Kami Mengucapkan Terimakasih kepada Semua Pihak yang telah membantu Menyukseskan Perhelatan Akbar
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009

di Jakarta 3 s.d. 9 Agustus 2009

Sampai Ketemu di OSN Tahun 2010 di Medan, Sumatera Utara

Headline News

NATIONAL NEWS

Translate Here

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini

Senin, Juli 06, 2009

JK Ultimatum KPU Buka DPT atau Pemilu Ditunda



Minggu, 05 Juli 2009 08:11 WIB
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA-MI: Calon Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka dan memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada semua kandidat untuk mengevaluasi. Ia menegaskan jika sampai Senin (6/7) KPU belum membuka, sebaiknya pelaksanaan pemilu ditunda.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan dalam pesawat fokker 100, perjalanan dari Bandara Juanda Surabaya menuju Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusumah Jakarta, Minggu (5/7).

"KPU harus segera mengeluarkan DPT, minimal senin lah. Kalau tidak pelaksanaan pemilu ditunda," tukasnya.

Namun, penundaan pelaksanaan pemungutan suara tidak boleh melampaui agenda ketata negaraan. "Karena tidak mungkin pemilu tanpa DPT, namun agenda ketatanegaraan tidak boleh dilampaui. Itu bisa disiasati dengan mempercepat waktu perhitungan suara," jelas JK.

Ia mengungkapkan, persoalan DPT merupakan hak asasi setiap warga negara, "ada yang tidak terdaftar dan ada pula yang terdaftar dobel," tukasnya. Inilah, tutur JK, yang harus menjadi perhatian utama dan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim Megawati-prabowo dan sudah menyampaikan ke KPU.

JK juga meminta KPU memperbaiki DPT sekaligus menyerahkan DPT yang resmi kepada masing-masing tim pemenangan pasangan capres dan cawapres. "Kita juga minta ada tim evaluasi Pemilu," ujarnya.

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa timnya menemukan satu orang terdaftar lebih dari 20 kali dan sudah mengeluarkan 900 nama yang terdaftar ganda. Mengenai adanya upaya sistematis atas kekisruhan DPT ini, JK memprediksikannya seperti itu. "Saya tidak jelas, namun upaya semacam itu ada pasti," tuturnya.

Ditambahkannya, persoalan DPT bisa saja terjadi karena kesalahan administrasi atau bisa saja gabungan kedua-duanya, kesalahan administrasi ditambah faktor kesengajaan. Untuk itu, imbuh JK, KPU harus bisa mempertanggungjawabkannya ke DPR.

"Hak asasi setiap orang untuk memilih, kalau masih ada orang yang haknya tidak terpenuhi, berarti DPT belum beres. Kalau belum beres sebaiknya pemilu ditunda dahulu," ucapnya. (OL-7)




Bookmark and Share


Berita terkait:



0 komentar:

Blogger template 'Purple Mania' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP