji Kasmin adalah warga Baduy yang memilih keluar dari komunitas adat Baduy karena ingin bersekolah, dan kini menjadi pengusaha.

Karena itulah, kebanyakan warga Baduy berniat memilih Haji Kasmin. Namun, mereka khawatir salah contreng karena umumnya mereka tak bisa membaca. ”Anu apal ngan Haji Kasmin, nu lain mah teu kararenal. Ngan teu nyaho, bener apa hemteu milihna (Yang kenal cuma Haji Kasmin, kalau yang lain tidak ada yang kenal. Tetapi tidak tahu benar atau tidak mencontrengnya),” tutur Kidang, warga Kampung Kadu Ketug.

Pada pemilu kali ini, warga Baduy memutuskan untuk membuka dua TPS khusus di Kampung Kadu Ketug dan Cikakal Girang. Jaro Dainah sebagai wakil masyarakat adat Baduy di pemerintahan membagikan surat panggilan memilih kepada 6.321 warga di 49 kampung di Baduy Luar dan tiga kampung di Baduy Dalam.

Hingga Kamis sore, 1.363 warga Baduy menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 978 orang di antara mereka mencontreng di TPS Kadu Ketug, dan 385 lainnya di Cikakal Girang.

Warga tetap antusias mendatangi TPS meski saat itu mereka harus mengikuti upacara kawalu, yakni upacara menyambut bulan kawalu yang dianggap sebagai bulan suci. ”Kawalu eta wajib, lamun pemilu eta sunahna (kalau kawalu itu kewajiban, sedangkan pemilu itu sunah),” ujar Jaro Dainah saat berbicara di depan warga.

Karena itulah, sebagian besar warga Baduy Luar memilih untuk mencontreng terlebih dahulu sebelum berangkat ke Baduy Dalam untuk mengikuti upacara adat kawalu. Hampir semua warga Baduy Dalam yang tinggal di Kampung Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik memilih tidak mencontreng karena tak ingin upacara kawalu terganggu.

Saat penghitungan, diketahui 800 warga Baduy memilih Haji Kasmin, caleg DPRD Banten.

Ciptagelar

Berbeda dengan warga Baduy, warga Kasepuhan Ciptagelar Kesatuan Adat Banten Kidul, yang masuk dalam wilayah Sukabumi, Jawa Barat, bingung menentukan pilihan.

Ikah (50), misalnya. Setelah berhasil membuka surat suara, ia tak berhasil menemukan dan memutuskan lambang parpol apa yang akan dicontrengnya. Ikah lalu memanggil salah seorang anggota KPPS, Kiyanda (30). Setelah mendapatkan penjelasan, Ikah lalu memilih salah satu lambang partai politik, bukan calon anggota legislatif.

Namun, Ikah tetap bingung ketika menghadapi dua surat suara lain, yakni untuk DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Ikah lalu sesukanya menandai lambang partai politik lain, baik untuk DPRD Jawa Barat maupun DPRD Kabupaten Sukabumi.

Ketika sampai waktunya menandai foto pada surat suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ikah semakin bingung dan kembali memanggil Kiyanda. Setelah mendapat penjelasan dari petugas KPPS itu, Ikah berujar, ”Nu kasep waelah. Lieur (yang ganteng sajalah. Bingung).”

Di luar TPS di gedung SD Ciptagelar itu, sejumlah lelaki warga adat duduk melingkar sambil mengobrol. Suryani (40), salah satu di antara mereka, mengaku belum memiliki pilihan. ”Banyak sekali partainya. Saya juga tidak kenal calonnya.”

Ikah dan Suryani adalah gambaran nyata banyaknya warga adat Kasepuhan Ciptagelar yang tidak memiliki bekal pengetahuan, partai apa atau siapa calon yang akan mereka pilih ketika hendak memberikan suaranya. ”Pemilu ayeuna mah ngalilieur nu lieur (Pemilu sekarang makin membingungkan orang-orang yang sudah bingung),” kata Aki Karma, anggota Baris Sepuh Kasepuhan Ciptagelar.

