Capres-Cawapres Diminta Tidak Kontra Produktif

Senin, 6 Juli 2009 | 22:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta para calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) tidak menghadirkan perilaku yang kontra produktif pada masa tenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"Para capres dan cawapres yang mengukur masalah dengan ukuran yang tepat, proporsional dan tidak menghadirkan sesuatu yang kontra produktif," katanya pada pers menanggapi wacana penundaan pilpres di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Hidayat, jika sesuatu yang kontra produktif dikembangkan oleh pasangan capres dan cawapres pada masa tenang sebelum digelar Pilpres pada 8 Juli 2009 dikhawatirkan akan menjadi kampanye negatif. Karena proses pilpres telah berjalan sedemikian rupa dan melewati sejumlah tahapan hingga memasuki masa tenang.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pelaksana pemilu di tanah air sambil berjalan juga telah melakukan perbaikan masalah yang diributkan saat ini yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Masalah DPT cuma masalah konsep di lapangan sebab KPU merasa bahwa mereka telah menampilkan data yang sesuai, namun tim sukses capres menyatakan tidak benar. Karena data yang dimilik tim sukses adalah data lama, sedangkan KPU data yang lebih baru," jelasnya.

Namun kisruh DPT itu diharapkan bisa menjadi koreksi yang sangat mendasar bagi KPU dan harus lebih baik lagi dalam mengkomunikasikan pada masyarakat dan pihak-pihak terkait lain.

"Sekali lagi saya berharap beliau-beliau para capres kita, negarawan kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah," ujar Hidayat.

Beberapa hari menjelang digelarnya pilpres, muncul kisruh terkait DPT yang meminta agenda penting negara itu ditunda bahkan sampai membekukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan dua pasangan capres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo mendesak KPU mengeluarkan keputusan penggunaan KTP dalam Pilpres 2009 jika pemilih tidak terdaftar dalam DPT.


AC
Sumber : Ant

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Putusan MK Kemenangan Politik Masyarakat

Senin, 6 Juli 2009 | 21:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan pemilih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor untuk memilih baru sebagai kemenangan politik bagi masyarakat, namun secara teknis putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dan belum dapat memecahkan masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Demikian dikatakan Hasto Kriatianto, wakil ketua tim kampanye nasional Mega-Prabowo. "Putusan MK tersebut membuktikan kalau pendapat pemerintah yang menilai DPT bukan masalah adalah suatu kesalahan, tapi masalah DPT belum dapat dibereskan," ujarnya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (6/7).

Hasto juga menilai KPU akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan logistik, pasalnya sampai saat ini KPU belum dapat menetapkan DPT.

Selain itu, Hasto juga menerangkan MK, KPU dan pemerintah juga harus melakukan sosialiasasi secara besar-besaran mengenai keputusan baru tersebut. Pasalnya wilayah Indonesia sangat luas dan tidak semua penduduk dapat mengakses putusan tersebut dengan segera.

Lebih jauh Hasto menjelaskan, pada hari H, tim kampanye mengawal secara struktural dan jika ditemukan kecurangan maka hal tersebut akan segera dilaporkan. "Tapi dengan diperbolehkan pakai KTP maka ketegangan akan berkurang," terangnya.

RDI

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

SBY: Jangan Sampai Dunia Lihat Indonesia Tak Wajar

Senin, 6 Juli 2009 | 21:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak para elite politik di Indonesia dan para capres lain yang bersaing dengannya untuk menjalankan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan baik dan bertanggung jawab. Ia tidak ingin manuver yang tak wajar mencoreng nama Indonesia di mata dunia.

"Marilah kita sukseskan pilpres. Jangan sampai karena ulah kita, rakyat jadi bingung. Jangan sampai dunia melihat yang tidak wajar apa yang terjadi di Indonesia," ujar SBY di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/7) malam. Ia melanjutkan, dengan teknologi informasi canggih saat ini, situasi di Indonesia bisa diketahui dari hari ke hari, jam ke jam, bahkan menit ke menit.

