Sikap Sri Sultan Dukung JK sebagai Capres Golkar Patut Ditiru

Kamis, 23 April 2009 22:53 WIB
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menyatakan bahwa dirinya menghormati dan tunduk atas hasil Rapimnasus untuk mengusung Jusuf Kalla sebagai Capres Golkar sebagai hal yang patut ditiru.

Tentunya hal itu menunjukkan sikap Sultan yang tetap menjunjung etika politik, meskipun selama ini dirinya menyatakan untuk bertarung sebagai capres. Ini tidak menjadikan dirinya kehilangan kontrol dan tetap menghormati keputusan yang dihasilkan oleh Rapimnasus.

"Ini perlu bagi segenap kader Golkar mencontoh sikap Sultan demi menjaga keutuhan partai," ungkap Sosiolog Unair Daniel Sparingga kepada Media Indonesia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/4). Dikatakannya, bahwa kesadaran berpolitik telah dijunjung tinggi oleh Sultan.

Daniel juga mengatakan, bahwa keutuhan memang menjadi satu-satunya yang utama untuk diperjuangkan oleh Golkar. "Hal semacam itu yang harus dialami oleh Golkar saat ini. Kalau tidak, maka tidak akan ada lagi yang tersisa bagi Golkar," ujarnya.

Daniel menyatakan, keputusan Rapimnasus yang menghasilkan kesepakatan untuk mengusung JK sebagai capres memang terlihat terburu-buru. "Tetapi, itulah yang menjadi keputusan lembaga. Semua kader harus lapang dada menerima. Soalnya, keputusan tersebut diambil melalui prosedur yang semestinya," imbuh Daniel.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad berujar bahwa kasihan kepada JK apabila dipaksakan untuk maju sebagai capres. "Sebagai orang berpendidikan kita tahu bahwa survei menunjukkan angka elektabilitas JK tidak signifikan," ujarnya.(*/OL-04)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Menjadikan Golkar Partai Petarung

Kamis, 23 April 2009 00:00 WIB

JAGAT politik Tanah Air kini disesaki berbagai manuver partai untuk berkoalisi. Manuver paling mengejutkan pekan ini muncul dari kawasan Slipi, Jakarta, tempat Partai Golkar berkantor pusat.

Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, kemarin, membuat keputusan yang berani dan sangat mengejutkan. Yaitu Golkar menghentikan pembicaraan untuk membangun koalisi dengan Partai Demokrat.

Koalisi memang menjadi senjata kunci karena tidak ada satu partai pun yang meraih suara mayoritas pada pemilu legislatif lalu. Bahkan, tidak ada partai yang meraih 25% suara sehingga sendirian dapat mengusung calon presiden.

Itu sebabnya Partai Demokrat yang meraih sekitar 20% suara giat menggalang koalisi dengan partai papan tengah seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai Demokrat sebelumnya juga membuka kemungkinan berkoalisi dengan Golkar. Sebaliknya, sebagian faksi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu juga menunjukkan keinginan untuk merapat kepada yang menang dan berkuasa. Akan tetapi, keadaan cepat berubah setelah SBY mengumumkan kriteria calon wapres yang diinginkannya, yang implisit mengandung penolakan terhadap JK.

Dan lahirlah keputusan Golkar untuk tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Keputusan yang mengagetkan publik karena Golkar tiba-tiba berani bersikap terhadap yang berkuasa, berani meninggalkan incumbent.

Padahal, berada di luar kekuasaan belum pernah benar-benar dialami Golkar. Golkar selalu berkubang kekuasaan. Itu berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Celakanya, kekuasaan itu umumnya diperoleh dengan mudah, dengan gampang, karena di masa Orde Baru yang otoriter itu orang tidak berani tidak memilih Golkar.

Oleh karena itu, keputusan DPP Partai Golkar kemarin untuk bercerai dengan Partai Demokrat dan SBY yang sedang berkuasa merupakan keputusan politik yang layak dicatat dalam sejarah politik kontemporer negeri ini. Partai yang besar karena digendong dan dininabobokan kekuasaan itu sekarang menjadi partai yang tahu diri, yang berupaya bangkit dengan melakukan koreksi diri yang hebat.

Pertama, muncul kesadaran bahwa mengemis menjadi cawapres SBY adalah jalan menuju bunuh diri. Merapat dengan yang berkuasa merupakan jalan meracuni diri sendiri karena hilangnya kehormatan dan harga diri. Memilih pragmatisme akan membuat konstituen semakin tidak percaya dan itu membawa kehancuran Golkar pada 2014.

Kedua, menjadi petarung merupakan pilihan yang dapat memulihkan dinamika internal Golkar, sekaligus menggerakkan semangat kompetisi di level bangsa dan negara. Kalah dalam pemilu legislatif tidak berarti kiamat, otomatis akan kalah dalam pemilu presiden. Sebaliknya, menang dalam pemilu legislatif bukan pula jaminan menang pemilu presiden. Untuk itu, diperlukan etos dan elan vital petarung.

Momentum menjadi petarung harus diambil sekarang dengan cara berani mengusung calon presiden yang akan berhadapan dengan incumbent.

Petarung sejati tidak takut kalah. Petarung sejati tahu benar bahwa menjadi oposisi adalah juga posisi yang terhormat. Itu sebabnya, sang petarung pun harus mampu membangun kultur oposisi yang berkuku dan bergigi di parlemen. Bukan oposisi simbolis, bukan pula oposisi yang setengah hati. Inilah oposisi yang bahkan memiliki kabinet bayangan yang setanding sehingga kabinet yang riil harus bekerja dengan penuh energi dan dedikasi karena bisa dibikin malu oleh kabinet bayangan.

Dengan kultur seperti itu, baik yang berkuasa maupun yang beroposisi memiliki derajat dan martabat yang setara. Sama-sama punya andil untuk membangun kehidupan rakyat dan negeri ini yang lebih baik.

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Bertarung Menuju RI-1

Jumat, 24 April 2009 00:00 WIB

RESMILAH sudah perceraian Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan presiden dan wakil presiden itu bukan hanya bercerai, keduanya bahkan akan bersaing pada pemilu presiden nanti.

Kepastian Jusuf Kalla menjadi calon presiden itu diputuskan rapimnasus Golkar kemarin. Rapimnasus juga memberi mandat kepada Jusuf Kalla melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol untuk membangun koalisi.

Sekalipun eksplisit tidak disebutkan sebagai hasil rapimnasus, kiranya kepada Jusuf Kalla juga diberikan mandat untuk menjajaki siapa yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Sebab, mandat membentuk koalisi akan menjadi mandat yang ompong, bila tanpa disertai mandat untuk juga mencari calon wakil presiden.

Berdasarkan mandat itu, Golkar bisa bergerak lebih lincah dan lebih cepat, sebab manuver politik diserahkan kepada sang calon presiden. Hasilnya pun akan lebih cepat diperoleh dibanding mandat membentuk koalisi dan mencari calon wakil presiden diserahkan kepada sebuah tim. Sebab, tiap-tiap anggota tim memiliki isi kepala berbeda-beda, selera berbeda-beda, bahkan kepentingan berbeda-beda, sehingga tim itu akan lebih banyak berdebat daripada menghasilkan keputusan.

Yang jelas, ditetapkannya Kalla sebagai calon presiden merupakan pembuktian bahwa Golkar adalah partai yang konsisten. Pertama, konsisten dengan wacana yang dikembangkan sebelum pemilu legislatif, bahwa sebagai partai yang besar, Golkar harus mencalonkan presiden. Publik pun mencatat kata-kata Jusuf Kalla ketika itu yang mengatakan mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih cepat.

Kedua, dengan dicalonkannya Kalla sebagai presiden, Golkar pun kosisten dengan paham kebangsaan yang diusungnya. Yaitu, siapa pun anak bangsa ini berhak menjadi presiden, tanpa pandang bulu apakah dia Jawa atau bukan Jawa.

Pencalonan Kalla yang bukan Jawa, jelas sebuah lompatan sejarah yang sangat jauh dan bermakna bagi perjalanan demokrasi di negeri ini.

Republik ini pernah memiliki presiden yang bernama BJ Habibie yang bukan Jawa. Tapi Habibie menjadi presiden adalah akibat jatuhnya Pak Harto. Ia menjadi presiden bukan karena dirancang dan dikehendaki menjadi presiden. Dia adalah wakil presiden, ban serep yang naik kelas menjadi ban utama karena ban utama pecah di tengah jalan.

Dan sejarah mencatat Habibie yang bukan Jawa itu sanggup menjadi presiden. Bahkan dialah presiden yang pertama kali menyelenggarakan pemilu yang demokratis di zaman reformasi.

Jawa dan bukan Jawa tidak lagi relevan. Semuanya adalah anak kandung bangsa ini. Semuanya harus menyatu sebagai pemilik NKRI. Idiologi kebangsaan itulah yang konsisten diusung Golkar.

Yang juga penting ialah dengan Golkar mengusung calon presiden maka persaingan merebut kursi presiden tetap seru dan menarik. SBY tidak akan melenggang sendirian dalam arti seakan sudah pasti terpilih lagi menjadi presiden hanya karena popularitasnya paling tinggi dan partainya meraih suara terbanyak. Bukankah KPU pernah melontarkan pikiran perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal? Sungguh pikiran yang merendahkan martabat banyak partai.

Pertarungan merebut kursi RI-1 itu tidak lama lagi akan berlangsung. Inilah pertarungan yang hingga saat ini masih menyisakan misteri, karena belum seorang pun yang telah dipastikan menjadi calon wakil presiden. Padahal, bukan mustahil kecerdikan memilih calon wapres itulah yang justru menjadi faktor yang menentukan pilihan rakyat.


Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...