Kami Mengucapkan Terimakasih kepada Semua Pihak yang telah membantu Menyukseskan Perhelatan Akbar
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009

di Jakarta 3 s.d. 9 Agustus 2009

Sampai Ketemu di OSN Tahun 2010 di Medan, Sumatera Utara

Headline News

NATIONAL NEWS

Translate Here

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini

Kamis, Juli 09, 2009

Ucapan Selamat Kubu Mega-Pro Tunggu Sinyal KPU

Rabu, 8 Juli 2009 - 21:44 wib
K. Yudha Wirakusuma - Okezone

JAKARTA - Kubu pasangan Megawati-Prabowo menyatakan bersedia memberikan ucapan selamat kepada SBY-Boediono apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu membuktikan Pilpres 2009 berjalan dengan jurdil.

Bahkan dengan legowo mereka akan menjadi pihak pertama yang memberikan ucapan selamat kepada SBY-Boediono. "Jika pemilu berjalan dengan bersih saya akan pertama kali ucapkan selamat," ujar Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (8/7/2009) malam.

Taufik menegaskan dia tidak mempermasalahkan kalah atau menang dalam Pilpres 2009. Menurut dia yang terpenting adalah hasil pemilu mendapatkan legitimasi dari rakyat. "Buktikan jika benar kalau tidak ada kecurangan," tegasnya.

Suami Megawati itu pun lantas mengancam akan mempertanyakan proses pemilu ke kantor KPU apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan memadai dari lembaga penyelenggara pemilu itu.

"Kalau dari awal hingga akhir prosesnya tidak berjalan dengan baik kita akan pertanyakan. Buktikan dong, bisa menjadi pemilu yang terbaik di seluruh dunia, Mega saja bisa," pungkasnya.

(ful)


Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Prabowo Siap Bertarung sebagai Capres pada 2014



Rabu, 8 Juli 2009 - 22:02 wib
K. Yudha Wirakusuma - Okezone

JAKARTA - Kendati kemungkinan besar kalah dalam Pilpres 2009, namun semangat Prabowo Subianto untuk memimpin republik ini tidak pudar. Mantan Danjen Kopassus itu menyatakan siap maju bertarung sebagai capres pada Pemilu 2014.

"Kita lihat saja nanti, kalau ingin maju, sistem harus diperbaiki dulu," ujarnya saat bertandang ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009) malam.

Keinginan Prabowo merombak sistem pemilu saat ini, bertolak dari pengalaman pribadinya dicurangi para rival politiknya, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. "Kalau masih seperti sekarang ini kita capek dikerjain," pungkasnya.

Seperti diketahui, Prabowo merupakan salah seorang tokoh nasional yang lantang menyuarakan adanya dugaan penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu legislatif dan menjelang pemilu presiden kemarin.

(ful)


Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Kalah Pilpres, Prabowo Siap Jadi Oposan

Rabu, 8 Juli 2009 - 22:16 wib
K. Yudha Wirakusuma - Okezone


JAKARTA - Cawapres Prabowo Subianto memberikan sinyal tegas akan memposisikan diri di luar pemerintah alias oposisi. Sikap itu akan diambil setelah menyelesaikan berbagai urusan terkait tahapan pemilihan presiden.

"Bisa saja koalisi dengan PDIP jadi oposisi, tapi selesaikan pilpres dulu," ungkapnya di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2009) malam.

Untuk menjadi oposisi yang kuat dalam mengontrol pemerintah, Prabowo menyatakan pihaknya akan membangun koalisi dengan partai yang mempunyai platform serupa.

?Kita koalisi dengan semua pihak yang mempunyai platform ekonomi kerakyatan dan tidak mau jual aset ke asing. Kita ingin gugah untuk memperbaiki sistem,? pungkasnya.

Seperti diketahui hasil real count Komisi Pemilihan Umum untuk sementara menempatkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009. Adapun pasangan Mega-Prabowo berada diurutan kedua.
(ful)


Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Prabowo Kritik Pidato SBY & Hasil Quick Count

Rabu, 8 Juli 2009 - 20:33 wib
K. Yudha Wirakusuma - Okezone

JAKARTA - Calon wakil presiden Prabowo Subianto mengkritik pidato politik calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan siang tadi. Pidato tersebut dinilai Prabowo tidak etis karena belum tepat waktunya.

"Itu sangat tidak etis, belum dinyatakan memang kok sudah menyatakan diri," ujar Prabowo saat menggelar jumpa pers di kediaman Megawati, Jalan Teungku Umar, Jakarta, Rabu (8/7/2009).

Prabowo menilai, dalam pemilihan presiden ini telah terjadi penggiringan opini kepada publik melalui media televisi. "Saya menyesalkan para pemilik media yang berpihak kepada salah satu calon dan tidak bertanggungjawab," tandasnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menilai, tindakan kecurangan masih terjadi di sejumlah tempat, salah satunya di Tanjung Priok. Dimana, kata Prabowo, sebanyak 5.000 suara Mega-Prabowo dinyatakan rusak padahal menurutnya tidak. "Belum lagi kejadian di Sulawesi Tengah, dimana di salah satu TPS terdapat 255 nama Astrianti," tandasnya.

Karena itu, Prabowo meminta kepada masyarakat agar bersabar menunggu hasil pengitungan resmi dari KPU dan bukan dari hasil perhitungan cepat. Sebab, kata dia, berdasarkan hasil perhitungan cepat dari Indonesian Development Monitoring pasangan Mega-Prabowo masih unggul dibanding dua kompetitornya.

"Ini bukan persoalan menang atau kalah. Tapi ini soal keterbukaan," pungkas Prabowo yang kala itu didampingi Fadli Zon dan Gayus Lumbuun. (teb)

Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Hasil Sementara Real Count KPU, SBY Juga Unggul



Rabu, 8 Juli 2009 - 20:28 wib
Yuni Herlina Sinambela - Okezone

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga melakukan hitung cepat pemilihan presiden 2009 ini. Namun metode yang digunakan KPU yakni dengan menggunakan pengiriman SMS melalui petugas KPPS di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU, Rabu (8/7/2009) hingga pukul 20.30 WIB pasangan nomor urut dua, SBY-Boediono unggul dengan 60,72 persen atau sekira 2.485.581 suara. Sedangkan Megawati Soekarnoputri-Prabowo menempati posisi kedua dengan 29.67 persen atau 1.214.486 suara.

Sedangkan pasangan JK-Wiranto, hanya mendapat 393.677 suara atau sekira 9.62 persen.

Berdasarkan data sebaran suara per provinsi pasangan SBY-Boediono juga unggul telak. Dari 25 Provinsi yang masuk SBY-Boediono unggul di 21 provinsi.

Sementara pasangan Mega-Prabowo unggul di Bali dan Nusa Tenggara Timur. JK-Wiranto unggul di kandang yakni di Gorontalo dan Sulawesi Barat. (ahm)


Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Quick Count LSI Tetapkan SBY Menang Satu Putaran



Rabu, 8 Juli 2009 - 21:18 wib
Muhammad Saifullah - Okezone

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menetapkan pasangan SBY-Boediono berhasil memenangkan Pilpres 2009 dalam satu putaran dengan perolehan suara 60,82 persen.

Dengan hasil tersebut SBY-Boediono telah berhasil memenuhi syarat 50 persen plus 1 dan distribusi suaranya jauh melampaui syarat konstitusional Pilpres satu putaran. Yaitu minimal mendapat suara 20 persen di 50 persen lebih provinsi di Indonesia.

"Hasil quick count di atas menunjukkan SBY-Boediono mendapat suara terbanyak dan secara statistik unggul signifikan dari pasangan Mega-Prabowo (26.57 persen) dan JK-Wiranto (12.61 persen)," ujar Burhanuddin Muhtadi, Manager Public Affairs LSI dalam rilisnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (8/7/2009) malam.

Quick count dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 2.116 TPS yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Sampel TPS dipilih dengan menggunakan metode kombinasi Stratified-Cluster Random Sampling dan dilaksanakan pada Rabu 8 Juli 2009.

Dari total sampel yang ditetapkan yaitu 2116 TPS, 99.48 persen datanya sudah masuk ke LSI. Adapun sisa 11 sampel TPS datanya belum masuk karena masalah teknis di lapangan.

Diperkirakan toleransi kesalahan alias margin of error pada quick count ini sekitar +/- 1 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen. Artinya perolehan suara kandidat dari hasil quick count ini bisa bergeser ke atas atau bergeser ke bawah hingga 1 persen.

(ful)



Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Puskaptis Sudah Prediksi Kekalahan JK

Rabu, 8 Juli 2009 - 16:29 wib
Susetyo Dwi Prihadi - Okezone

JAKARTA - Hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei Puskaptis menempatkan capres Susilo Bambang Yudhoyono sebagai juara.

Direktur Puskaptis Husein Yazid mengatakan, kemenangan SBY memang sudah diprediksi sebelumnya melalui survei Puskpatis pada Mei lalu.

"Suara terbanyak yang diraih oleh SBY lebih karena figuritas dan popularitasnya selama ini," jelas Yazid kepada okezone ketika ditemui di Studio Global TV, Plaza Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (8/7/2009).

Selain itu, diluar dugaan Capres dari Partai Golkar dan Hanura Jusuf Kalla-Wiarnto, harus berada di posisi buncit dengan jumlah suara yang diraih hanya 13,90 persen. Padahal sebelumnya, JK diprediksi bakal menempel ketat SBY di Pilpres 2009 ini.

Melihat hal ini, Husein berpendapat kalau dukungan suara JK yang banyak masuk dari Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, ataupun Papua tetap tidak bisa diandalkan untuk menggeser posisi SBY dari posisi teratas, dengan jumlah suara 57,98 persen.

"Sebenarnya kekalahan JK yang menempati posisi ketiga sudah diprediksi Puskaptis ketika survei Mei lalu. Kala itu, JK kalah telak dengan tingkat presentase hanya sekitar 17 persen," tandasnya.(tyo)

(lam)


Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

LP3ES: SBY Unggul Hampir di 33 Provinsi



Rabu, 8 Juli 2009 - 19:08 wib
Stefanus Yugo Hindarto - Okezone

JAKARTA - Hasil penghitungan cepat Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang menyatakan pasangan SBY-Boediono unggul 60,37 persen suara, tidak terlalu mengejutkan.

"Saya kira hasil itu tidak terlalu mengejutkan, karena memang exit poll kita lewat telepolling pada bulan Juni berkisar tak jauh berbeda dengan hasil quickcount sekarang," kata Vice Director LP3ES Sudar D Atmanto saat dihubungi okezone, Rabu (8/7/2009).

Menurut Sudar, yang sedikit mengejutkan adalah jumlah suara SBY- Boediono yang menyebar hampir di seluruh provinsi, kecuali Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. "Suara SBY hampir di tiap daerah lebih dari 20 persen," katanya.

Selanjutnya Sudar mengatakan, terpilihnya SBY disebabkan karena dua faktor. "Pertama, rakyat memilih karena SBY dinilai memiliki pengalaman dan kedua, faktor pencitraan kewibawaan SBY," kata Sudar.

Ketika ditanya mengenai perolehan penghitungan cepat pasangan JK-Wiranto, Sudar mengungkapkan, perolehan JK-Wiranto sebenarnya tak jauh berbeda dengan hasil exit poll. "Hasil sebelumnya bahkan JK selalu di angka delapan persen, selama sebulan JK memiliki tren positif, sehingga pada hasil quick count kali ini bisa di atas sepuluh persen," kata Sudar.(ful)
(mbs)

Sumber: OkeZone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Quick Count Sementara IDM, Mega-Prabowo Unggul



Rabu, 8 Juli 2009 - 19:03 wib
Fahmi Firdaus - Okezone

JAKARTA - Indonesian Development Monitoring (IDM) mencatat hasil hitung cepat sementara menyatakan pasangan Mega-Prabowo unggul. Hasil sementara ini diambil dari TPS yang ada di 16 dari 33 provinsi di Indonesia.

Peneliti dari IDM Habiburrahman mengatakan, hitung cepat dilaksanakan dengan memilih 3.000 TPS yang tersebar secara proporsional di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sampel TPS dipilih dengan metode kombinasi (stratified cluster random sampling).

"Saat ini baru 16 provinsi yang masuk ke database kami. Dengan kondisi di urutan pertama Mega-Prabowo 38,83 persen, JK-Wiranto 31,29 persen, dan SBY 30,35 persen," papar Habib dalam jumpa pers di Hotel Intercontinental Jakarta, Rabu (8/7/2009).

Secara jumlah, tambahnya, Mega-Prabowo mendapat 1.117.139 suara, JK-Wiranto 911.411 suara, dan SBY-Boediono 883.979 suara.

Habib menjelaskan, dari hitung cepat yang dilakukan IDM bahwa kemungkinan terjadi dua putaran. "Kemungkinannya ketat berkisaran di angka tiga," tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, hitung cepat IDM berbeda dengan lainnya. "Karena kita menghitung bersama-sama yang dikirim oleh relawan kami melalui emai," imbuhnya. (nov)


Sumber: Okezone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Rabu, Juli 08, 2009

CIRUS: Quick Count Belum Pastikan Pilpres 1 Putaran



Rabu, 8 Juli 2009 - 18:44 wib
Fitra Iskandar - Okezone

JAKARTA - Di lihat dari hasil quick count atau perhitungan cepat yang dilakukan CIRUS Surveyors Group, SBY- Boediono saat ini tampil gemilang karena meraih perolehan di atas 50 persen suara. Namun hasil quick count itu belum dapat menyebutkan pemilihan presiden hanya akan terjadi satu putaran.

Menurut Research Manager CIRUS, Hasan Nasbi, ada dua syarat untuk memastikan pilpres terjadi satu putaran, yaitu di atas 50 persen dan ketersebaran sampel yang minimal 17 provinsi.

"Untuk syarat pertama sudah ada, namun untuk syarat kedua belum," ujar Hasan Nasbi saat dihubungi okezone, Rabu (8/7/2009).

Sebab itu, kata Hasan, hasil quick count belum dapat memastikan apakah pilpres kali ini hanya berlangsung satu putaran. " Kemungkinan besar iya, tapi untuk memastikan itu belum bisa karena ada tanggung jawab ilmiah," jelasnya. Menurutnya quick count hanya memastikan peta pemenang pemilihan presiden.

Mengenai kemenangan SBY, menurutnya selama beberapa waktu terakhir hal itu sudah bisa dilihat dari survei-survei yang ada. Sejak Januari, popularitas SBY naik, dan hanya turun di bulan terakhir. " Itu pun masih berhenti di angka 60 persen," katanya.

Berdasarkan quick count yang dilakukan CIRUS, sementara ini Megawati- Prabowo memperoleh 27,49 persen, SBY-Boediono 60,2 persen, sedangkan JK-Wiranto 12,31 persen. (fit)

Sumber: OkeZone



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
Republika, Rabu, 08 Juli 2009




Sumber: Republika


HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
Versi TRANS Corp - Lembaga Survei Indonesia (LSI)
Rabu, 08 Juli 2009



MEGAWATI SOEKARNO PUTRI-PRABOWO SUBIANTO = 26,57%

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-BOEDIONO = 60,81%

JUSUF KALLA-WIRANTO = 12,63%


Sumber: Trans TV


Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Mega-Prabowo Protes "Quick Count" Tayang Sebelum Pemungutan Berakhir


Rabu, 8 Juli 2009 | 13:25 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com
Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, pihaknya menyesalkan penayangan hasil hitung cepat (quick count) oleh lembaga survei, sebelum ditutupnya waktu pemungutan suara. Hal itu dikatakan Pramono di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Kebagusan IV, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

"Tentunya sangat menyesalkan adanya beberapa stasiun TV yang menyampaikan exit poll dan hasil polling. Seharusnya tidak boleh terjadi, karena bisa memengaruhi pemilih," ujar Pramono.

Ia mengatakan sudah meminta secara resmi untuk menghentikan karena berindikasi memengaruhi pemilih. "Karena yang boleh pakai KTP baru pukul 12-13. Di Indonesia bagian barat masih berlangsung pemungutan," katanya.

Untuk itu, Tim Mega-Prabowo merencanakan mengirimkan nota keberatan kepada lembaga survei. Menurut Pramono, apa yang dilakukan lembaga survei merupakan pelanggaran pemilu.

"Saya melihat tanpa prejudice. Saya yakin tidak ada faktor kesengajaan dari TV. Tapi, bagaimana lembaga survei yang tidak independen, bisa memengaruhi pilihan rakyat," kata Pramono.


Sumber: Kompas



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Prabowo: "Quick Count" Ngawur


Rabu, 8 Juli 2009 | 12:55 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com
Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Cawapres pendamping capres Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, tampaknya tak mau terpengaruh dengan hasil hitung cepat (quick count) yang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei di media televisi. Bagi Prabowo, hasil hitung cepat ngawur.

"Quick count itu ngawur saja, jelek," kata Prabowo saat tiba di kediaman Mega, Jalan Kebagusan IV, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

Prabowo juga berpandangan, dipublikasikannya hasil survei sebelum ditutupnya waktu pemungutan suara memiliki tujuan tertentu. "Mereka mau pengaruhi rakyat. Kita lihat saja rakyat maunya gimana," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.


Sumber: Kompas




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Mantan Istri Prabowo Contreng yang Pro Rakyat


Rabu, 8 Juli 2009 | 13:11 WIB
Laporan wartawan PERSDA Hasanuddin Aco

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan istri Prabowo Subianto, Siti Hediati Hariyadi, mengangguk ketika ditanya wartawan apakah mencontreng pasangan "Pro Rakyat".

Seperti diketahui slogan "Pro Rakyat" dipakai oleh pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

Anak mantan Presiden Soeharto yang akrab disapa Mbak Titiek ini mencontreng di TPS 01, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/7) sekitar pukul 11.30.

Menurut Mbak Titiek, kalau ada calon presiden yang bisa memenangkan pilpres satu putaran agar tidak sombong, "Harapannya, kalau satu putaran jangan sombong dan yang kalah akui kekalahannya," katanya.

Mbak Titiek datang ditemani sejumlah anggota keluarga, di antaranya Siti Hutami alias Mbak Mamik. Mereka mencontreng di TPS yang sama. Anak Soeharto lainnya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, juga terdaftar di TPS 02.

Sementara itu, putra mantan presiden Soeharto lainnya, Bambang Tri Admodjo alias Bambang Soeharto, mencontreng di TPS 02, Jalan Tandjung Menteng. Di TPS 01 juga ikut menyalurkan suaranya istri pahlawan nasional Jenderal (Purn) Nasution, Yohanna Sunarti (86). Hasanuddin Aco/Persda Network


Sumber: Kompas



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Amien Rais Pun Masuk DPT Ganda


Rabu, 8 Juli 2009 | 12:53 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Lukas Adi Prasetya

SLEMAN, KOMPAS.com — Wartawan yang sejak pagi menunggu di TPS 102 Condongcatur, Sleman, DI Yogyakarta, harus gigit jari karena Amien Rais tak juga muncul. Setelah ditunggu-tunggu akhirnya dipastikan bahwa Amien Rais memilih mencontreng di Jakarta, tepatnya di Perumahan Taman Gandaria, Kebayoran Baru.

"Pak Amien mencontreng di rumahnya di Jakarta, tidak di Yogya," kata Novi, Sekretaris Amien Rais, Rabu (8/7) di Yogyakarta.

Namun anehnya, di TPS ini nama Amien masih tercatat di nomor urut 149. Dengan kata lain, Amien belum mencabut hak pilih di Condongcatur untuk dipindah ke Jakarta.

"Belum ada pemberitahuan ke kami dari Pak Amien. Mestinya ya dia memberitahu jika nyontreng-nya di Jakarta," kata Endang Triyani, anggota KPPS di TPS itu.

Nah lho, Amien Rais saja tercatat ganda.


Sumber: Kompas




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Setelah Nyontreng, Cari "Diskonan"


Rabu, 8 Juli 2009 | 13:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah memberikan hak suara untuk memilih presiden RI, Rabu (8/7) ini, saatnya untuk memanfaatkan waktu anda.

Khusus hari ini, beberapa perusahaan memberikan diskon khusus bagi masyarakat yang telah mencontreng sebagai upaya mendukung Pilpres 2009. Cukup menunjukkan jari bertinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih pada Pilpres 2009, Anda bisa memperoleh berbagai tawaran khusus.

Seperti Starbucks Indonesia, gerai kopi ini menyiapkan secangkir kopi gratis dengan menunjukkan jari bertinta anda.

Kemudian perusahaan ritel Matahari Department Store memberikan diskon tambahan 20 persen termasuk barang yang sudah diskon hingga 50 persen untuk produk tertentu.

Hal serupa juga dilakukan oleh perusahaan hiburan keluarga, Amazone, yang memberikan 4 koin gratis bagi yang datang ke pusat-pusat permainan anak di seluruh Indonesia itu. Namun ada catatannya, selain menunjukkan jari bertinta, konsumen juga harus membawa guntingan iklan Amazone di Kompas hari ini untuk mendapatkan 4 koin. Bila tidak membawa guntingannya, hanya akan mendapatkan 2 koin.

Sementara bagi yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di Ancol Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol memberikan diskon 50 persen dengan memperlihatkan jari bertinta. Diskon masuk 50 persen ini untuk Dufan, Gelanggang Samudra, dan Atlantis. Ayo serbu....

EDJ

Sumber: Kompas



Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Selasa, Juli 07, 2009

Presiden: Jajaran Pemerintah, TNI, Polri Harus Bersikap Profesional Dalam Pemilu














By Republika Newsroom
Selasa, 07 Juli 2009 pukul 12:31:00

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan seluruh jajaran pemerintah termasuk Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu presiden 8 Juli 2009 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam telewicara dengan 11 gubernur di Istana Negara Jakarta, Selasa, untuk mengecek kesiapan penyelenggaraan pilpres Rabu (8/7) esok.

"Ini adalah kegiatan demokrasi yang sangat penting, rakyat harus dapat pelayanan yang baik jangan sampai tidak mendapat hak pilihnya. Jajaran pemerintah dan lembaga negara yang bertugas di daerah, jaga profesionalisme, pegang teguh etika," kata Kepala Negara.

Lebih lanjut, Yudhoyono mengatakan, taat pada etika dan profesional dapat diejawantahkan melalui sikap netral bagi lembaga negara seperti TNI dan Polri serta bagi pejabat negara menjalankan aturan main dalam berpolitik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Jangan ada paksaan dari siapapun. Itu instruksi saya, mari jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab," tegasnya.

Pada bagian lain instruksinya, Kepala Negara mengatakan, semua gubernur dan para bupati/wali kota agar membantu Komisi Pemilihan Umum di masing-masing daerah karena beban tugas yang berat.

"Atasi setiap masalah sesuai dengan kewenangan, bantu KPU, tugas mereka tidak ringan, apalagi dengan putusan MK kemarin, bertambah pekerjaan KPU. Kita semua sudah membaca isi dari putusan MK, beri ruang dan beri bantuan agar betul-betul pemungutan suara berjalan dengan baik," paparnya.

Dari sisi keamanan dan ketertiban, Presiden juga meminta semua pihak terus menjaga suasana kondusif yang sudah berlangsung hingga saat ini sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya dengan baik.

Laporan gubernur

Sementara itu dalam telewicara dengan 11 gubernur dilaporkan kesiapan masing-masing daerah terkait daftar pemilih tetap, distribusi logistik dan situasi keamanan.

Para gubernur yang mengikuti telewicara itu yaitu Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Maluku Karel Ralahalu, Gubernu Kalimantan Timur Awang Faruk, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Gubernur Sulawesi Utara SA Sarundajang, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan, distribusi logistik di daerahnya sudah mencapai 92 persen hingga Senin (6/7) kemarin mengingat kondisi alam Papua yang cukup sulit.

Sementara Gubernur Jatim Soekarwo melaporkan nama-nama yang ada dalam DPT pemilu legislatif lalu sudah dimutakhirkan bekerja sama dengan KPU setempat dan juga tim sukses ketiga pasang capres-cawapres sehingga warga yang sudah meninggal, anggota TNI-Polri yang masih aktif diharapkan tidak lagi tercantum.

Kesiapan penyelenggaraan pilpres di masing-masing daerah juga dilaporkan oleh para gubernur lainnya. Rata-rata mereka menyatakan distribusi logistik sudah mencapai 100 persen dan situasi keamanan yang kondusif.

Mereka juga melaporkan kesiapan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk bagi warga memiliki hak pilih yang tidak tercantum dalam DPT di TPS kawasan tempat tinggal mereka.

ant/kem




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Skenario Pelaksanaan Putusan MK


By Republika Newsroom
Selasa, 07 Juli 2009 pukul 15:40:00

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki skenario untuk melaksanakan putusan Mahmakah Konstitusi (MK). Skenario itu dijalankan oleh penyelenggara pemilu di tingkat lapangan, dari KPU kabupaten/kota hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS).

"Secara kronologis, pada hari ini (Selasa, 7/7) diharapkan warga masyarakat untuk mengecek posisinya apakah sudah terdaftar di DPT atau tidak," kata I Gusti Putu Artha, anggota KPU, di kantornya Selasa. Kalau sudah terdaftar di DPT, katanya, pastikan sudah mendapat formulir C4. Kalau tidak terdaftar di DPT, warga sudah bisa daftar di KPPS pada RT/RW sesuai alamat dalam KTP itu.

"Langkah berikutnya adalah anggota KPPS bersama anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan pada malam hari ini (Selasa, 7/7) bisa melakukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan kebutuhan surat suara yang ada," ujarnya. Setelah melakukan koordinasi, lanjut Putu, akan terdapat beberapa kemungkinan.

"Kalau ternyata nanti setelah berdasarkan evaluasi dan pendaftaran hari ini (Selasa, 7/7) di sebuah TPS ternyata dipastikan kekurangan surat suara, maka yang dilakukan adalah KPPS bersama PPS koordinasi pendistribusian pemilih ke TPS tersebar di RT/RW yang masih ada sisa surat suaranya itu," kata Putu.

Kalau ternyata di TPS di satu RT/RW itu kemungkinan ketersediaannya juga habis, kata Putu, maka PPS koordinasi pemindahan surat suara dari TPS lain di satu desa/keluarahan untuk bisa dikirim kelebihannya nanti di TPS-TPS yang kekurangan surat suara. "Besok (Rabu, 8/7) pemilih ber-KTP membawa KK atau identitas lain untuk dicatat oleh KPPS pada formulir," kata Putu

Dalam formulir itu dicatat nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, dan alamatnya. "Ada formulir tersendiri yang disiapkan untuk KPPS," katanya. Pemilih ber-KTP ini baru bisa menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 atau satu jam sebelum TPS ditutup karena akan disesuaikan dengan ketersediaan surat suara. Logikanya, kata Putu, kemungkinan surat suara setelah pukul 12.00 akan terlihat masih ada sisa atau tidak.

ikh/ism





Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

SBY Siapkan Proses Hukum Fitnah Pasca Pilpres












By Republika Newsroom
Selasa, 07 Juli 2009 pukul 22:51:00

JAKARTA--Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempersiapkan upaya hukum atas fitnah selama masa kampanye tahun 2009. Pelaporan ini diajukan setelah pemungutan suara pada 8 Juli 2009.

"Sekarang sepertinya biasa-biasa saja karena musim pilpres, tetapi negara kita negara hukum, bukan negara main-main. Pencemaran nama baik seseorang, saya punya hak untuk menuntutnya secara hukum, nanti setelah 8 Juli 2009," katanya kepada majelis dzikir di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (07/7) malam.

Pelaporan itu dilakukan usai pemungutan suara pilpres, kata SBY dengan tujuan supaya tidak mengganggu proses yang politik dalam pilpres. ''Saya tidak bisa menyampaikan satu per satu. Nanti saja setelah 8 Juli usai, saya akan sampaikan luar biasa cobaan kepada kami dan keluarga dan kita semua yang berhati lurus menghadapi cobaan dan ujian ini.''

Meski begitu, ia merasakan beban beratnya atas tudingan dan fitnahan yang ditujukan kepadanya dan keluarganya. Dia mencontohkan soal berita-berita korupsi, jauhnya SBY dari komunitasa Islam bila terpilih, isu penyusunan kabinet padahal pilpres pun belum, dan ada tuntutan ke SBY melaporkan ke KPK soal korupsi di setiap pengambilan keputusan. "Bahkan sekarang ini, hari ini saja, tidak terbilang, apa namanya fitnah dan berita yang tidak ada, jadi ada."

Pihaknya juga membeberkan soal pengalamannya dalam pilpres sebelumnya. Contohnya SBY diisukan sudah menikah sebelum masuk akmil dan selebaran 'Jangan Memilih SBY' akibat terima bantuan asing.

"Kalau fitnah itu datang dari saudara kita, berarti ada di antara kita yang akhlaknya belum baik yang kepribadiannya juga belum baik. Saya malu, kok ada bangsa Indonesia melancarkan fitnah yang luar biasa kejinya," keluhnya.

Karena itu, SBY meminta agar masyarakat tak mudah percaya. Bahkan, pihaknya meminta, kalau ada yang mengetahui soal fitnah itu, dimintanya untuk mencatatkan darimana dan kapan, serta di-sms-kan kepadanya agar diselesaikan secara baik. "Saudara-saudara kita yang kebahagiaannya menyebarkan fitnah, harapan saya dibimbing ke jalan yang benar."

Untuk itu, pihaknya berdoa agar dalam pilpres ini dijauhkan dari cara-cara yang tidak terpuji seperti fitnah, kampanye hitam, kekerasan, dan tindakan-tindakan yang curang.

Selain itu, SBY juga berdoa agar negara ini bermartabat dan sejahtera. Harapan lainnya adalah pilpres berjalan aman, tertib, lancar, dan demokratis. "Semoga semua pihak dapat menerima hasil pemilu. Bagi yang tidak berhasil, juga ikhlas, menerima hasilnya dan tidak melakukan tindakan anarkis yang justru tidak demokratis."

wed




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

KPU Temukan Sejuta Pemilih Ganda



By Republika Newsroom
Selasa, 07 Juli 2009 pukul 20:58:00

JAKARTA -- Protes pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo Subianto tidak sia-sia. Setelah disisir, KPU mengakui menemukan sekitar sejuta pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada dari 64 kabupaten yang telah disisir.

Hal itu diungkapkan oleh Capres Jusuf Kalla (JK) setelah mendapakan laporan dari Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari. ''Ketua KPU katakan baru 64 kabupaten (yang disisir) atau 15 persen suara, terdapat pemilih ganda sejuta,'' kata JK yang mengemukakan laporan KPU itu, usai menerima puluhan ulama di kediaman resminya di Jakarta, Selasa (7/7).

Dari hasil penyisiran itu, JK semakin yakin bahwa masih besar potensi pemilih ganda yang terdapat di DPT. Namun, katanya, sayangnya waktu yang tersedia sangat mepet untuk bisa menuntaskan seluruh penyisiran sebelum hari penyontrengan. Meski demikian, JK tetap memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan penyisiran itu sebagai bukti bila usai pilpres nanti muncul penggelembungan suara. ''Jadi bahan sehingga kalau ada penggelembungan, kita mengetahuinya,'' ujarnya.

Menurut JK, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkenankan warga negara yang belum terdaftar menggunakan KTP semata-mata untuk memenuhi hak pilih rakyat. Dia yakin keputusan ini bisa dijalankan di lapangan oleh para penyelenggara pemilu.

djo/bur




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

HTI: Pilih Capres Pro-Islam

By Republika Newsroom
Selasa, 07 Juli 2009 pukul 21:00:00

JAKARTA — Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyerukan agar anggotanya memilih pasangan capres/cawapres yang mendukung penegakan hukum Islam. HTI juga menginginkan penyelenggaraan pilpres harus memenuhi kriteria pengangkatan kepala negara (nashb al-ra’is) yang hukumnya terkait dengan dua konteks, yaitu person dan sistem.

Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, menerangkan, dalam kaitannya dengan person, Islam menetapkan seorang kepala negara harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan (syurutul in’iqadz), yaitu sejumlah keadaan yang akan menentukan sah dan tidaknya orang menjadi kepala negara.

Syarat-syarat itu, kata Ismail, adalah muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil atau tidak fasik, dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara. “Kami mengharamkan figur wanita sebagai kepala negara,” ujar Ismail, Selasa (7/7).

Adapun kaitannya dengan sistem, lanjut Ismail, harus ditegaskan siapa pun yang terpilih menjadi kepala negara wajib menerapkan sistem Islam. “Ini adalah konsekuensi akidah dari seorang kepala negara yang muslim.”

Selain itu, menurut HTI, tugas utama kepala negara dalam Islam adalah untuk menjalankan syariat Islam dan memimpin rakyat dan negaranya dengan syariat tersebut. “Hanya dengan cara itu sajalah, segala tujuan mulia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan tercapai,” imbuh Ismail.

HTI juga sudah memberikan arahan-arahan kepada anggotanya dalam berpartisipasi dalam pilpres. Di antara rambu-rambu yang ditetapkan HTI adalah calon yang dipilih hendaknya bersedia mengubah sistem sekuler yang ada dan melaksanakan syariat Islam secara kaffah, menyeluruh dan konsisten.

HTI pun mengimbau agar memilih kepala negara yang mampu menjamin kekuasaan atas negeri ini tetap independen (merdeka) dan hanya bersandar kepada kaum muslim dan negeri-negeri muslim. “Bukan bersandar kepada salah satu negara kafir imperialis atau di bawah pengaruh orang-orang kafir,” tandas Ismail.

ade/ism




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Walau Pilihan Beda, Persaudaraan di Atas Segalanya

By Republika Newsroom
Selasa, 07 Juli 2009 pukul 21:07:00

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan mengimbau kepada umat Islam Indonesia untuk mengikuti pemilihan presiden/wakil presiden dengan tertib dan damai.
Walaupun pilihan terhadap pasangan capres/cawapres berbeda, namun umat Islam harus tetap mempertahankan persaudaraan di atas segala-galanya. “Semua pihak agar menjaga dan mengendalikan diri agar jangan sampai terpancing pada provokosi terhadap benturan-benturan dan konflik sosial,” ujar Amidhan, Selasa (7/7).

Menurut Amidhan, pilpres merupakan wahana bagi umat Islam untuk turut menentukan nasib bangsa, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Karenanya, sesuai dengan fatwa MUI se-Indonesia di Padang Panjang, beberapa waktu lalu, kaum Muslim Indonesia hendaknya memilih satu di antara tiga pasang capres/cawapres yang ada. “Kriterianya, setidaknya mendekati kriteria fatwa MUI, yaitu beriman, bertaqwa, dapat dipercaya, amanah, dapat membawa aspirasi umat Islam, serta punya kompetensi membangun bangsa ini,” tandas Amidhan.

ade/bur




Bookmark and Share


Klik selengkapnya...

Blogger template 'Purple Mania' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP