Kami Mengucapkan Terimakasih kepada Semua Pihak yang telah membantu Menyukseskan Perhelatan Akbar
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009

di Jakarta 3 s.d. 9 Agustus 2009

Sampai Ketemu di OSN Tahun 2010 di Medan, Sumatera Utara

Headline News

NATIONAL NEWS

Translate Here

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini

Tampilkan postingan dengan label Capres-Cawapres 2009. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Capres-Cawapres 2009. Tampilkan semua postingan

Selasa, Juni 02, 2009

AYO MAJU..! LANJUTKAN..! LEBIH CEPAT, LEBIH BAIK.

INILAH WAJAH CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - TAHUN 2009/2014

=====================================================


NOMOR URUT 1 (SATU)


MEGAWATI SOEKARNO PUTRI - PRABOWO SUBIANTO
(PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)
***************************************************************

NOMOR URUT 2 (DUA)


SUSILO BAMBANG YUDHOYONO - BOEDIONO
(PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)
*************************************************************


NOMOR URUT 3 (TIGA)


M. JUSUF KALLA - WIRANTO

(PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)
*************************************************************





Bookmark and Share



Klik selengkapnya...

Mega-Prabowo Pasangan Capres-Cawapres Ketiga



Jum'at, 15 Mei 2009 - 23:25 wib
Maria Ulfa Eleven Safa - Okezone

JAKARTA - Jelang tengah malam, duet Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto akhirnya diresmikan sebagai pasangan capres dan cawapres.

"Telah terjadi kesepakatan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Pada hari ini Jumat 15 Mei telah disepakati bahwa beliau berdua akan maju sebagai capres dan cawapres dan Insya Allah besok jam 13.00 akan didaftarakan ke KPU," kata Sekjen PDIP Pramono Anung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009).

Pramono mengakui duet tersebut akhirnya dicapai setelah melalui perundingan panjang antara kedua tokoh itu.

Megawati dan Prabowo ikut menghadiri deklarasi mereka sebagai pasangan capres-cawapres ketiga. Sebelumnya, JK-Wiranto dan SBY-Boediono telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres untuk bertarung pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009.

(lam)

Sumber: OkeZone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Selasa, Mei 19, 2009

Capres Diundang Umumkan Hartanya di KPK 25 Mei

detikcom - Rabu, Mei 20

Seluruh pasangan capres 2009 diharapkan dapat mengumumkan langsung harta kekayaannya pada publik. Pengumuman harta kekayaan tersebut difasilitasi KPK pada 25 Mei 2009.

"Nanti kita akan undang seluruh pasangan untuk mengumumkannya sendiri di KPK, " ujar Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi usai memimpin tim klarifikasi laporan kekayaan Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2009).

Menurut Eko, pengumuman nilai harta kekayaan telah diatur dalam UU KPK. UU itu berisi setiap calon pejabat publik dan pejabat publik berkewajiban untuk mengumumkan nilai harta kekayaannya di instansinya masing-masing.

Eko menambahkan, di dalam UU tersebut memang tidak dijelaskan secara spesifik di mana dan siapa yang harus mengumumkan. Umumnya pengumuman bisa berupa pengumuman tertulis yang ditempal di kantor pejabat yang bersangkutan atau bisa juga disampaikan secara langsung di kantor KPK oleh orang yang diberi surat kuasa.

Kemudian, lanjut Eko, KPK akan mengumumkan nilai harta kekayaan itu kepada publik melalui media massa dan lembar negara.

"Tapi ini kan dalam rangka Pilpres. Jadi bagus kalau capresnya sendiri yang mengumumkan," sambung Eko.

Kekayaan capres/cawapres yang telah diketahui per 2009 adalah JK Rp 300 miliar dan Prabowo Rp 1,7 triliun.

Sumber: detikCom




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Debat Capres 13 Juni-4 Juli di KPU


detikcom - Rabu, Mei 20

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggelar rapat pleno menggodok seputar debat capres 2009. Debat digelar pada 13 Juni hingga 4 Juli. Tempatnya diusulkan di KPU agar netral.

"Pleno sekarang sedang berjalan mengenai debat capres," kata
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2009).

Hafiz mengatakan ada usulan debat capres digelar di KPU agar netralitasnya terjaga dan agar tidak memihak kepada siapapun.

Menurut dia, baru 4 orang yang diajukan sebagai moderator. Salah satunya, Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Gumilar R Soemantri.

"Masih sedang diinventarisir, belum ada kepastian. Salah satunya, rektor UI yang direncanakan. Saya khawatir kalau diekspos ini masih dibahas, takut tidak jadi," kata Hafiz.