Ia mengajak para elite politik untuk tidak melakukan manuver politik tak wajar. "Tidak baik di hadapan rakyat kalau kita melakukan politik justru tidak wajar karena sesungguhnya bisa dinalar apa yang sesungguhnya terjadi," kata SBY. Menurutnya, elite politik harus bisa memberi contoh cara berpolitik yang baik.

SBY mengaku yakin bahwa, baik masing-masing capres, maupun cawapres, sudah memiliki kesiapan mental untuk menghadapi apa pun yang didapatkan nanti, menang atau kalah, apalagi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjamin setiap calon pemilih bisa mendapatkan hak suara.


WAH

Sumber: Kompas

Klik selengkapnya...

Mega Nilai MK Lakukan Terobosan

Senin, 06 Juli 2009 23:58 WIB

DENPASAR--MI: Calon presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan putusan Makamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor bisa digunakan untuk pemilih saat pilpres merupakan terobosan positif.

"Ini terobosan positif untuk menyelesaikan kebuntuan salah satu permasalahan DPT," kata Megawati, di Denpasar, Bali, Senin (6/7).

Sebelumnya Megawati bersama capres Jusuf kalla mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan keputusan penggunaan KTP untuk Pilpres. Megawati mengatakan permasalahan DPT bukan hanya permasalahan dirinya sebagai capres, tetapi merupakan hak kedaulatan rakyat untuk dapat mengikuti pemilu.

Pada pemilu rakyat harus dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, namun jumlah mereka yang tidak terdapat dalam DPT cukup besar. Pada kesempatan itu dia juga mengharapkan keputusan MK tersebut segera disosialisasikan oleh semua pihak karena pelaksanaan pilpres akan dilakukan sebentar lagi.

Namun demikian, Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut juga tetap mengharapkan KPU melakukan memutakhiran DPT terutama dalam menyisir adanya nama ganda di dalam DPT itu. Dengan teknologi yang ada maka upaya penyisiran tersebut dapat dilaksanakan hingga sebelum pelaksanaan pemungutan suara pilpres 8 Juli 2009.

Apalagi, katanya, KPU tidak lagi mencari data melainkan hanya mengecek data yang telah ada. Megawati juga mengharapkan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dapat mengunjungi TPS pada saat pemungutan suara karena adanya kemudahan dengan menggunakan KTP tersebut. (Ant/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

MK Berharap DPT tidak Lagi Dipermasalahkan

Senin, 06 Juli 2009 23:16 WIB

JAKARTA--MI: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD berharap para pasangan capres dan cawapres tidak lagi bertemu di MK untuk mempermasalahkan sengketa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan presiden.

"Semoga pilpres dapat berjalan lancar sehingga tidak lagi dipersoalkan perkara DPT ke MK," kata Mahfud SEusai pertemuan koordinasi antara MK dengan pasangan capres dan cawapres di Jakarta, Senin (6/7).

Pada pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu disepakati persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan presiden diselesaikan melalui sidang pembacaan keputusan oleh MK. "Jika judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikabulkan, maka dalam dua hari ini warga yang belum masuk dapat DPT dapat diselamatkan hak pilihnya," kata Mahfud.

Sengketa DPT pilpres itu, kata Mahfud, bukanlah sengketa antara para pasangan capres-cawapres. "Sengketa itu merupakan sengketa antara para capres-cawapres dan KPU sebagai pelaksana pemilu. Mudah-mudahan pemilu dapat berlangsung jujur dan adil," tambahnya.

Dalam pertemuan itu, tambah Mahfud, Bawaslu juga menyatakan komitmen untuk tetap mengawasi jalannya pilpres. "Bawaslu menyatakan akan memastikan pemilu berjalan lancar, tenang dan baik-baik," katanya.

Pertemuan koordinasi itu dihadiri oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Megawati-Prabowo, juga pasangan nomor urut 3 JK-Wiranto. Sementara itu, capres pasangan nomor urut 2, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak menghadiri pertemuan tertutup tersebut karena sedang berada di Mataram. Hadir pula pada pertemuan untuk mengantisipasi sengketa DPT pilpres itu adalah Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Jaksa Agung Hendarso Danuri dan Wakapolri Makbul Padmanegara. (Ant/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Susilo Bambang Yudhoyono: Elite Politik Diajak tidak Cederai Harapan Rakyat

Senin, 06 Juli 2009 23:16 WIB

CIKEAS--MI: Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para elite politik untuk tidak mencederai harapan baik rakyat Indonesia dengan turut mensukseskan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.

"Rakyat ingin pilpres berlangsung dengan baik, elite politik harus dengar apa yang diinginkan rakyat, jangan kita cenderai harapan baik rakyat kita," kata Yudhoyono seusai acara syukuran perayaan ulang tahun Ibu Ani Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/7) malam.

Yudhoyono mengajak para elit politik dan capres yang lain untuk benar-benar menjalankan Pilpres 8 Juli mendatang dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. "Kita semua tak ingin pilpres gagal," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, tak baik di hadapan rakyat para elite politik melakukan tindakan tak wajar. "Kita harus betul-betul memberikan teladan, contoh berpolitik yang baik..., kompetisi memang keras, tapi kita yang ikut pemilihan ini tentunya bisa memang dan bisa kalah. Saya yakin kita semua berjiwa besar dan bersifat ksatria untuk berkompetisi yang baik," katanya.

Selain mengimbau para elit politik untuk mensukseskan pilpres sebagai contoh penegakan kehidupan demokrasi bagi masyarakat Indonesia, Yudhoyono juga mengatakan bahwa pelaksanaan pilpres yang jujur, adil, umum, bebas dan transparan adalah sebuah pesan yang baik bagi dunia Internasional.

"Jangan sampai ulah kita rakyat menjadi bingung dan jangan sampai dunia melihat tidak wajar apa yang terjadi di negeri kita," katanya yang malam itu mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna keemasan.

Dalam kesempatan itu Yudhoyono juga menyampaikan pandangannya mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan warga yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan KTP atau bukti diri yang lain dalam pilpres mendatang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada.

Calon presiden nomor urut dua itu mengatakan lega dan bersyukur dengan adanya keputusan tersebut yang dinilainya sebagai suatu jalan keluar yang cerdas terhadap polemik DPT. Keputusan itu, katanya, juga dapat menghapus tuduhan-tuduhan kecurangan yang muncul. (Ant/OL-03)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Kubu Mega-Prabowo Dukung dengan 100 Komputer

Penyisiran DPT Pilpres 2009

Senin, 06 Juli 2009 23:12 WIB

JAKARTA--MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan tim kampanye setiap pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) mulai melakukan pemeriksaan ulang atau menyisir kembali daftar pemilih tetap (DPT) pilpres.

Pemeriksaan bersama ini dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung KPU lantai dua, Jakarta, Senin (6/7) malam. Sejauh ini tampak tim kampanye dari pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sedang menyiapkan peralatan seperti komputer yang akan digunakan untuk memeriksa ulang DPT.

"Kita dukung dengan 100 komputer kami untuk menyisir DPT. Kami juga menyediakan perangkat lunak untuk memeriksanya," kata anggota tim kampanye Mega-Prabowo Arif wibowo yang ditemui di sela-sela persiapan.

Pemeriksaan dilaksanakan malam ini juga setelah persiapan peralatan selesai. Arif optimistis dengan waktu yang tersisa yakni dua hari menjelang pemilu, penyisiran DPT dapat dituntaskan.

Sementara itu, secara terpisah, anggota KPU Sri Nuryanti mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memeriksa ulang DPT bersama-sama dengan tim kampanye dari setiap pasangan capres dan cawapres. "Kita akan menyisir data itu sampai besok pagi. Apabila ditemukan ada yang ganda, langsung kita coret," katanya.

Ia mengatakan, setelah diperiksa ulang data tersebut harus dicocokkan dengan data di daerah karena kemungkinan data tersebut telah diperbaiki oleh petugas di daerah. "Bisa jadi yang di daerah justru sudah diperbarui," katanya.

Menurut Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih ini, KPU selalu mendapatkan laporan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota bahwa data pemilih telah dimutakhirkan. "Mereka selalu meyakinkan kami pemutakhiran telah dilakukan," katanya.

Namun, kata Sri, kemungkinan saat rekapitulasi, data pemilih itu tercecer karena permasalahan pada sistem yang digunakan. (Ant/OL-03)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Presiden Bersyukur dengan Putusan MK

Senin, 06 Juli 2009 22:05 WIB
Penulis : Thalatie Yani

JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) pada pemilihan presiden (pilpres), 8 Juli mendatang. Keputusan MK itu diyakini memecahkan masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencuat belakangan.

"Saya sangat bersyukur, sangat lega karena saya ingin pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres benar-benar berlangsung luber, jurdil, aman, tertib, dan lancar. Ini amanah, ini komitmen, dan secara pribadi saya harapkan," ujar SBY di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/7).

Dalam pemilu 2004, kata Presiden, melihat hal-hal yang tidak wajar, soal netralitas yang harusnya netral. SBY mengaku tunduk ke KPU dan pemerintah yang ingin selenggarakan pemilu saat itu.

"Terus terang, apa yang diputuskan MK sangat melegakan, ini satu solusi, jalan keluar yang cerdas. Insya Allah membawa kebaikan," ujarnya.

Lebih jauh, Presiden mengajak semua pihak menghormati putusan MK dan menjalankannya. Keputusan MK, kata Kepala Negera, akan disampaikan ke jajaran pemerintah daerah untuk dukung KPU dalam batas kewenangannya. (Rin/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Sahkan RUU Susduk; DPR Rencanakan Paripurna Luar Biasa

Senin, 06 Juli 2009 21:43 WIB
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD akan mengusulkan pelaksanaan rapat paripurna luar biasa untuk mengesahkan RUU tersebut.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Panitia Kerja RUU Susduk dari FPG Hajriyanto Y Thohari kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (6/7). "Percepatan tersebut ditujukan untuk mengejar pelantikan anggota DPRD di beberapa daerah pada 25 Juli mendatang," tukasnya. Untuk itu, jelasnya, Panja akan terus bekerja walaupun dalam masa reses DPR ini.

Ia berharap pada pertengahan Juli nanti, pembahasan RUU Susduk selesai. Lebih lanjut, kata Hajriyanto, dalam tata tertib DPR pelaksanaan paripurna luar biasa diperbolehkan dan ada tiga jalur untuk mengusulkan. Pertama, diusulkan oleh presiden, diusulkan oleh pimpinan DPR dengan disepakati oleh Presiden dan diusulkan oleh 13 anggota DPR. "Jalur 2 dan 3 yang akan kami perjuangkan," tukasnya.

Dikatakannya, pembahasannya tidak akan terlalu menemui hambatan karena beberapa klasul krusial hampir menemui titik temu. Persoalan hak DPR hanya tinggal penyamaan persepsi dengan pemerintah. "Bahkan anggota panja dari FPD menyepakati presiden untuk hadir jika dipanggil DPR, hanya pernyataan ketua fraksinya yang masih belum sepakat," tandasnya.

Kedua, persoalan komposisi dan mekanisme pemilihan pimpinan DPR sudah diserahkan kepada ketua fraksi. Soal ini, Ia mengungkapkan, pansus tinggal menunggu pemberitahuan resmi dari forum ketua fraksi, mengenai subtansinya sudah disepakati.

Diungkapkannya, bahwa pimpinanan DPR terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Komposisinya berasal dari lima urutan terbesar dalam pemilu legislatif. "Namun, pimpinannya akan dipilih secara terbuka dalam paripurna DPR," ucapnya. (*/OL-03)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Data DPT Sama; Kubu JK-Wiranto Tuding KPU Bohong

Senin, 06 Juli 2009 21:37 WIB
Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA--MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding berbohong atas pernyataan bahwa data daftar pemilih tetap (DPT) yang diajukan tim Jusuf Kalla-Wiranto tidak dikenal.

"Setelah kami bandingkan data DPT yang kami punya dengan data yang dimiliki KPU, ternyata hasilnya sama. KPU berbohong mengatakan data kami tidak dikenal,"kata Wakil Koordinator Tim JK-Win, Rully Chairul Azwar di kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Minggu (5/7), KPU mengadakan konfrensi pers yang menyatakan menolak perbaikan DPT yang diajukan tim JK-Wiranto dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Prabowo). Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan anggota KPU I Gusti Putu Artha, data yang diajukan tim JK- Wiranto dan Mega Prabowo tidak dikenal sama sekali setelah dibandingkan dengan DPT pemilu presiden, DPT pemilu legislatif, bahkan DPT pemilihan kepala daerah.

Tim Teknologi Informasi KPU bersama tim Mega Prabowo dan tim JK-Wiranto membandingkan data dan melakukan verifikasi DPT. Juga dilakukan penyisiran daftar pemilih ganda dan pemilih yang tidak jelas. Namun terkendala karena peralatan dan komputer yang digunakan tidak memadai.

"Kendalanya komputernya kuno dan jumlahnya terbatas, hanya ada 25 komputer. Padahal, tiap kabupaten memerlukan waktu 10-12 jam untuk verifikasi. Dengan jumlah komputer yang bisa disediakan KPU hanya 25 buah, sampai besok pagi hanya 25 kabupaten yang bisa dicek," kata Rully. (Ken/OL-03)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Logistik Pilpres Terdistribusi Cukup Baik

Senin, 06 Juli 2009 21:29 WIB
Penulis : Dinny Mutiah

JAKARTA--MI: Badan Pengawas Pemilu menyatakan pendistribusian logistik baik surat suara maupun tinta dan segel terdistribusi cukup baik. Pasalnya, desain surat suara yang digunakan lebih sederhana dan berlaku sama untuk seluruh tempat dimana pemilu terselenggara.

"Dari sisi logistik, mereka kali ini lebih siap. Ini mungkin disebabkan surat suaranya lebih mudah, lebih sedikit, dan simpel. Persoalan justru terjadi saat pencetakan dimana CV. Fajar yang mencetak untuk di Makassar, menyewa mesin di tempat lain," kata anggota Bawaslu Agustiani Tio SF kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (6/7).

Laporan panwas setempat tentang distribusi surat suara, tinta dan segel per tanggal 4 Juli 2009, baru mencapai 19 provinsi. Atas hal ini, Agustiani menyatakan keheranannya atas kinerja lambat bawahannya.

Padahal, ia telah menginstruksikan agar panwas setempat segera menginformasikan situasi terakhir soal logistik. Terhadap data sementara ini, ia menyatakan kekhawatiran terjadinya keterlambatan pengiriman logistik di Papua. "Papua saya dengar terlambat distribusinya dari KPU kab/kota. Saya khawatir ini tidak terdistribusi tepat waktu hingga di TPS," lanjutnya.

Ia juga menyatakan kekhawatiran atas potensi kekurangan surat suara jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengunaan kartu identitas, seperti KTP dan paspor, dalam pelaksanaan pemilu. Menurutnya, belum tentu juga jika logistik yang sudah dipersiapkan dapat memenuhi semua pemilih meski ada surat suara yang tidak akan digunakan akibat pemilih ganda.

"Kalau KTP ini diakomodir, Bawaslu nggak pada koridor menjawab itu. Fokus Bawaslu adalah terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran. Walaupun ada ganda tercoret, yang tercoret ternyata tidak sebesar pemilih yang menggunakan KTP, bagaimana," ujarnya. (DM/OL-03)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Kisruh DPT, Presiden Diminta Ikut Bertanggungjawab

Senin, 06 Juli 2009 20:58 WIB
Penulis : Emir Chairullah

JAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak cuci tangan dalam kekisruhan DPT (daftar pemilih tetap) Pilpres. Sebagai Kepala Negara, SBY harus membantu menyelesaikan kisruh DPT dalam waktu yang singkat ini.

"Presiden tidak bisa menghindar dari gejala pertikaian yang mulai menegang," kata Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Andreas Yewangu saat membacakan pernyataan sikap para tokoh lintas agama di Kantor PB NU Jakarta, Senin (6/7).

Selain Yewangu, Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) MD juga ikut menandatangani pernyataan itu. Hadir pula capres Megawati Soekarnoputri dan cawapres Prabowo Subianto serta capres Jusuf Kalla dan cawapres Wiranto.

