Golput Pemilu Legislatif 2009 Mencapai 49 Juta

Sabtu, 9 Mei 2009 - 22:07 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone

JAKARTA - Sebanyak 29 persen pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April lalu diketahui tidak menggunakan hak pilih mereka alias golongan putih (Golput).

Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng.

Sementara jumlah suara sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581. Dengan demikian jumlah pemilih golput mengalahkan perolehan suara Partai Demokrat yang memenangi Pemilu Legislatif 2009.

Berikut perbandingan angka golput dengan perolehan suara sembilan partai politik yang lolos parliamentary threshold.

* Partai Demokrat 21.703.137 suara (20,85%)
* Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45%)
* PDI P 14.600.091 suara (14,03%)
* PKS 8.206.955 suara (7,88%)
* PAN 6.254.580 suara (6,01%)
* PPP 5.533.214 suara (5,32%)
* PKB 5.146.122 suara (4,94%)
* Gerindra 4.646.406 suara (4,46%)
* Hanura 3.922.870 suara (3,77 %)

(ful)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Banyak Golput, Pemilu 2009 Cacat

12/04/2009 - 20:16

Firiya Usman

NILAH.COM, Jakarta - Pemilu 2009 membuat sejarah karena mencetak rekor angka golput tertinggi sepanjang sejarah pesta demokrasi. Sejumlah organisasi non pemerintah bahkan menilai Pemilu 2009 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah.

"Pemilu 9 April kemarin itu cacat. Jumlah orang golput tinggi dan mungkin tertinggi di Indonesia selama ini," kata Chalid Muhammad, yang mengatasnamakan Dewan Perubahan, saat menggelar konferensi pers, di Rumah Makan Koetaradja, Jakarta, Minggu (12/4).

Ia mengatakan, pemilu tahun ini merupakan yang terburuk sejak reformasi bergulir. Artinya, setelah dua kali pemilu berlangsung, KPU sebagai penyelenggapa dinilai tidak memiliki manajemen yang baik.

"Sehingga di sini terlihat ada cacat teknis manajemen. Di mana hilangnya hak suara karena tidak ada di DPT dan tertukarnya surat suara. Namun disahkan KPU," papar mantan Direktur Eksekutif Nasional Walhi itu.

Tidak hanya KPU, menurutnya, yang patut disalahkan. Pemeritah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri pun juga harus ikut bertanggungjawab. Sebab, data untuk mengeluarkan DPT berdasarkan data yang dikeluarkan Depdagri.

"Ini yang dinamakan cacat determinasi politik. Di mana pemerintah mengusulkan data DPT dari Depdagri. Namun, selanjutnya tidak ada proses pembersihan data oleh KPU bersama Depdagri. Dan di sini pemerintah yang berkuasa terkesan melakukan pembiaran terhadap kacaunya proses pemilu ini," bebernya.

Selain menilai hal itu sebagai kesalahan pemerintah dan KPU, Chalid juga menilai partai politik ikut menyumbangkan andil. Sebab, tidak melakukan pengecekan terhadap data DPT sejak dini.

“Padahal waktu yang tersedia cukup panjang. Saat ini orang hanya berorientasi pada hasil survei saja. Kelengahan parpol yang tidak melakukan pengecekan terhadap data DPT sejak dini. Padahal waktu yang tersedia cukup panjang. [jib/nuz]

Sumber: INILAH

Klik selengkapnya...

HAK PILIH: Warga Banjit Golput karena Tidak Terdaftar

INDONESIA MEMILIH
Sabtu, 11 April 2009

REBANGTANGKAS (Lampost): Sebanyak 2.500 warga Kecamatan Banjit dan Kecamatan Rebang Tangkas tidak bisa memberikan hak suaranya atau menjadi golongan putih (golput). Hal itu terjadi karena warga tidak terdata sebagai pemilih. Selain itu, pemilih juga tidak tahu tata cara memberikan suara sehingga surat suara dinyatakan tidak sah atau rusak.

Hal tersebut disampaikan Camat Banjit Basirun Ali kepada Lampung Post, Jumat (10-4). "Total global dari yang nggak dapat undangan, golput dan surat suara tidak sah atau rusak mencapai hampir mencapai tiga ribuan. Ini suara hilang," kata Basirun Ali.

Bukan hanya di Kecamatan Banjit. Di Rebang Tangkas dan juga Kasui, banyak warga yang tidak dapat undangan dan tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. "Kami tidak tahu kenapa pendataannya seperti itu. Sebetulnya ini merugikan warga, karena tidak dapat undangan," kata Basirun.

Sementara itu 500 warga Dusun IX, Kampung Lebak Peniangan, Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, yang semula tidak mendapat undangan atau formulir C-4, ternyata terdaftar di tempat lain yang jauh.

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rebang Tangkas, Muhaimin mengakui setelah mendapatkan laporan langsung melakukan kroscek ke dusun tersebut.

"Kami langsung ke lapangan, ternyata mereka terdata di dusun lain. Ada yang di dusun tiga ada yang di dusun enam juga, dan tersebar. Jadi nggak sebanyak itu dapat surat undangan," kata dia.

Kendati jaraknya jauh dari TPS, warga di dusun tersebut banyak yang datang dengan naik ojek. "Partisipasi warga sangat tinggi. Jadi, walaupun jarak TPS-nya jauh, mereka tetap datang dan menyalurkan aspirasinya," ujarnya. n ENO/U-3

Sumber: Lampung Post

Klik selengkapnya...

GOLPUT: Masyarakat Bingung Teknis Menconteng

INDONESIA MEMILIH
Sabtu, 11 April 2009

SIDOMULYO (Lampost): Masyarakat mengeluhkan perubahan cara memilih pada Pemilu 2009. Pasalnya, banyak di antara mereka tidak memahami cara baru itu sehingga banyak suara tidak sah atau bahkan masyarakat tidak mau memilih.

Hal itu terjadi di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, pada pelaksanaan pemilu, Kamis (9-4). Perubahan tata cara pemilihan dengan cara pencontengan membuat banyak masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya masih belum memahami.

Salah seorang warga Desa Sukabanjar, Sidomulyo, Murtasiah (44), ditemui usai memilih di salah satu TPS di desa itu, mengaku bingung memilih pada pemilu tahun ini. Akibatnya ibu delapan anak itu asal conteng.

"Habis saya bingung Pak, pemilu biasanya seperti pemilu tahun sebelumnya telah disiapkan pakai alat pencoblosan di bilik suara, tapi tahun ini pakai pulpen, sehingga kami yang belum mengerti jadi bingung," kata Murtasiah.

Akhirnya Murtasiah mengaku asal conteng saja di dalam bilik. Dan dia pasrah jika kertas surat suara yang dicontengnya batal atau tidak sah. Kejadian seperti itu, menurut Murtasiah, bukan hanya dialaminya sendiri. Banyak juga masyarakat terutama para ibu serta bapak yang sudah lanjut usia yang belum mengerti.

"Meski, sebelum memilih pihak panitia penyelenggara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) telah memberikan penjelasan tentang tata cara memilih. Namun, tidak semua masyarakat mengerti dengan sosialisasi sesingkat itu," ungkapnya.

Senada juga dikatakan warga Sidomulyo lainnya, Misjak (51). Dia mengaku tidak memahami teknis menconteng. Selain itu kertas suara yang lebar membuat dia susah untuk memilih. Akibatnya, Misjak mengurungkan niat untuk memilih. "Yang saya conteng hanya DPRD kabupaten saja Pak, selanjutnya kertas suara yang lainnya saya lipat lagi tanpa saya conteng, habis saya bingung," tandasnya.

Sementara itu, Camat Sidomulyo Drs. A. Kholil. S mengatakan sosalisasi sejauh ini telah dilakukan secara maksimal baik melalui bimbingan teknis dengan para penyelenggara di tingkat desa maupun panitia di TPS serta forum pertemuan lainnya.

Hanya saja, kata dia, kendala banyak surat suara yang batal atau tidak diconteng itu karena sebab lain. Sebabnya seperti banyaknya partai dan caleg pilihan, lebarnya kertas suara, dan banyak kertas suara yang harus diconteng. "Sosialisasi telah dilakukan maksimal melalui baik pada rapat forum. Perbandingannya jangankan masyarakat awam, kita saja masih susah, itu disebabkan banyaknya partai serta kertas suara yang lebar," kata Kholil.

Dia memprediksi pemilihan legislatif tahun ini antara golput dan kertas surat suara batal saat pemilihan dapat mencapai 30 persen. "Untuk itu, saya berharap ke depan KPU dapat lebih menyikapi hal tersebut dengan baik," imbuhnya. n USD/K-3


Sumber: Lampung Post

Klik selengkapnya...

Panwaslu Tak Awasi Tim Anti Golput

Kamis, 05 Februari 2009 | 21:51 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:—Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandung tak bisa mengawasi Tim Independen Sukses Pemilihan yang menyerukan anti kekerasan dan anti golongan putih ke sejumlah tempat. Tim itu tiba hari ini dan bakal berada di Bandung hingga Senin pekan depan. "Kami kekurangan personel untuk mengawasi mereka," kata Ketua Panwaslu Kota Bandung Darwis, Kamis (5/2).


Menurut Darwis, pihaknya tidak mengetahui persis aktivitas Kirap Sukses Pemilu 2009 yang beranggotakan 17 orang itu. Dari paparan tim itu di Balaikota Bandung, mereka berencana mendatangi beberapa instansi pemerintah.

Ketua tim tersebut, Abdurahman kepada pers mengatakan mereka berkeliling ke 200 kota di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk kampanye anti kekerasan dan anti golongan putih dalam pemilihan umum. Mereka bertolak dari Surabaya pada 10 November 2008. Bandung adalah kota ke-69 yang mereka sambangi. Tujuan pertama adalah ke dua Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri, selanjutnya ke instansi pemerintah dan bank.

Kampanye dilakukan dengan cara dialog dan penyebaran brosur. Menurutnya, mereka adalah tim independen yang berkeliling untuk menekan angka golongan putih agar kerugian negara tidak besar. "Kalau 50 persen golput, kerugian negara Rp 26 triliun," katanya. Angka itu dihitung berdasarkan biaya pemilu yang dialokasikan Rp 49 triliun. Untuk dana kampanye keliling kota itu, dia mengaku berasal dari dana masyarakat.

Sumber: Tempointeraktif

ANWAR SISWADI

Klik selengkapnya...

Di Cirebon, Spanduk Ajakan Golput Bertebaran

Rabu, 18 Maret 2009 | 07:08 WIB

TEMPO Interaktif, CIREBON: -- Spanduk berisi ajakan untuk tidak memilih dalam Pemilu 9 April mendatang bertebaran di Kota Cirebon. Panwaslu Kota Cirebon sendiri belum melakukan tindakan apa pun terhadap kasus ini.

Berdasarkan pantauan, spanduk yang antara lain bertuliskan "Jika ragu, mending tidak memilih" itu terpasang di dekat Gedung BAT Kota Cirebon serta di daerah Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Di spanduk itu pun tercantum lambang partai tertentu sekaligus foto seorang anggota partainya.

Seorang saksi mata, Asep, mengungkapkan spanduk berisi ajakan golput itu sudah ada sejak seminggu lalu. "Hampir seminggu lalu sudah ada. Tetapi tidak tahu kenapa belum ada yang bertindak," katanya.

Sementara itu Kapolresta Cirebon, AKBP Ary Laksmana Wijaya, saat dikonfirmasi mengungkapkan apa yang dilakukan dalam spanduk itu bisa dikategorikan melanggar UU No 10/2008. "Namun kami masih menunggu laporan dari Panwaslu, karena yang berhak menindak pertama kali adalah mereka," katanya.

Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Wasikin Marzuki saat dikonfirmasi mengakui sudah mendapatkan laporan adanya spanduk itu. "Tetapi laporan itu baru dari telefon," katanya. Bukan laporan resmi dan hingga kini tidak ada yang mau menjadi saksinya.