Hafiz mengatakan, tema yang diangkat dalam debat capres antara lain strategi pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih, penegakan hukum dan HAM, strategi peningkatan mewujudkan ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran.

Kemudian, tema yang terkait pendidikan, Iptek, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup dan fokus kebijakan ke depan. "Ini masih belum pasti ya dan masih dibahas," ujar dia.


Sumber: detikcom


Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Hatta: Boediono Tak Hambat Monorel, Tapi Terkendala UU

detikcom - Rabu, Mei 20

Capres Jusuf Kalla (JK) mengatakan Boediono menghambat program monorel. Ketua Tim Pemenangan SBY-Boediono, Hatta Rajasa, menyanggah tuduhan itu. Menurutnya, Boediono tidak menghambat. Program itu macet karena terkendala aturan dalam UU Perkeretaapian.

"Perlu saya jelaskan lagi kalau ngomong soal monorel, pada waktu itu saya menjabat Menhub. Jadi saya cukup kompeten bicara soal itu. Pertama, sangat tidak mungkin Boediono menghambat pembangunan monorel karena sudah menjadi blueprint di Dephub," ujar Hatta di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).

Cetak biru perhubungan itu menempatkan sistem transportasi massal cepat, salah satunya monorel, untuk dibangun di Indonesia, khususnya di Jakarta. Khusus untuk monorel yang membutuhkan partisipasi swasta, UU Perkeretapian saat itu belum memungkinkan.

"Karena sebelum UU Perkeretaapian yang baru, sangat jelas bahwa kereta api hanya dikelola oleh PT KA. Tidak ada peluang sama sekali bagi swasta," jelasnya.

Untuk itu, dibutuhkan beberapa waktu agar swasta bisa masuk dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api, yaitu revisi UU Perkeretaapian harus selesai lebih dulu. "Jadi tidak ada siapa pun yang menghambat pembangunan apalagi policy," tegasnya.

Dalam debat capres dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Senin (18/5/2009) kemarin, JK menyinggung beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dinilai menghambat sejumlah program pembangunan. Antara lain tentang proyek listrik 10 ribu MW dan monorel.

JK memang berseberangan dengan Menko Perekonomian Boediono dalam hal itu. JK berkeras proyek monorel harus segera jalan dan meminta Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) mempercepat proyek tersebut.

SBY menandatangani Perpres No 103/2006 tentang pemberian jaminan pemerintah untuk proyek monorel pada 13 Desember 2006. Namun KKPPI menyimpulkan jaminan pemerintah sulit keluar karena menabrak sejumlah aturan. UU Perkeretaapian (UU Nomor 23/2007) juga baru disahkan pada Maret 2007.

Sumber: detikcom



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Pendemo Anti-Neolib Berkoar di Bundaran HI

detikcom - Rabu, Mei 20

Demontrasi mengecam gerakan neoliberal berlangsung di Bundaran HI, Jakarta. Massa pendemo mengajak masyarakat untuk menolak pasangan capres yang mengusung paham neoliberal.

"Paham neoliberal terbukti gagal. Hanya membuat miskin bangsa ini. Tolak pasangan capres-cawapres yang berpaham ini," kata Ismar Indarsyah, juru bicara pendemo, Selasa (19/5/2009).

Dalam aksi yang diikuti 50-an buruh dan petani, poster penolakan diangkat tinggi-tinggi. Antara lain berbunyi, "Neoliberalisme = BUMN Dijual ke Asing" dan "Neoliberalisme = PHK dan Petani Miskin".

"Ciri capres-cawapres yang mengusung neolib sangat gampang. Mereka sangat patuh terhadap kekuatan asing dan tidak pede sama bangsa sendiri," pungkas Ismar tanpa mau menyebut pasangan mana yang dimaksud.

Unjuk rasa yang berlangsung sekitar satu jam itu berjalan tertib. Polisi yang berjaga cukup memantau dari kejauhan. Setelah puas berorasi, massa pendemo bubar dengan sendirinya.

Sumber: detikcom



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Batas Akhir Perbaikan Persyaratan Administratif 25 Mei

Antara - Rabu, Mei 20

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengingatkan, batas akhir penyerahan perbaikan dokumen persyaratan administratif bakal calon presiden dan wakil presiden yaitu pada 25 Mei 2009.

"Ditunggu sampai 25 Mei. Penyerahan paling akhir pada 25 Mei," kata Ketua KPU, di Jakarta, Selasa, ditemui disela-sela rapat pleno KPU.

Seperti diketahui, setelah pendaftaran bakal capres dan cawapres pada 16 Mei, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan administratif. Pada 18 Mei, KPU telah menyampaikan hasil verifikasi pada partai politik dan gabungan parpol yang mengusung pasangan capres/cawapres.

Pada verifikasi pertama dokumen persyaratan administratif calon, Hafiz menuturkan dokumen yang diserahkan belum seluruhnya lengkap.

"Masih ada kekurangan, misalnya bukti terdaftar sebagai pemilih belum dilampirkan," katanya.

Selain itu, bukti pembayaran pajak selama lima tahun terakhir juga ada yang belum dilampirkan.

KPU memberikan waktu untuk perbaikan atau melengkapi dokumen yang belum lengkap selama tiga hari mulai 19 Mei hingga 21 Mei. Penyerahan perbaikan dokumen pada 22-25 Mei 2009.

Verifikasi ulang dijadwalkan pada 26 Mei dan pemberitahuan hasil verifikasi diberikan pada rentang waktu 24-27 Mei.

Hafiz menegaskan, jika hingga 25 Mei, perbaikan dokumen persyaratan administratif tidak diserahkan, maka pasangan capres/cawapres dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Seperti diketahui, setidaknya terdapat lebih dari 20 berkas persyaratan administratif capres dan cawapres yang harus diserahkan ke KPU saat pendaftaran.

Sumber: Antara


Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

KPU Minta Capres Lengkapi Syarat Hingga 25 Mei

detikcom - Rabu, Mei 20

Meski 3 pasang peserta pilpres telah mendaftar ke KPU, namun syarat administrasi mereka masih belum lengkap. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi batas waktu hingga 25 Mei untuk melengkapinya.

"Maksimal tanggal 25 harus diserahkan ke KPU. Kalau sampai tanggal 25 tidak dilengkapi, maka dinyatakan gugur," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).

Abdul Hafiz menjelaskan, persyaratan yang kurang itu antara lain surat pernyataan dan formulir bukti terdaftar sebagai pemilih. Dua berkas itu belum diserahkan oleh pasangan capres-cawapres.

"Kalau NPWP rata-rata ada, tapi bukti lampirannya yaitu bukti pembayaran pajak selama 5 tahun itu nggak ada," jelasnya.

Mengenai penyebab kekurangan pernyaratan tersebut, Hafiz tidak mengetahui secara pasti. Namun, dia menduga karena para kandidat capres-cawapres itu terburu-buru waktu mendaftar ke KPU.

"Mungkin karena buru-buru jadi tidak lengkap. Atau karena apa kita juga tidak tahu," pungkasnya.

Ketiga capres-cawapres mendaftar ke KPU pada hari terakhir pendaftaran, Sabtu 16 Mei lalu.

Sumber: detikcom



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Wiranto: Saya Guru yang Baik untuk SBY

detikcom - Rabu, Mei 20

Di hadapan ratusan santri, Cawapres Wiranto menyebut capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai adik. SBY bahkan pernah menjadi staf Wiranto.

"Meskipun saya kurang berhasil, saya tidak kecewa karena bukannya saya tidak melebih-lebihkan ya. Pak SBY itu adik saya. Dia pernah menjadi staf Pak Wiranto. Berarti saya guru yang baik," kata Wiranto disambut tawa para santri.

Hal itu disampaikan Wiranto saat berpidato di hadapan ratusan santri di Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (19/5/2009). JK yang mengenakan baju batik warna keemasan terlihat duduk bersama para kiai mendengarkan pidato Wiranto.

Wiranto pun menceritakan kegagalannya di Pilpres 2004 silam. Wiranto pernah datang ke Ponpes Tegalrejo untuk meminta restu terkait pencapresannya pada Pilpres 2004.

Meski kala itu Wiranto kalah, ia tidak menyalahkan para kiai yang dimintai restu. Ditegaskan, kekalahannya itu bukan disebabkan doa kiai yang kurang manjur. Kini bersama JK, Wiranto optimistis akan memenangkan Pilpres 2009.

"Pak JK ini sudah cukup ilmunya setelah menjadi wapres. Sekarang akan menjadi capres," papar Wiranto.

Mantan Menhankam/Pangab yang mengenakan baju warna oranye dan peci ini mengaku majunya sebagai cawapres bukan untuk mencari kesenangan duniawi. Wiranto mengaku bersedia menjadi cawapres untuk mencari kesempatan mengabdi pada bangsa.

"Ada yang bilang, loh kok dari capres menjadi cawapres. Lama-lama menjadi lurah. Tetapi bukan itu. Kalau kesenangan duniawi saya sudah rasakan," curhat Wiranto.

Sumber: detikcom



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

PPP Akan Panggil Kadernya Yang Dukung Capres Lain

detikcom - Selasa, Mei 19

Partai-partai pendukung koalisi SBY-Boediono mulai disibukkan dengan 'pembelotan' beberapa kadernya yang mendukung capres lain. Setelah PAN, PPP juga akan meminta klarifikasi kepada kader-kadernya yang disebut-sebut menjadi tim sukses capres lain.

"Kita akan panggil semua yang diberitakan masuk tim sukses capres lain. Kita akan minta klarifikasi," kata wakil sekjen DPP PPP Romy Romahurmuzy kepada detikcom, Selasa (19/5/2009).

Menurut caleg terpilih dapil Jateng ini, pemanggilan itu akan diteruskan dengan peneguhan komitmen terhadap semua kader PPP agar mendukung pasangan SBY-Boediono. Jika masih ada kader -kader yang tidak mengikuti keputusan DPP, sanksi akan segera diluncurkan.

"Kita akan minta ketegasan sikap. Kalau tidak mau mengikuti keputusan DPP, ya kita beri sanksi," paparnya.

PPP akan segera mengirimkan surat edaran mengenai instruksi memenangkan pasangan SBY-Boediono. Jika instruksi itu tidak diindahkan, DPP PPP akan memberikan sanksi kepada DPW ataupun DPC yang membelot.

"Kita akan segera edarkan surat instruksi DPP yang meminta memenangkan pasangan SBY-Boediono. Siapa yang tidak patuh, ya pasti ada sanksinya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem menjadi jubir pasangan JK-Wiranto. Sementara anggota DPR Habil Marati ikut datang dalam pendaftaran JK-Wiranto di KPU tanggal 16 Mei lalu.

Sumber: detikcom



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Semua Parpol Pendukung Masuk Tim Sukses Yudhoyono


Antara - Selasa, Mei 19

Jakarta (ANTARA) - Seluruh perwakilan partai politik yang mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dipastikan masuk dalam susunan tim sukses pasangan Yudhoyono-Boediono.

Ketua tim sukses nasional pasangan Yudhoyono-Boediono, Hatta Radjasa, di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini keanggotaan tim sukses sudah selesai disusun.

Meski tidak merinci siapa saja anggota tim sukses tersebut, Hatta mengatakan, semua partai politik pendukung koalisi masuk dalam susunan tim.

"Tim sudah selesai. Saya hanya mengatakan bahwa semua partai koalisi ada di dalam tim," ujarnya.

Pada Senin 18 Mei 2009, tim sukses pasangan Yudhoyono-Boediono mengadakan rapat di kantor tim sukses di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Pada rapat itu, tim sukses pasangan Yudhoyono-Boediono menyatakan optimisme mereka memenangkan Pemilu Presiden 2009 dalam satu kali putaran.

Strategi pemenangan
Ketika ditanya strategi pemenangan pemilu dalam satu kali putaran, Hatta tidak bersedia menjelaskan secara rinci.

Ia hanya mengatakan strategi umumnya adalah memenangkan pasangan Yudhoyono dan Boediono dan optimisme itu dimungkinkan karena semua partai politik pendukung sudah tahu apa yang harus dilakukan.

Pasangan Yudhoyono dan Boediono diusung oleh 23 partai politik, di antaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Amanat Nasional (PAN).

"Strateginya adalah memenangkan SBY-Boediono. Partai-partai itu sudah paham apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Menanggapi posisi dirinya sebagai ketua tim sukses nasional pasangan Yudhoyono dan Boediono, Hatta mengatakan itu adalah satu kehormatan untuk dirinya dan Yudhoyono meminta langsung kepada dirinya untuk menjadi tim sukses.

"Tentu capres dan cawapres punya pertimbangan, dan mereka meminta saya. Tentu kehormatan buat saya," demikian Hatta yang merupakan tokoh senior PAN.

Sumber: Antara



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Mendagri Optimistis DPS Pilpres Lebih Baik dari Pileg


detikcom - Rabu, Mei 20

Pemerintah optimistis Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres akan lebih baik dari DPS Pemilu Legislatif (Pileg). Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menuding DPS Pilpres berantakan.

"Permasalahan DPS ini harus kita sikapi dengan jernih. Kita optimistis DPS ini lebih bagus dari DPS legislatif," ujar Mendagri Mardiyanto usai sarasehan dengan calon DPD RI di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2009).

Mardiyanto mengaku sudah mengecek warga di daerah-daerah yang tidak masuk DPS. Dia memuji langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberi kesempatan bagi warga yang belum terdaftar di DPS.

"Langkah-langkah yang akomodatif dari KPU ini akan terus kita amati. Bantuan dari masyarakat kita harapkan proaktif dalam menghadapi masalah ini," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Menurut Mardiyanto, pemutakhiran data DPS sudah ditetapkan dengan cara yang benar. Yang tidak benar dicoret dan nama-nama yang tidak dikenal dan dobel serta yang meninggal dicoret.

Soal ada beberapa anggota TNI yang terdaftar di DPS daerah, Mardiyanto meminta DPS untuk TNI itu dicoret. "Itu harus segera dicoret. Kalaupun masuk DPS, dia tidak akan bisa memilih, karena dia tidak punya surat panggilan," tandasnya.

Sumber: detikcom


Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Jamdatun: JPN Masih Lakukan Tugas Sebagai Kuasa Hukum KPU


detikcom - Rabu, Mei 20

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung Edwin P Situmorang enggan menanggapi perihal absennya Jaksa Pengacara Negara (JPN) di persidangan perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Sampai saat ini jaksa masih menjadi kuasa hukum KPU.

"Yang pasti JPN masih melakukan tugas sebagai kuasa hukum KPU," kata Edwin saat menerima wartawan di ruang kerjanya di Kejagung, Jl Gatot Subroto, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2009).

Menurut Edwin, pihaknya menerima 33 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari KPU untuk menghadapi gugatan dari peserta pemilu. SKK itu untuk 13 gugatan partai politik dan 22 anggota DPD yang teregister di MK.

"Ada yang satu SKK itu ada yang 9 perkara," jelas Edwin.

Mengenai kasus dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan ke MK, lanjut Edwin, bervariasi.

"Ada tentang penggelembungan suara, ada penggembosan suara," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MK Mahfud MD menilai KPU dan juga JPN tidak serius menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU). Contohnya, mereka tidak datang dalam 11 sidang yang digelar hari ini.

Sementara pada hari pertama kemarin, jaksa selalu menyampaikan jawaban yang seragam saat menanggapi para penggugat.

Sumber: detikcom


Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Pemulung Tak Tahu Deklarasi Mega-Prabowo

Antara - Rabu, Mei 20

Bekasi (ANTARA) - Sejumlah pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Kota Bekasi, mengaku tidak tahu menahu dengan rencana deklarasi pasangan capres Megawati Soekarnoputri dengan Cawapres Prabowo Soebianto di TPST tersebut pada 24 Mei mendatang.

"Saya tak tahu Megawati akan datang ke sini. Tak ada yang memberi tahu," kata Hendri (19) pemulung yang tinggal di Desa Sumur Batu Serang, Bantar Gebang, Bekasi, Selasa.

Hendri, bujangan yang hanya sekolah hinga kelas VI SD itu, mengatakan, mengenal Megawati sebagai salah seorang mantan presiden.

Ia mengaku senang dengan rencana deklarasi di TPST tersebut dan akan menyempatkan diri untuk melihat bila diperbolehkan.

"Tapi apa orang seperti saya diperbolehkan mendekat ke tempat itu," ujar Hendri.

Seorang pemulung lain yang tengah mendorong gerobak berisi penuh sampah, Saidin (35) mengaku tidak tahu bila ada deklarasi pencalonan Megawati dan Prabowo sebagai Capres/cawapres.

"Apa memang ada Megawati akan ke sini," ujarnya sedikit heran.

Ia mengatakan tidak pernah diberitahu oleh majikan tempat menjual sampah atau teman-teman lain sesama pemulung.

"Ada memang saya lihat alat berat bekerja untuk meratakan tanah, tapi tak tahu bila itu digunakan untuk acaranya Megawati," ujar bapak dua anak asal Karawang itu.

Saidin yang telah 15 tahun bekerja sebagai pemulung itu mengaku tahu dengan Megawati sebagai putri presiden pertama RI Soekarno.

"Sampai saat ini saya menjadi pendukung Mega," ujar Saidin yang mengaku pada Pileg lalu ikut memilih dan juga berniat untuk kembali memilih pada Pilpres mendatang.

Ketua RW 05, Kelurahan Cikiwung Udik lokasi TPST Bantar Gebang, H. Onar Wahyudin, mengatakan, belum memberitahukan kepada pemulung tentang rencana deklarasi pasangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Soebianto kepada warganya.

Di RW-nya yang dihuni lebih 1.500 jiwa itu warga sibuk beraktivitas di TPST dan belum banyak yang mengetahui kegiatan tersebut.

Onar mengatakan, bila acara sudah pasti dilaksanakan pada Minggu mendatang, ia akan memberitahukan kepada warga setempat untuk sama-sama meramaikan acara deklarasi tersebut.

"Warga dan pemulung di sini sebagian pendukung ibu Megawati. Beliau kan peduli dengan wong cilik," ujarnya.