Menurut Yewangu, apabila tidak bisa dituntaskan, pemenang Pilpres pasti bakal menghadapi ganjalan psiko sosial dan psiko politik. "Ini akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hasyim memberikan kesaksian bagaimana dirinya menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004. "Ibu Mega sama sekali tidak menggunakan kekuasaan negara untuk berbuat curang," kata Hasyim. (Che/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

KPU Kesulitan Siapkan Logistik

Pascaputusan MK

Senin, 06 Juli 2009 20:50 WIB

JAKARTA--MI: Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan pihaknya kerepotan mengadakan logistik terutama surat suara menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meperbolahkan warga yang tidak ada dalam DPT tapi memiliki KTP atau paspor memilih.

"Kami belum tahu berapa jumlah yang harus diadakan dan ke mana harus didistribusikan," kata Hafiz, Senin (6/7).

Di sisi lain, Hafiz mengatakan pihaknya menyambut baik putusan MK tersebut karena pemilu presiden akan semakin legitimate. "Dengan putusan MK ini, saya sendiri merasa lega karena tidak ada alasan lagi bagi pihak manapun menyatakan pilpres tidak legitimate nanti. Semua dan termasuk yang tidak terdaftar sudah bisa memilih dengan KTP atau syarat lainnya sesuai putusan MK," kata Hafiz. (Ken/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Penggunaan KTP untuk Memilih Sulitkan Pengadaan Logistik

Senin, 06 Juli 2009 20:36 WIB
Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA--MI: Penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk memilih menyulitkan biro logistik Komisi Pemili Umum (KPU) menyediakan logistik Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Pasalnya biro logistik tidak punya dasar untuk menyiapkan berapa yang harus dicetak dan didistribusikan ke mana.

"Sangat menyulitkan menyediakan logistik kalau hanya dengan KTP bisa memilih. Dasar menghitung berapa kebutuhan logistik apa dan penyebarannya dimana saja. Apalagi ada sanksi pidana kalau kami mencetak surat suara lebih dari DPT, surat suara cadangan, dan surat suara pilpres ulang sesuai ketentuan undang-undang," kata Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi di kantornya, Jakarta, Senin (6/7).

Ia mengeluhkan soal waktu pendistribusian surat suara yang dicetak belakangan. "Kalau dicetak hari ini, kapan lagi didistribusikan. Pemungutan suara kan 8 Juli. Sekarang sudah 6 Juli," ujarnya.

KPU telah mencetak surat suara dan menyediakan perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk 176,3 juta pemilih. "Distribusi logistik pilpres sudah berada di tingkat kecamatan dan sedang dalam perjalanan menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Distribusi tersebut menggunakan jalur darat," kata Boradi.

Berdasarkan pemantauan terakhir, ujar Boradi, logistik sudah berada di tingkat PPK (Panitia Pemilih Kecamatan). "Pengiriman logistik dari kecamatan ke TPS diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu satu hari. Jika jarak TPS lebih dekat, pengiriman bisa lebih cepat. Sehari sebelum pemungutan suara, surat suara dan perlengkapan pemungutan suara sudah tiba di TPS, sesuai ketentuan undang-undang," ujar Boradi. (Ken/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Mega-Pro Penerima Dana Kampanye Terbesar

Senin, 06 Juli 2009 19:46 WIB
Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA--MI: Pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto penerima dana kampanye terbesar yakni Rp257 miliar. Itu berdasarkan data penerimaan dana kampanye yang dilaporkan tim kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami sudah terima dari laporan penerimaan dana kampanye dari tiga tim kampanye nasional capres-cawapres. Laporan itu kami terima Minggu malam (5/7) dari masing-masing tim kampanye," kata Kepala Bagian Administrasi Hukum KPU Ahmad Fayumi kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (6/7).

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menempati urutan kedua terbesar dengan Rp207 miliar. Sedangkan urutan ketiga ditempati Jusuf Kalla-Wiranto (JK Win) yakni Rp83 miliar. Fayumi mengimbau masing-masing tim kampanye capres-cawapres agar menyerahkan laporan pengeluaran belanja kampanye paling lambat 18 Juli. "Kami sudah mengirim surat kepada masing-masing tim kampanye supaya menyerahkan laporan pengeluaran belanja kampanye paling lambat 18 Juli," katanya.

Laporan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran belanja dana kampanye akan diserahkan KPU ke Kantor Akuntan Publik (KAP). "Hasil audit dana kampanye itu nanti akan diumumkan," ujarnya. (Ken/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Bawaslu tidak Bisa Beri Rekomendasi

Perubahan DPT

Senin, 06 Juli 2009 19:41 WIB
Penulis : Dinny Mutiah

JAKARTA--MI: Rapat pleno Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan tidak bisa merekomendasikan perubahan DPT karena tidak ada dasar hukum sebagai pijakan. Namun Bawaslu tetap berharap hak konstitusional warga negera terlindungi.

"Bawaslu berpijak pada UU 42/2008, terutama pasal 31 dan 32. Kami berpendapat pasal itu bukanlah dasar hukum perubahan DPT melainkan rekomendasi atas perbaikan DPS ke DPT. Jadi, konteksnya sebelum DPT ditetapkan," kata Anggota Bawaslu Wahidah Suaib kepada Media Indonesia ditemui seusai pertemuan dengan MK dan lembaga negara lainnya di Jakarta, Senin (6/7).

Bawaslu, lanjutnya, tidak dalam posisi sebagai regulator melainkan hanya pelaksana aturan UU. Dengan demikian, Bawaslu tidak berhak melaksanakan atau merekomendasikan sesuatu jika UU tidak mengatur hal itu, termasuk usulan perubahan DPT.

Jika KPU ingin mengubah itu, sambungnya, KPU harus berkoordinasi dengan pihak yang memiliki otoritas, yakni KPU, DPR dan pemerintah. Namun, ia menegaskan sikap Bawaslu yang tetap berpegangan bahwa hak konstitusional warga negara tidak boleh tidak terlindungi.

"Kita tidak akan merekomendasikan perubahan DPT. Bawaslu bukan regulator. Kalau ga ada di UU dan KPU butuh aturan lain, koordinasikan dengan lembaga terkait yang punya hak mengatur, yakni KPU, DPR, dan pemerintah," jelasnya. (DM/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Hatta Rajasa: Keputusan MK Harus Dipatuhi

Senin, 06 Juli 2009 19:33 WIB
Penulis : Thalatie Yani

JAKARTA--MI: Ketua tim kampanye nasional (timkamnas) pasangan SBY-Boediono, Hatta Rajasa menyatakan menghormati keputusan makamah konstitusi (MK). Apapun keputusan yang dijatuhkan MK harus dipatuhi.

"Saya kira hormati apa saja keputusan MK. Yah kita jalankan dengan baik. Apapun keputusan MK, kita harus patuhi," ujar Hatta seusai mengikuti rapat terbatas dengan menteri dalam negeri Mardiyanto di baseoff Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/7).

Hatta juga membantah diundang calon presiden (capres) Megawati Soekarnoputri ke KPU. Hatta juga menyampaikan keluhan kepada ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari.

"Saya tadi komplain ke Ketua KPU, kenapa ambil kuputusan yang sangat strategis seperti itu, dengan konpres kok kami (tim SBY-Boediono) tidak diundang," ujar Hatta.

Hatta juga mengatakan ketua KPU memohon maaf. Dan mengundang ikut memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). Hatta juga menyatakan setuju saja dua capres datang ke KPU. Namun jika mengambil keputusan tentang DPT sebaiknya, kata Hatta ketiga capres diikutsertakan.

"Tim kita sudah di KPU sekarang ini dalam rangka cek apa betul ada daftar ganda atau yang meninggal didaftar dan sebagainya," tukas Hatta yang menyatakan belum menemukan daftar ganda.

Dalam ratas itu, Hatta selaku menteri seketaris negara menyatakan mendagri melaporkan situasi perkembangan terakhir di KPU dan MK yang akan mengambil keputusan. Ratas sendiri dimulai pukul 16.00 WIB hingga 16.40 WIB, sedangkan keputusan MK dilakukan pukul 17.00 WIB.

"Hasilnya, kita jalankan seluruh keputusan MK apapun keputusannya nanti. Kita belum tahu. Tapi keputusan MK itu mengikat kita semua untuk dijalankan," ujarnya.

Dengan keputusan MK itu, maka peraturan pengganti undang-undang (perppu) tidak diperlukan. Tindakan itu berbeda ketika ketika pemilu legislatif. Menurut Hatta konteksnya berbeda."Apakah orang yang belum terdaftar bisa gunakan KTP. Kalau tidak ada putusan MK, tidak bisa karena UU-nya tidak memungkinkan," tukas Hatta.

"Orang-orang yang tidak terdaftar ikut memilih. Tetapi kalau MK putuskan lain, kita patuhi apa keputusannya. Kita tunggu saja apa keputusannya. Kita tidak bisa berspekulasi," imbuhnya. (Rin/OL-03)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

Penggunaan KTP Permudah Rakyat

Pemungutan Suara

Senin, 06 Juli 2009 19:20 WIB
Penulis : Akhmad Mustain


JAKARTA--MI: Sempitnya waktu yang tersisa menjelang pilpres akan mempersulit Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). Untuk itu, syarat KTP bagi rakyat yang belum terdaftar bisa dijadikan solusi yang mempermudahkan rakyat untuk menggunakan hak pilihnya.

"Untuk rakyat yang mempunyai hak memilih, pemerintah atau KPU bisa menyediakan cara yang paling mudah untuk menggunakan haknya," ujar Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jakarta, Senin (7/7). Menurutnya penggunaan KTP bagi rakyat yang belum terdaftar dalam DPT bisa menjadi salah satu solusinya. Tidak hanya KTP, keberadaan TPS harus dibuat dengan maksud mempermudah partisipasi rakyat. "KTP silakan saja kalau memang itu memudahkan," imbuhnya.

Mengenai keharusan membuka DPT, Sultan menganggap berkas itu memang seharusnya di buka. Hanya saja praktiknya, keterbukaan DPT itu tergantung pula pada tiap-tiap KPUD. Keterbukaan ini diperlukan pula untuk menghindari pro-kontra yang berkelanjutan.

"Jangan sampai ada kasus tidak jujur lagi. Kasus pemilu legislatif harus menjadi cerminan untuk pelaksanaan pilpres," pintanya.

Sultan khawatir pemerintah pusat, khususnya Presiden, akan lepas tanggung jawab terhadap persoalan DPT ini. Apalagi, ungkapnya, Presiden telah mengeluarkan Keppres yang meminta gubernur, bupati, dan wali kota ikut bertanggung jawab terhadap masalah DPT. Ia cemas karena Presiden bisa berdalih bahwa masalah ini sudah dialihkan ke pemerintah daerah. (*/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

KPU Jatim Instruksikan Coret Nama Ganda

Senin, 06 Juli 2009 19:09 WIB
Penulis : Faishol Taselan

SURABAYA-MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mengeluarkan instruksi ke seluruh KPU Kabupetan dan Kota di Jawa Timur untuk mencoret nama ganda yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Ini sebagai bukti keseriusan kita agar pilpres tidak terhalang oleh kekisruhan DPT," kata anggota KPU Jatim Arif Budiman kepada wartawan di Surabaya, Senin (6/7).

Arif mengakui bahwa KPU Jatim telah menemukan sedikitnya 44.471 pemilih ganda masuk dalam DPT, selain itu juga menemukan meninggal dunia masuk dalam dpt 4.461, TNI/Polri 120 orang, dibawah umum 564 orang.

Mereka yang terbukti ganda, menurutnya, harus dicoret namun yang bersangkutan tidak boleh kehilangan haknya memilih. Kalau nama ganda sampai 10 nama namun satu orang, maka hanya satu yang dipakai.

Sedangkan untuk yang meninggal dunia, otomatis akan dicoret termasuk anggota TNI/Polri. ''KPU kabupatan dan kota siap instruksi itu,'' katanya.(FL/OL-7)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...

KTP dan Paspor bisa Digunakan untuk Memilih

Senin, 06 Juli 2009 17:55 WIB

JAKARTA--MI: Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor, bisa digunakan untuk pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata pimpinan majelis hakim konstitusi, Mahfud MD, dalam putusan uji materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di Jakarta, Senin (6/7). Pasal tersebut yakni, Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1). (Ant/OL-06)

Sumber: Media Indonesia

Klik selengkapnya...