Selain itu, ia pun beranggapan perlu dikaji kalimat yang tercantum dalam spanduk itu, apakah berisi ajakan atau mengajak. Terlebih yang mengajak bukan partai, namun perorangan dan LSM, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. Saat didesak adanya lambang partai tertentu dalam spanduk itu, Wasikin pun akhirnya mengatakan pihaknya baru akan menggelar rapat pleno sore ini.

Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, Edi Suripno, saat dikonfirmasi mengaku jika apa yang tercantum dalam spanduk itu merupakan atas nama pribadi Bagja, anggota PDIP Kota Cirebon. "Bukan atas nama partai, tidak mungkin kami sebagai peserta pemilu tetapi mengajak golput," katanya.

Pihaknya pun mengaku sudah membuat laporan tertulis baik ke Panwaslu maupun ke kepolisian terhadap kasus ini. Merekalah nanti yang berhak untuk menindaknya.

Sedangkan Walikota Cirebon, Subardi, mengaku pihaknya yakin masyarakat tidak akan terpengaruh dengan ajakan golput tersebut. "Karena berdasarkan hasil pilkada baik Walikota maupun Gubernur, keikutsertaan masyarakat cukup tinggi," katanya.

Selanjutnya mereka pun akan menghimbau kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun pengumuman langsung untuk mengajak masyarakat memilih dalam Pemilu 9 April mendatang.

Sumber: Tempointeraktif

IVANSYAH

Klik selengkapnya...

Lebih 10 Ribu Narapidana di Jawa Tengah Terancam Tak Ikut Pemilu

Jum'at, 03 April 2009 | 12:24 WIB

TEMPO Interaktif, Cilacp:Sekitar 98 persen dari 10.548 orang narapidana dan warga binaan sejumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakat di Jawa Tengah termasuk di Nusakambangan berpotensi golput pada Pemilu 9 April nanti.

Berdasarkan pantuan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Bambang Winahyo dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Alex Bambang Riatmodio di LP dan Rutan di Jateng, baru 200 narapidana yang sudah mengantongi formulir A-5.

Diprkirakan sampai H-1 tidak akan ada perubahan yangmencolok. Bambang memprediksi sebanyak 10.300 narapidana tidak bisa menggunakan haknya akibat kendala teknis. Sejak dihapusnya tempat pemungutan suara khusus, hak pilih narapidana terabaikan. Agar bisa memilih mereka harus mengurus formulir model A-5 melalui keluarganya.

Namun sedikit sekali pihak keluarga yang mau pro aktif akibat berbagai kendala. Misalnya sebagian besar keluarga narapidana di Nusakambangan berasal dari luar daerah bahkan luar pulau Jawa. "Seharusnya KPU ikut memfasilitasi pendaftaran bagi para narapidana," ujar Bambang. Di LP Nusakambangan yang berpenghuni 1.500 tak seorangpun napi yang memegang formulir A-5.

Sumber: Tempointeraktif

ARIS ANDRIANTO

Klik selengkapnya...

Angka Golongan Putih di Kalimantan Timur Diharapkan Turun

Selasa, 07 April 2009 | 11:50 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan: Angka pemilih golongan putih di Kalimantan Timur diharapkan di bawah 30 persen. Masyarakat diminta berpartisipasi dalam pemilihan umum mendatang.

"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk legitimasi anggota Dewan terpilih," ujar Gubernur Awang Faoek, Selasa (7/4).

Menurutnya, anggota legislatif harus memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat daerah pemilihnya. Penurunan angka golongan putih, tambahnya, merupakan tren positif dibandingkan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur yang mencapai 30 persen.

Awang meminta masyarakat pro aktif mengecek namanya dalam daftar pemilih tetap. Dengan peran serta masyarakat, menurutnya mampu meminimalkan jumlah masyarakat yang belum masuk dalam DPT.

KPU Kalimantan Timur mengumumkan jumlah DPT Kaltim sebanyak 2,3 juta pemilih di wilayah 14 kota/kabupaten setempat.

Sumber: Tempointeraktif

SG WIBISONO

Klik selengkapnya...

Separuh Pemilih di TPS Gubernur Jawa Tengah Golput

Kamis, 09 April 2009 | 14:03 WIB

TEMPO Interaktif, SEMARANG:- Angka partisipasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang digunakan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo untuk mencontreng hanya mencapai 50,2 persen. Hingga pencontrengan suara pukul 12.00 ditutup, dari 376 warga dalam daftar pemilih tetap, hanya 176 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sisanya, golput.

Lokasi rumah dinas Gubernur Jawa Tengah berada di tempat pemungutan suara II Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Semarang. TPS ini berada di kawasan rumah dinas gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. 176 pemilih tersebut termasuk 3 suara dari Gubernur Jawa Tengah BIbit Waluyo, beserta istri dan satu anaknya.

Keluarga Bibit Waluyo sebenarnya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS Gajahmungkur. Bibit tercatat di DPT Magelang. Namun, Bibit menggunakan formulir A-5 agar bisa berpindah tempat pemungutan suara dari Magelang ke TPS di kawasan rumah dinasnya.

Dalam daftar pemilih tetap di Gajahmungkur ini juga terdapat nama Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, yang sebelumnya menjadi Gubernur Jawa Tengah.
Namun, Mardiyanto tidak menggunakan hak pilih di Gajahmungkur. "Dia sudah minta formulir A-5 untuk nyontreng di Jakarta," kata salah satu petugas KPPS. Saat ini, para petugas KPPS sedang melakukan perhitungan suara.

Sumber: Tempointeraktif

ROFFIUDIN

Klik selengkapnya...

Seribu Orang di RS Hasan Sadikin Bandung Tak Mencontreng

Kamis, 09 April 2009 | 14:06 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:—Tak hanya pasien dan penunggunya, dokter dan perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga kehilangan hak pilih dalam pemilihan legislatif hari ini. Jumlahnya mencapai seribu orang lebih. Mereka umumnya terganjal masalah formulir A 5 yang tidak dibawa.

Dari pantauan Tempo, banyak penunggu pasien yang ditolak petugas pemungutan suara karena hanya membawa formulir C 2. Begitu pun para pasien dan perawat di bangsal-bangsal yang didatangi petugas TPS keliling. Mereke beralasan tidak tahu jika diharuskan membawa formulir A-5 agar bisa memilih di rumah sakit. “Sosialisasi di daerah berarti masih kurang,” kata anggota KPPS TPS 51 Dhani, Kamis (11/4).

Di RS Hasan Sadikin Bandung, ada tiga tempat pemungutan suara yang didirikan di lobby depan dan belakang. Jumlah calon pemilih tambahan di tempat itu diperkirakan mencapai 1.600 orang, yaitu 1.200 pasien dan penunggunya, 300 orang perawat, dan 100 orang dokter yang bertugas hari ini. Masing-masing TPS dibekali 306 set surat suara.

Hingga pemungutan suara ditutup pukul 12.00 WIB, pemilih di tiga TPS tersebut hanya 225 orang. Proses pemungutan suara di tempat ini disaksikan 10 orang saksi dari Partai Golkar, PKPI, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Untuk tugas itu, mereka dibayar Rp 25 ribu-Rp 50 ribu

Sumber: Tempointeraktif

ANWAR SISWADI

Klik selengkapnya...

Seribu Orang di RS Hasan Sadikin Bandung Tak Mencontreng

Kamis, 09 April 2009 | 14:06 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:—Tak hanya pasien dan penunggunya, dokter dan perawat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga kehilangan hak pilih dalam pemilihan legislatif hari ini. Jumlahnya mencapai seribu orang lebih. Mereka umumnya terganjal masalah formulir A 5 yang tidak dibawa.

Dari pantauan Tempo, banyak penunggu pasien yang ditolak petugas pemungutan suara karena hanya membawa formulir C 2. Begitu pun para pasien dan perawat di bangsal-bangsal yang didatangi petugas TPS keliling. Mereke beralasan tidak tahu jika diharuskan membawa formulir A-5 agar bisa memilih di rumah sakit. “Sosialisasi di daerah berarti masih kurang,” kata anggota KPPS TPS 51 Dhani, Kamis (11/4).

Di RS Hasan Sadikin Bandung, ada tiga tempat pemungutan suara yang didirikan di lobby depan dan belakang. Jumlah calon pemilih tambahan di tempat itu diperkirakan mencapai 1.600 orang, yaitu 1.200 pasien dan penunggunya, 300 orang perawat, dan 100 orang dokter yang bertugas hari ini. Masing-masing TPS dibekali 306 set surat suara.

Hingga pemungutan suara ditutup pukul 12.00 WIB, pemilih di tiga TPS tersebut hanya 225 orang. Proses pemungutan suara di tempat ini disaksikan 10 orang saksi dari Partai Golkar, PKPI, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Untuk tugas itu, mereka dibayar Rp 25 ribu-Rp 50 ribu

Sumber: Tempointeraktif

ANWAR SISWADI

Klik selengkapnya...

Golput Tanggung Jawab KPU dan Partai Politik

Jum'at, 10 April 2009 | 13:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik paling bertanggung jawab atas peningkatan jumlah golongan putih (golput) atau mereka yang tak menggunakan hak pilih.

Fenomena golput, kata Akbar, terjadi karena beberapa alasan, yaitu alasan administratif. Warga yang sebenarnya sudah memiliki hak untuk memilih tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, ada pula suara yang terhitung golput karena masalah teknis dalam pemberian suara. Misalnya bingung saat mencontreng karena perubahan penandaan dari mencoblos menjadi mencontreng, juga kerepotan karena surat suara sangat besar.

“Alasan administratif dan teknis tanggung jawab KPU. Mungkin Komisi tidak cermat saat menghitung daftar pemilih dan kurang sosialisasi juga,” kata Akbar.

Alasan lain menjadi golput, lanjut mantan ketua DPR-RI itu, yaitu tidak percaya pada tokoh partai politik atau partai politik sendiri. “Mereka ini menjadi warga yang golput secara sadar, karena merasa tidak ada yang bisa diandalkan/dipercaya dalam daftar tokoh/partai yang ada di kertas suara. Mereka juga tidak merasa perlu untuk memilih,” kata dia.

Warga yang golput karena alasan terakhir ini, kata dia, menjadi tanggung jawab partai politik. “Ini tugas partai politik untuk menjadi partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sumber: Tempointeraktif

REH ATEMALEM SUSANTI

Klik selengkapnya...

40 Persen Pemilih di Kabupaten Malang Tak Memilih

Jum'at, 10 April 2009 | 17:47 WIB

TEMPO Interaktif, Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang memperkirakan jumlah calon pemilih yang tak menggunakan hak suaranya atau golongan putih (golput) pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 mencapai 40 persen.

Hal ini berdasarkan pantuan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di lima kecamatan: Kecamatan Turen, Dampit, Gondanglegi dan Sumbermanjing Wetan, Pagelaran.

"Rata-rata tingkat kehadirannya sekitar 60 persen," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Nachrowi, Jumat (10/4).

Jumlah golongan putih tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilihan Umum 2004 lalu di mana jumlah golongan putih hanya sekitar 20 persen. Namun, jumlah golongan putih Pemilihan Umum Legislatif 2009 hampir sama dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008.

Padahal, sebelumnya diperkirakan jumlah golongan putih akan melampaui pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran kedua. Alasannya, perbedaan sistem pemilihan umum diperkirakan mempengaruhi minat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Serta, rumitnya cara pemungutan suara juga menjadi salah satu alasan calon pemilih untuk menggunakan hak suara. Masyarakat juga mulai bosan dengan banyaknya pemilihan yang dimulai dengan pemilihan Bupati Malang dan Gubernur Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, kata Nachrowi, telah berusaha maksimal untuk meminimalisir angka golongan putih dengan melakukan sosialisasi secara optimal. Itu dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyebarkan ajakan untuk menggunakan hak pilihnya.

Sumber: Tempointeraktif

EKO WIDIANTO

Klik selengkapnya...