Sumber: Antara


Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Boediono Bahas Materi Kampanye Terkait Isu Ekonomi

detikcom - 2 jam 7 menit lalu

Setelah resmi keluar dari Bank Indonesia, Boediono langsung fokus dengan pemenangan pilpres mendatang. Malam ini Boediono mengumpulkan pimpinan parpol pendukung guna membahas gagasan ekonomi yang akan diusung dalam kampanye.

"Pertemuan ini kita lakukan diskusi langsung dengan pak Boediono terkait ekonomi kerakyatan. Kita ingin satukan visi dari pihak partai pendukung dan mendengar langsung ekonomi kerakyatan dari pak Boediono, termasuk isu neoliberal," ujar Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy kepada wartawan sebelum memasuki rapat di Bravo Media Center, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2009).

Pantauan detikcom, sejumlah pimpinan parpol pendukung telah hadir. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, Hatta Rajasa.

Lukman menjelaskan, PKB sebagai partai yang mendukung ekonomi kerakyatan yakin Boediono bukan penganut ekonomi neoliberal sebagaimana gencar disebut-sebut berbagai pihak. "Saya kira ekonomi kerakyatan adalah visi bangsa. Jadi tidak akan ada penolakan dari Pak Boediono, terlebih pada saat dia menjadi Menko Perekonomian dia mendukung ekonomi yang mendukung hajat hidup orang banyak," jelasnya.

Pertemuan ini, lanjut Lukman, dimaksudkan agar gagasan ekonomi Boediono diselaraskan dengan parpol pendukung. "Kita ingin dengar langsung jawabannya," tandasnya.

Sumber: detikcom



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Ketua MK: KPU Tidak Berani Menghadapi Persidangan


Antara - Rabu, Mei 20

Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berani menghadapi perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU).

"Hingga hari kedua sidang PHPU, tidak ada satu pun anggota KPU yang hadir dalam persidangan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Mahfud mengatakan kuasa hukum KPU yang berasal dari Kejaksaan tidak siap untuk mengikuti persidangan karena tidak dibekali data atau dokumen akurat tentang rekapitulasi penghitungan suara terutama dari kabupaten/kota di Indonesia.

Kuasa hukum KPU, katanya, secara teknis tidak bisa mengikuti sidang tanpa didampingi anggota KPU karena belum menguasai data hasil perolehan suara.

"Jawaban kuasa hukum KPU kebanyakan permohonan pemohon dianggap kabur dan kedaluwarsa," katanya.

Ia mengharapkan pihak KPU untuk lebih serius menghadapi perkara PHPU karena pekan depan agenda sidang berupa pembuktian.

"Jika KPU sebagai termohon tidak hadir juga dalam persidangan mendatang berarti mereka membenarkan bukti-bukti dari pemohon," katanya pula.

Ia mengatakan lebih lanjut, ada sebanyak 500 perkara PHPU lagi yang akan disidangkan. Hingga Selasa perkara PHPU yang disidangkan sebanyak 150 perkara.

"Sebanyak 75 perkara disidangkan Senin, dan Selasa ini sekitar 75 perkara," katanya pula.

"Jawaban pihak KPU yang kebanyakan permohonan pemohon dianggap kabur dan kedaluwarsa," katanya.


Sumber: Antara




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Kekayaan Ketiga Capres Bertambah

Liputan 6 - 2 jam 24 menit lalu

Liputan6.com, Jakarta: Syarat kesehatan saja tak cukup untuk berjuang merebut kursi kepresidenan. Kekayaan para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pun satu per satu diselidiki. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/5) siang, mendatangi satu per satu kediaman para bakal calon presiden. Dari pemeriksaan, KPK menemukan harta kekayaan Megawati Sukarnoputri yang merupakan capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertambah Rp 60 miliar.

Awalnya KPK memulai dari rumah dinas Jusuf Kalla di Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sayangnya, petugas KPK tak mendapat hasil karena sang wakil presiden sedang bertandang ke rumah Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta. Namun, dari catatan KPK, pada 2004 harta JK tercatat Rp 194 miliar. Kemudian pada 2007, pundi-pundinya bertambah menjadi Rp 253,9 miliar. Sedangkan pasangan capresnya, Wiranto pada 2004 memiliki kekayaan Rp 46,2 miliar.

Petugas kemudian bergeser ke kediaman Megawati Sukarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng. Perubahan laporan kekayaan pun didapat. Harta Mega bertambah Rp 60 miliar dari sebelumnya pada 2004 berjumlah Rp 86,2 miliar. Masih ada pula kendaraan sebanyak 33 buah dan sejumlah SPBU yang diinventarisasi dan diklarifikasi KPK. Sedangkan cawapres Mega, Prabowo Subianto pada Senin (18/5) malam mengirim stafnya ke KPK dan melaporkan kekayaannya tahun ini mencapai Rp 1,7 triliun.

Sementara di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, petugas menerima laporan kekayaan SBY naik sekitar 20 persen dari tahun 2007. Itu artinya, jika pada 2007 SBY memiliki Rp. 7,5 miliar, kini pundi-pundinya bertambah menjadi sekitar Rp 9 miliar. Sedangkan Boediono sang cawapres tahun 2006 dilaporkan memiliki harta Rp 13,6 miliar dan bertambah di 2008 menjadi Rp 18,6 miliar.

Sejumlah pihak meminta KPK dan KPU mengusut harta para kandidat sah secara hukum atau tidak. Karena jika tidak mereka harus didiskualifikasi.(TES)


Sumber: Liputan6


Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

JK-Wiranto Simbol Kebangkitan Nasional Kedua


detikcom - Rabu, Mei 20

Jusuf Kalla (JK) rupanya punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Bersama pasangannya, Wiranto, JK merasa akan menjadi simbol kebangkitan Indonesia yang kedua setelah 20 Mei 1908 silam.

"Jika Jawa dan Makassar (JK dan Wiranto) disatukan ini akan jadi kebangkitan kedua. JK-Wiranto memang pasangan Nusantara, mewakili dua kultur yang berbeda," kata JK.

Hal itu disampaikan JK saat deklarasi tim JK-Wiranto untuk Yogyakarta di Monumen Jogja Kembali, Yogyakarta, Selasa (19/5/2009).

JK mengatakan, salah satu tokoh sentral Kebangkitan Nasional adalah Wahidin Sudiro Husono. Wahidin adalah tokoh asal Jawa kelahiran Makassar.

"Dia adalah perpaduan antara Jawa dan Makassar," katanya.

Menurut JK, tujuan JK-Wiranto bukan hanya sekadar menang. "Tapi bagaimana menumbuhkan kemandirian bangsa dan penyatuan kekuatan seluruh Nusantara," lanjut pria berkumis tipis itu.

Sumber: detikcom



Bookmark and Share

Klik selengkapnya...

Polri: SKCK Capres-Cawapres Sudah Jadi

Liputan 6 - Selasa, Mei 19

Liputan6.com, Jakarta: Pihak Polri menyatakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) selesai dibuat. "SKCK sudah selesai Jumat (15/5) sehingga tidak akan ada lagi capres dan cawapres yang akan mengurus SKCK hari ini," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Abubakar Nataprawira di Jakarta, Senin (18/5), seperti dikutip ANTARA.

Menurut Abubakar, Polri telah memberikan pelayanan sistem jemput bola untuk SKCK, yakni petugas yang mendatangi para capres dan cawapres. "Tanda tangan dan sidik jari dilakukan tidak di Mabes (Markas Besar) Polri, tapi di tempat para capres dan cawapres. Petugas yang mendatangi mereka," kata dia.

Mengenai adanya perlakuan yang berbeda dalam pelayanan SKCK antara capres dan cawapres dibandingkan dengan masyarakat umum, Abubakar membantah. "Ini bagian pelayanan Polri. Polri bisa datang ke siapa saja untuk memberikan pelayanan dan tidak hanya khusus capres dan cawapres," ujar Abubakar.

Salah satu syarat mendaftar sebagai capres dan cawapres adalah SKCK dari Mabes Polri. Jika dalam kondisi normal, warga datang ke kantor polisi dengan membawa pengantar dari rukun tetangga, rukun warga, kelurahan dan kepolisian sektor. Selanjutnya, warga langsung ke kepolisian resor, kepolisian wilayah, kepolisian daerah dan Mabes Polri. Warga harus datang sendiri, sebab harus tanda tangan berkas dan diambil sidik jari di hadapan petugas.(ANS)


Sumber: Liputan6



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Prediksi Capres-Cawapres Pemilu 2009 Versi Saya

April 3, 2009 in Sosial & Politik

Tags: calon presiden, Jusuf Kalla, megawati, Pemilu legislatif, pemilu presiden, Prabowo, Prediksi, prediksi capres cawapres, SBY, Sultan Hamengkubuwono X, Sutrisno Bachir, Tiffatul Sembiring, Wiranto

Pemilu legislatif sudah semakin dekat waktunya, beberapa hari lagi akan segera memasuki hari tenang, partai tidak boleh lagi melakukan kampanye, baik secara terbuka maupun melalui media iklan di televisi, radio maupun koran.

Saya bukanlah pengamat politik ulung yang biasa memberi komentarnya di acara-acara televisi yang hampir tiap hari menjadi tontonan kita, selain berita soal tragedi Situ Gintung tentunya, dan sepertinya tidak salah jika saya ikut-ikutan membuat sebuah prediksi, dan tentunya ini versi saya (mohon dimaafkan kalau nantinya prediksinya salah besar :D ).