Sesepuh Girang (Ketua) Kasepuhan Ciptagelar Abah Ugi Sugriwa mengakui, sebagian besar warganya memang bingung menentukan pilihan. ”Banyak yang bertanya kepada Abah, siapa yang harus dipilih. Abah tidak berani mengarahkan memilih yang mana,” katanya.

Kasepuhan Ciptagelar terletak di belantara hutan Gunung Halimun, Sukabumi, yang amat sulit dijangkau. Di tengah berbagai keterbatasan akses, tingginya animo masyarakat adat itu tentu harus dihargai.

(Anita Yossihara/Agustinus Handoko)

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Jangankan Memilih, Menghitung Saja Mereka Pening

PEKANBARU, KOMPAS.com - Hari pemilihan umum walau telah berlalu pada Kamis (9/4), namun bagi warga Talang Mamak, suku asli Riau yang bermukim di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau masih menjadi pembicaraan terutama tentang fungsi surat suara yang berukuran besar dan berjumlah empat lembar.

"Kertas yang hendak dipilih itu ukurannya besar, banyak pulak sampai empat helai," ujar Lonceng, seorang warga Talang Mamak yang bermukim di Desa Talang Kedabu, Jumat.

Lonceng menceritakan tentang pengalamannya ikut memilih pada Kamis di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 3 di desanya. Semula ia bingung mau diapakan empat lipatan kertas yang diberikan oleh petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kemudian menyuruhnya masuk bilik suara.

Surat suara tersebut helai demi helai dibukanya dan dia pun tidak paham mau diapakan. Lama ia memandang kertas berukuran besar yang berada di depannya itu dan kemudian kertas tersebut dibawanya lagi keluar bilik suara.

"Mau diapakan kertas ini?" tanyanya pada beberapa petugas yang disambut gelak tawa warga yang hadir termasuk petugas pemungutan suara di TPS itu.

Setelah dijelaskan bahwa dia harus memilih partai atau nama calon yang tertera di kertas tersebut dengan cara mencoret, barulah dia masuk lagi ke bilik suara.

"Disuruh mencoret salah satu partai ya saya coret tapi entahlah, tepat atau tidak saya tidak tau," katanya seraya menghisap dengan nikmatnya sebatang rokok nipah.

Pening

Ketidaktahuan masyarakat asli Riau itu tentang proses memilih dalam Pemilu 2009 juga diakui seorang pengawas independen yang menyusuri TPS-TPS yang berada di desa-desa pemukiman Talang Mamak di Inhu.

"Banyak surat suara tidak sah di TPS-TPS yang kami kunjungi. Ketidaktahuan masyarakat dalam memilih yang menyebabkan surat suara tidak sah," ungkap Ameng, salah seorang aktivis LSM yang memantau pelaksanaan pemilu di pemukiman warga suku asli itu.

Menurut dia, ketidaktahuan masyarakat itu selain penduduk asli tersebut banyak yang buta huruf juga tidak adanya sosialisasi tentang pemilu pada masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun partai politik.

Itu sebabnya, lanjut dia, banyak warga Talang Mamak kebingungan saat berada di bilik suara. Ada warga yang begitu menerima surat suara dari petugas PPS langsung berlalu meninggalkan TPS dan setelah dijelaskan barulah ia masuk ke bilik suara namun tidak melakukan pemilihan tapi mendekam lama-lama di bilik suara. Entah apa dibuatnya.

Ada juga warga yang memilih dengan cara mencentang pada bagian kotak pilihan nama calon legislatif yang kosong ataupun mencoret diantara kotak-kotak partai, yang menyebabkan surat suara tersebut hangus.

"Banyak surat suara menjadi hangus karena ketidaktahuan cara memilih. Satu TPS bahkan mencapai puluhan surat suara," ungkap Ameng.

Kebingungan lainnya, lanjut Ameng, adalah saat penghitungan surat suara. Petugas PPS di PTS umumnya adalah warga Talang Mamak dengan pengetahuan tulis baca yang minim sehingga untuk merekapitulasi suara mereka juga kewalahan jika tidak dibantu oleh petugas dari kecamatan.

"Jangankan hendak memilih mereka pening, menghitung jumlah suara saja mereka pening. Itu sebabnya di TPS-TPS di daerah Talang Mamak penghitungan suara berlangsung hingga subuh," ungkap Ameng.

WAH

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...