Kecurangan Pemilu Rawan Terjadi di PPK
Minggu, 05 Juli 2009 14:15 WIB
KUPANG-MI: Panitia pemilihan di tingkat kecamatan (PPK) dinilai akan menjadi titik rawan terjadi kecurangan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan diselenggarakan pada 8 Juli mendatang.
Hampir semua PPK di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memiliki gudang untuk menyimpan logistik pemilu setelah menerima tabulasi data dari panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat desa/kelurahan.
"Jika tidak dilakukan pengawasan yang ekstra ketat, PPK akan menjadi sumber kecurangan pada Pilpres mendatang," kata salah seorang anggota Panwaslu NTT, Baharudin Gesi di Kupang, Minggu (5/7), setelah melakukan pematauan pada sejumlah PPK di NTT.
"Kami telah melakukan pemantuan pada sejumlah PPK terkait dengan pendistribusian logistik Pilpres yang dilakukan KPU kabupaten/kota. Kami menemukan banyak logisitik Pilpres berceceran di depan dan ruangan kantor camat, karena tidak ada gudang untuk penyimpanan logistik tersebut," katanya.
Ia mengatakan, jika petugas PPK tidak serius melakukan pengawasan terhadap logisitik pemilu tersebut, terutama surat suara, maka bukan tidak mungkin akan terjadi kecurangan.
"Kondisi ini akan menjadi perhatian serius dari kami Panwaslu terutama Panwas di tingkat kecamatan untuk terus memantaunya. Kami juga akan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk membantu melakukan pengawasan terhadap logistik yang berada di PPK," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini logisitik Pemilu Presiden sudah mulai didistribusikan ke PPS dan PPK oleh KPU kabupaten/kota dan diharapkan satu hari menjelang Pilpres sudah berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketika ditanya soal kasus pelanggaran yang terjadi selama musim kampanye Pilpres, Gesi mengatakan, ada beberapa kasus yang terjadi, namun hanya satu yang dilaporkan sebagai temuan administrasi.
Temuan itu, yakni pemasangan atribut kampanye oleh tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono di Bundaran PU jalan El Tari II Kota Kupang yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye.
"Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan aturan tentang lokasi-lokasi mana yang boleh dan dilarang untuk memasang alat peraga kampanye. Dan Bundaran PU masuk dalam zona larangan bagi pemasangan atribut Capres-Cawapres," katanya.
Ia mengakui, pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan secara tertulis kepada tim pemenangan SBY-Boediono untuk segera menurunkan alat peraga kampanye tersebut.
Selain itu, kata Gesi, panwaslu juga menemukan keterlibatan anak-anak dan penjabat saat kampanye Cawapres Prabowo Subianto dan pemasangan atribut pada fasilitas umum saat kampanye Cawapres Wiranto di Kupang. "Semua temuan ini akan dilaporkan ke KPU sebagai temuan administratif," katanya menambahkan. (Ant/OL-7)
0 komentar:
Posting Komentar