Beberapa waktu yang lalu, berita mengenai bertemunya Jusuf Kalla dan Megawati begitu santer terdengar, ya tentu saja, dua partai besar Golkar dan PDIP menunjukkan keseriusannya untuk saling berkoalisi, koalisi model apa itupun saya tidak tahu persis, karena merunut dari kepentingan masing-masing, keduanya sama-sama ingin meng’goalkan jagonya untuk menjadi presiden.

Kalau melihat dari sisi itu sepertinya mustahil kalau Golkar dan PDIP benar-benar akan berkoalisi, kecuali nantinya ada kesepakatan diantara kedua partai, misalnya melihat pada hasil pemilu legislatif, siapa yang partainya berposisi lebih tinggi di pemilu legislatif maka dia yang menjadi presiden, dan yang posisi partainya pada pemilu legislatif lebih rendah maka dia akan mendapat jatah wakil presiden.

Bagaimana dengan posisi SBY?, melihat pada popularitas SBY yang selalu stabil dan cenderung naik, dia bisa menjadi pilihan bagi partai-partai lain untuk menggandengnya, terutama partai yang tidak mempunyai calon presiden yang mempunyai popularitas yang tinggi dimasyarakat. Dan hal ini sepertinya dimanfaatkan cukup baik oleh PKS, meskipun di kubu PKS sendiri ada beberapa pihak yang tidak setuju untuk berkoalisi dengan Demokrat, namun merujuk pada pertemuan yang sudah dilakukan kedua partai tersebut, serta pernyataan pimpinan PKS Tiffatul Sembiring yang mengatakan kalau PKS lebih nyaman berkoalisi dengan Demokrat, maka kemungkinan SBY berduet dengan salah satu kandidat dari PKS, kemungkinan besar bisa tercapai.

Lalu bagaimana dengan Sultan Hamengkubuwono X, melihat apa yang ditunjukan oleh Sultan akhir-akhir ini yang mengatakan dengan tegas bahwa tetap akan maju menjadi capres, pastinya ini menjadi pikiran serius buat seorang Jusuf Kalla, bisa jadi ini bisa menyebabkan perpecahan di kubu Golkar.

Sultan sendiri terang-terangan akan mencari dukungan ke partai lain jika dia nantinya tidak didukung Golkar, dan yang menarik disini, nantinya Sultan akan menjadi rebutan bagi partai-partai kelas medioker. Dan yang sudah menunjukkan keseriusannya adalah PAN, beberapa kali Sutrisno Bachir bertemu dengan Sultan. Bahkan mungkin nantinya bisa saja Prabowo, ataupun Wiranto akan merapat ke Sultan.

Jadi dari uraian diatas, saya menyimpulkan ada tiga pasangan yang akan bersaing ketat dalam perebutan RI 1 dan RI 2.

Yang pertama adalah Mega dengan JK, posisi RI 1 & RI 2 belum bisa dipastikan, kemungkinan akan menunggu pada hasil pemilu legislatif, itupun juga bila tercapai kesepakatan diantara kedua partai ini, kalau nantinya sama-sama ngotot untuk jadi presiden, tentunya prediksi ini tidak akan berlaku.

Yang kedua adalah SBY yang kemungkinan akan berpasangan dengan calon dari kubu PKS, bisa Hidayat Nur Wahid atau yang lain. Selain itu SBY akan mendapatkan dukungan dari banyak partai-partai kecil yang tidak mempunyai capres atau cawapres.

Yang ketiga adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan kemungkinan yang akan menjadi pasangannya bisa Sutrisno Bachir, bahkan, mungkin saja Prabowo atau Wiranto bersedia untuk mendampingi Sultan. Karena nggak menutup kemungkinan Sultan juga akan mendapat dukungan dari PKB atau PPP.

Sedangkan untuk nama-nama capres lain seperti Rizal Ramli, Dedy Mizwar, Sutiyoso, kemungkinan hanya akan menjadi penggembira saja pada pemilu presiden mendatang.

Itulah mungkin sedikit itung-itungan saya mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada pemilu capres dan cawapres, satu hal yang terpenting yang menjadi harapan kita semua adalah pemilu 2009 bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa bangsa ini melangkah maju.

Saya sarankan “JANGAN GOLPUT” kalaupun pilihan-pilihan yang ada itu bukanlah yang terbaik, paling tidak kita memilih yang paling baik diantara bukan yang terbaik tersebut, mari kita mulai mengubah bangsa ini, jangan biarkan negeri ini menjadi negeri yang hanya bisa MENCIBIR ketika orang lain berbuat sesuatu.





Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Blogger template 'Purple Mania' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP