Penulis Jerry Gray Mualaf yang Cinta Indonesia

By Republika Newsroom
Senin, 01 Juni 2009 pukul 04:24:00

BEKASI -- Jerry D Gray, penulis sejumlah buku laris, ternyata seorang mualaf yang sangat mencintai Indonesia dengan mengurus naturalisasinya dari warga AS ke WNI, menikah dengan orang Indonesia dan menetap di Jakarta.

"Bagi saya Indonesia itu ibarat surga. Saya sudah ke banyak negara dan di sini saya mendapatkan kedamaian bergaul dan berinteraksi sosial dengan komunitas Muslim terbesar di dunia," ujar Jerry, di Bekasi, Minggu.

Beristrikan seorang perempuan Tasikmalaya dan dikaruniai seorang anak laki, Jerry menyatakan memiliki banyak kegiatan di Indonesia yang membuat dia makin betah yaitu memberikan pengajian, berbagi pengalaman dan menulis buku.

Tidak banyak orang yang menyangka Jerry D. Gray, warga AS yang pernah menjadi prajurit angkatan udara negara adidaya itu, ternyata seorang mualaf yang tekun beribadah.

Jerry mengatakan, menjalankan ajaran Islam secara kaffah sebagaimana diajarkan dalam kitab suci Al`Quran. Semua itu baru terlaksana setelah berproses dalam waktu cukup lama.

Bagi penulis sejumlah buku di antaranya "Deadly Mist", "Demokrasi Barbar ala AS` dan "Dosa-dosa Media Amerika" itu, ketertarikan terhadap Islam dimulai justru dari tanah Arab tempat ajaran Islam itu sendiri pertama kali diturunkan kepada Rasul Allah SWT.

Sebagai AU yang ditugaskan di Arab Saudi, ia melihat betapa khusyuk dan ikhlasnya orang menjalankan shalat hingga mau meninggalkan segala aktivitas mereka termasuk berkaitan dengan uang sekalipun.

"Ketika mengalun suara adzan, dipinggir jalan orang pada shalat, karyawan toko dan mall semua shalat dan barang dibiarkan begitu saja namun tidak ada yang hilang. Semua melaksanakan shalat dengan khusuk," ujar Jerry, yang pernah selama 2,5 tahun menjadi wartawan di sebuah TV swasta di Indonesia itu.

Ia menjadi bingung sekaligus takjub. Setelahnya kesadaran untuk mengenal ajaran Islam langsung tak tertahankan. Ia melihat cahaya iman justru setelah melihat orang-orang melaksanakan Shalat.

Jerry mengaku ketika pertama kali memegang kitab suci Al Qur`an badannya langsung merinding, ketika akan membaca hatinya bergetar dan sejurus kemudian suara tangis mengiringinya membaca terpatah-patah ayat Al Qur`an.

Setelah hatinya merasa mantap ia kemudian memilih menjadi mualaf di Arab Saudi. Keislamannya belum serta merta jadi mantap. Ia pertama kali hanya melaksanakan shalat dua kali dalam seminggu.

"Ketika tertimpa musibah saya bawa shalat, ternyata saya dapatkan ketenangan dan musibah hilang. Setelah itu saya makin rajin shalat," ujar Jerry yang kini berisitrikan wanita asal Tasikmalaya Jabar itu.

Kini dalam kesehariannya, Jerry seringkali dimintai pandangan-pandangannya tentang Islam, demokrasi, dan terorisme. "Islam itu agama rahmatan lil alamin dan orang Islam bukanlah teroris," ujar ayah satu anak itu.

Bagi mantan wartawan CNBC itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia merupakan surga yang ada di dunia. Ia pun kini tengah mengurus naturalisasi dengan menjadi WNI sebagai ranah perjuangannya terhadap Islam. - ant/ahi

Sumber: Republika Online

Klik selengkapnya...

JK: Kita bukan Bangsa "Martabak"

By Republika Newsroom
Jumat, 05 Juni 2009 pukul 17:10:00

PALU -- Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat, menegaskan, Indonesia bukan bangsa martabak yang bisa dibanting kiri kanan oleh bangsa lain tanpa bisa melawan."Bangsa Indonesia punya harga diri dan memiliki martabat," kata Jusuf Kalla sebelum membuka Rakernas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bertema "Bersatu untuk bangkit demi kejayaan Indonesia yang lebih bermartabat" di Palu.

Untuk itu, pemudan Indonesia, demikian Kalla, harus mampu menjadi pilar bangsa yang mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa bermartabat."Jangan sampai kita selalu ditindas oleh bangsa lain. Untuk berhasil selalu ada risiko, Jadi jangan takut," katanya.

Selain membuka Rakernas KNPI, Jusuf Kalla akan mengunjungi pula Pondok Pesantren Madinatul Ilmi di Donggala dan deklarasi tim kampanye JK-WIN.ant/kpo

Sumber: Republika Online

Klik selengkapnya...

Kronologi Penanganan Kasus Manohara Oleh KBRI Kuala Lumpur

Jumat, 05/06/2009 02:25 WIB

Ramdhan Muhaimin - detikNews

Kuala Lumpur - Drama Manohara Odelia Pinot masih menyita perhatian publik di Tanah Air dan terus menghangat. Model cantik yang berhasil lari dari Kesultanan Kelantan tersebut tidak saja menuduh Pangeran Kelantan telah melakukan kekerasan, tapi juga mempermasalahkan sikap KBRI Kuala Lumpur yang terkesan tidak melindungi.

KBRI Kuala Lumpur membantah semua tuduhan Manohara dengan mengungkapkan langkah-langkah yang telah dilakukan. Inilah kronologi penanganan kasus Manohara yang telah dilakukan KBRI Kuala Lumpur berdasarkan rilis yang diterima detikcom, Kamis (4/6/2009).

14 Maret 2009
a. Duta Besar RI Malaysia ditemui oleh Daisy Fajarina di Bogor, untuk
menyampaikan masalah yang menimpa putrinya, Manohara, yang menikah dengan salah satu putra Sultan Kelantan.
b. Mendengar laporan tersebut, Duta Besar RI menyarankan untuk melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
c. Untuk memfasilitasi pelaporan tersebut, Duta Besar RI menghubungi Kabareskrim Polri agar dapat menerima Daisy.
d. Duta Besar RI Malaysia menyatakan kepada Daisy Fajarina akan menindaklanjuti permasalahan tersebut di Kuala Lumpur.

19 Maret 2009
a. Daisy Fajarina bermaksud datang menemui Manohara di Malaysia, namun yang bersangkutan dicekal oleh pihak Imigrasi Malaysia di Kuala Lumpur International Airport.
b. Atas pencekalan tersebut, Duta Besar RI memberikan arahan kepada Senior
Liaison Officer (SLO) Polri KBRI untuk memfasilitasi, mengurus dan mengantar Daisy hingga menaiki pesawat untuk kembali ke Jakarta.
c. Duta Besar RI juga memberikan arahan kepada Fungsi Konsuler untuk melakukan pendekatan kepada pihak Kesultanan Kelantan, agar Duta Besar RI dapat menemui Sultan Kelantan.
d. Dalam komunikasi melalui telepon, pihak Kesultanan Kelantan menyampaikan
Sultan sedang sibuk dan menyarankan agar KBRI Kuala Lumpur mengirimkan surat permintaan resmi.

27 Maret 2009
a. KBRI Kuala Lumpur menerima faksimil dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia & Badan Hukum Indonesia (PWNI & BHI), Deplu yang meneruskan surat pengaduan Daisy.
b. Laporan ini digunakan sebagai referensi oleh KBRI Kuala Lumpur untuk
ditindaklanjuti.

2 April 2009
a.Dua orang utusan Kantor Pengacara OC Kaligis yang bertindak selaku pengacara Daisy, datang ke KBRI Kuala Lumpur dan bertemu dengan Duta Besar RI, yang didampingi oleh Ketua Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI (PPWNI) KBRI Kuala Lumpur dan SLO Polri.
b. Kedatangan mereka untuk melakukan konsultasi dengan Duta Besar RI dalam menyelesaikan masalah Manohara.

6 April 2009
Fungsi Konsuler KBRI menyampaikan surat resmi kepada Kesultanan Kelantan, mengenai permintaan Duta Besar RI bertemu dengan Sultan Kelantan serta menanyakan kondisi Manohara.

8 April 2009
Kesultanan Kelantan melalui surat menjawab bahwa jadwal Sultan cukup padat sehingga belum dapat menerima kunjungan Duta Besar RI, dan menjelaskan bahwa kondisi Manohara baik-baik saja.

9 April 2009
KBRI Kuala Lumpur menerima faksimil dari Direktorat PWNI & BHI, Deplu yang
meneruskan surat dari OC Kaligis kepada Menteri Luar Negeri RI mengenai bantuan perlindungan terhadap Manohara.

16 April 2009
a. Duta Besar RI mengirimkan first person note kepada Menlu Malaysia, untuk
meminta klarifikasi mengenai tidak diperkenankannya Daisy bertemu dengan anaknya (Manohara) serta pencekalan imigrasi Malaysia yang menyebabkan Daisy tidak bisa masuk wilayah Malaysia.
b. Surat tersebut belum dijawab secara resmi oleh Menlu Malaysia.

23-24 April 2009
a. Saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Anifah Bin Hj. Aman, Duta Besar RI mendapat penjelasan dari Menlu Malaysia bahwa status pencekalan terhadap Ibu Daisy telah dicabut.
b. Informasi tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada Daisy melalui SLO Polri KBRI Kuala Lumpur. Namun Daisy menyatakan keberatan untuk datang ke Malaysia dengan alasan masih trauma dan kuatir ditangkap Polisi Malaysia. Beliau meminta agar dapat bertemu dengan Manohara di tempat/negara yang netral.
c. Dalam konferensi pers di Jakarta, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Razak menyampaikan bahwa Daisy tidak dilarang masuk ke Malaysia.

30 April 2009
KBRI Kuala Lumpur mengirimkan berita faksimil ke Jakarta melaporkan mengenai
perkembangan kasus Manohara.

3 Mei 2009
Presiden RI telah menghubungi Duta Besar RI melalui telepon dan menanyakan
penanganan kasus ini. Duta Besar RI secara rinci telah melaporkan dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil KBRI. Selanjutnya Presiden memberikan arahan agar dilakukan tindakan dan penanganan yang tepat agar antara peran negara dan hubungan keluarga dapat selaras, dalam rangka mencari solusi yang terbaik.

6 Mei 2009
a. Bertempat di KBRI Kuala Lumpur, Duta Besar RI, didampingi oleh Wakil Kepala Perwakilan dan Ketua Satgas PPWNI menerima kunjungan 3 orang utusan Kesultanan Kelantan yang dipimpin oleh Engku Rajhan Bin Engku Ismail, Sekretaris Khusus Kesultanan. Duta Besar RI menegaskan 2 (dua) permintaannya, yaitu: (i). agar dibuka kembali hubungan komunikasi antara Ibu Daisy dan Manohara, (ii). meminta agar pejabat KBRI dapat menemui langsung Manohara dan memastikan bahwa kondisinya baik-baik.
b. Menanggapi permintaan tersebut, pihak utusan Kesultanan Kelantan menyatakan bahwa pejabat KBRI dipersilakan untuk datang ke Kelantan, namun tidak diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan Manohara.
c. Menanggapi hal tersebut, Duta Besar RI menyatakan keberatannya dan tetap
menuntut agar pejabat KBRI dapat berbicara langsung dengan Manohara. Utusan Kesultanan Kelantan tersebut berjanji akan menyampaikan permintaan tersebut dan segera akan memberikan jawaban.

14 Mei 2009
a. Pada saat menunggu kedatangan PM Malaysia di Airport Sam Ratulangi Menado, Duta Besar RI telah berbicara dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Zainal Abidin Moh. Zain dan meminta agar dapat diperoleh jaminan dari Perdana Menteri Malaysia agar pihak berwajib Malaysia tidak akan menangkap Daisy apabila yang bersangkutan datang kembali ke Malaysia.
b. Pada kesempatan jamuan Gala Dinner dalam rangka Coral Triangle Initiative
Summit, Duta Besar Malaysia menyampaikan kepada Duta Besar RI penegasan PM Malaysia bahwa Polisi Malaysia tidak akan menangkap Daisy apabila yang bersangkutan ingin berkunjung ke Malaysia. Dan diinformasikan, bahwa Sultan Kelantan jatuh sakit. Dengan kondisi Sultan Kelantan yang sakit serius, mempengaruhi upaya untuk dapat bertemu dengan Sultan dan Manohara sendiri.
c. Informasi tersebut juga kemudian telah disampaikan kepada Daisy, namun yang bersangkutan tetap meminta agar pertemuan dengan Manohara dilakukan di negara ketiga yang netral.

26 Mei 2009
Dalam pertemuan Duta Besar RI dengan Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Bin Hamidi mengenai kerjasama pertahanan, Menhan Malaysia mengawali pembicaraan dengan menanyakan mengenai kasus Manohara. Duta Besar RI meminta agar (i) hubungan komunikasi Daisy dan Manohara tidak diputus dan, (ii) menyampaikan harapan agar pejabat KBRI dapat menemui langsung Manohara. Menteri Pertahanan Malaysia mengatakan akan membantu mempertemukan Daisy dengan Manohara karena beliau mempunyai hubungan dekat dengan Kesultanan Kelantan.

Dalam kesempatan yang sama, KBRI Malaysia juga mengklarifikasi sejumlah tuduhan penyuapan yang dituding oleh Manohara. KBRI siap jika memang tuduhan yang diutarakan Manohara terbukti benar. Jika salah, Manohara dituntut untuk meminta maaf di depan publik.

Jika tidak ditanggapi, KBRI akan segera melakukan somasi kepada Manohara. Lembaga ini dinilai adalah institusi resmi dari sebuah negara yang harus dijaga harga dirinya.
(rmd/mok)

Sumber: detikNews

Klik selengkapnya...

Indonesia Tidak Berani Serang Kapal Malaysia

Kamis, 4 Juni 2009 | 06:08 WITA

JAKARTA, KAMIS - Meski memanas akibat provokasi di Ambalat, pasukan TNI tidak akan menyerang Tentara Laut Diraja Malaysia.TNI lebih memilih jalur diplomasi terlebih dulu. Rapat jajaran Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), memutuskan untuk menyelesaikan kasus Ambalat dengan cara diplomasi. TNI juga tidak menambah armada perang ke Ambalat.

"Presiden memerintahkan kebijakan dasar penyelesaian masalah Ambalat ini adalah melalui jalur diplomasi yaitu melalui perundingan penyelesaian garis batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia," ungkap Menko Polhukam Widodo AS usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden SBY dengan jajaran menteri Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/6).

Turut hadir pada rapat terbatas ini antara lain Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan Widodo AS, Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan tiga Kepala Staf Angkatan TNI.

Selain itu, lanjut Widodo, pengelolaan masalah Ambalat juga dilakukan dengan tetap mempertahankan kehadiran unsur-unsur TNI di perbatasan dalam rangka pengawasan dan perairan serta penegakkan kedaulatan. "Dalam hal penegakan kedaulatan ini (armada TNI) terus dipertahankan dan semua respon yang dilakukan terhadap interaksi di lapangan dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan pelibatan yang ada," tambahnya.

Nota Protes

Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijanto mengatakan, TNI AL meminta pemerintah melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia sebagai protes atas aksi provokasi tentara Diraja Malaysia di kawasan Ambalat. Usulan nota protes TNI akan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda.

"Saya akan mengirimkan laporan ke Panglima TNI dan tembusan ke Menlu karena kami tidak bisa langsung meminta, harus melalui Panglima," ujar Laksamana Tedjo Edhy Purdijanto.

Laksamana Tedjo Edhy mengatakan, TNI AL mencatat Kapal Tentara Laut Diraja Malaysia melakukan pelanggaran batas wilayah sebanyak 76 kali. Sedangkan tahun 2008 TNI AL mencatat TLDM melakukan 23 pelanggaran. Sementara hingga bulan ini TNI AL mencatat TLDM sudah 11 kali melanggar batas wilayah Indonesia.

Wilayah Ambalat yang mempunyai luas sekitar 6.700 kilometer persegi kembali dimasuki kapal Malaysia, KD Baung-3509 pada Sabtu lalu. Kapal tersebut dipergoki memasuki wilayah perairan Ambalat hingga sejauh 7,3 mil. Kapal Malaysia ini baru mengakhiri perjalanan ke Ambalat setelah KRI Untung Surapati 872 dan KRI Hasanuddin-366 mengusirnya.

KRI Untung Surapati juga mengusir kapal Malaysia, KD YU 3508 yang turut masuk melalui perairan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, sejauh 12 mil.

Meski begitu, TNI tidak menambah jumlah armada tempur di kawasan Ambalat. "Tidak ada penambahan, yang ada sekarang enam KRI dan tiga pesawat udara yang melaksanakan patroli terus-menerus sepanjang tahun," tandas Laksamana Tedjo.

(Persda Network/ade)

Sumber: Banjarmasin Post

Klik selengkapnya...

Prabowo: Soal Kedaulatan, Kita Harus Bersatu

By Republika Newsroom
Jumat, 05 Juni 2009 pukul 20:49:00

JAKARTA -- Mantan Danjen Kopassus yang maju sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, menyatakan persoalan seperti kasus Ambalat membutuhkan persatuan seluruh komponen bangsa. Dalam hal semacam ini, kata dia, seluruh rakyat Indonesia harus mendukung langkah tegas yang diambil Presiden Indonesia, siapapun itu yang sedang menjabat.

''Dalam hal yang menyangkut kedaulatan negara, kita harus bersatu. Semua unsur harus mendukung Presiden Indonesia yang sedang menjabat,'' kata Prabowo seusai mengikuti rapat strategis di kediaman Megawati, Jumat (5/6) malam. Dia menyerukan seluruh komponen bangsa untuk bersatu ketika negara menghadapi persoalan ancaman kedaulatan seperti kasus Ambalat ini.

Meski tak pernah menginginkan rusaknya hubungan persahabatan dengan Malaysia, kata Prabowo, ada hal-hal yang tak bisa ditawar. ''Soal kedaulatan negara bukan hal yang bisa ditawar-tawar,'' tegas dia. Karenanya, kata dia, meski sekarang dia sedang berkompetisi dengan incumbent, persoalan ancaman kedaulatan tetap harus dihadapi bersama dan tidak untuk saling serang demi kepentingan kampanye saja. ann/pur

Sumber: Republika Online

Klik selengkapnya...

PBNU Sambut Positif Pidato Obama

By Republika Newsroom
Jumat, 05 Juni 2009 pukul 19:53:00

JAKARTA -- Ketua PBNU, Masykuri Abdillah, menilai positif pidato Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama yang ingin membina hubungan yang lebih baik dengan dunia Islam.

“Saya seperti pada umummya muslim, sangat positif menilai pidato Obama. Ini awal pemenuhan janji Obama ketika kampanye yang ingin memulai kembali atau membuka lembaran baru hubungan antara AS dan dunia Islam,” paparnya kepada pers, Jum’at (5/6).

Langkah Obama ini merupakan lengkah memperbaiki kesalahpahaman antara Islam dan AS yang meningkat setelah terjadinya serangan WTC 11 September 2002, yang mana orang Amerika melihat Islam sebagai ancaman dan agama pendukung terror.

Sementara di dunia Islam, banyak muslim memiliki persepsi negatif terhadap AS yang dianggap sebagai negara ekspansionis, penindas, apalagi dengan munculnya keadaan sekarang ini, dimana AS sebagai satu-satunya super power di dunia sehingga tidak ada yang mengimbangi kebijakan global AS.

Perlu Pembuktian
Yang paling penting saat ini, menurut Guru Besar UIN Syafi Hidayatullah ini adalah langkah kongrit kebijakan AS, “Obama sudah menyadari, kenyataan yang ada tidak bisa dirubah dalam pidato,” tandasnya.

Persoalan yang paling mendasar yang perlu diselesaikan dalam hubungan dengan dunia muslim adalah penyelesaian masalah Palestina dan Israel, yang ini dianggap bisa mempengaruhi hubungan dengan yang lainnya disamping persoalan lain di Afganistan dan Irak.

“Obama juga harus menunjukkan, Israel harus mengakui rakyat Palestina memiliki hak untuk membuat dan memiliki negara sendiri,” terangnya.

Upaya ini tampaknya tak akan berlangsung dengan mudah bagi Obama mengingat kuatnya lobi Yahudi di Amerika Serikat.

“Tapi saya fikir, kalau obama mau, sebenarnya bisa, karena dunia juga sudah berubah. Penduduk AS juga sudah mulai sadar bahwa menganakemaskan Israel terus menerus tanpa kritis juga hal yang tidak disukai, oleh karena itu, kalau obama sungguh-sungguh, banyak didukung rakyat AS. Mereka juga sudah bosan dengan ketegangan yang ada yang dimunculkan oleh pemerintahan Bush,” tandasnya.

Tantangan lain yang harus dihadapi Obama datang dari dunia Islam, yaitu kelompok garis keras yang menganggap pernyataan Presiden pertama dari kulit hitam Obama ini hanya hanya sebagai retorika saja.

Dialog dengan Iran menurut Masykuri harus diutamakan bagi Obama, apalagi ia sudah menyatakan Iran memiliki hak untuk terhadap energi nuklir untuk perdamaian, bukan untuk peperangan.

“Ini belum pernah diucapkan presiden AS pada masa lalu. Iran seharusnya juga tidak apriori menentang Obama,” imbuhnya.

Dialog dengan Iran sendiri akan tergantung hasil pemilu yang akan berlangsung di Iran yang mencerminkan persaingan antara kubu konservatif dan kubu reformis. “Jika kubu reformis menang, akan semakin dekat babak baru Amerika dan Iran, tapi kalau yang menang kubu konservatif, perlu beberapa waktu lagi, setelah Obama menunjukkan keberhasilan menekan Israel mundur dari daerah yang diduduki,” ujarnya.

Terkait dengan Al Qaidah, tak hanya Barat, dikalangan umat Islam sendiri banyak yang tidak sepakat dengan cara-cara yang digunakan.nol/taq

Sumber: Republika Online

Klik selengkapnya...

TNI: Ambalat Bagian NKRI!

By Republika Newsroom
Jumat, 05 Juni 2009 pukul 20:55:00

JAKARTA -- Markas Besar TNI menegaskan, blok Ambalat di Laut Sulawesi sebagia bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai peta hukum laut internasional UNCLOS 1982."Siapa pun pihak yang memasuki wilayah tersebut, berarti telah melanggar kedaulatan RI," kata Juru Bicara TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen, kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

TNI, lanjut dia, tidak pernah menyatakan Blok Ambalat sebagai wilayah dengan status dalam sengketa. "Blok Ambalat, adalah bagian NKRI sesuai ketentuan hukum laut internasional," katanya menanggapi pernyataan Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jenderal Abdul Aziz Zaenal bahwa pernyataan militer RI tentang blok Ambalat tak berdasar.

Karenanya, tambah Sagom, militer Indonesia akan tetap melakukan pengamanan di area tersebut sambil perundingan antara kedua negara menghasilkan kesepakatan tentang Ambalat.

Sementara itu juru bicara Departemen Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Malaysia terkait pelanggaran wilayah RI di Ambalat oleh kapal-kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM)."Surat protes itu sudah kami layangkan kemaren, sebagai peringatan bagi pemerintah Malaysia," ujarnya.

Tentang perundingan kedua pihak, Faizasyah mengatakan, masih menunggu konfirmasi dari Malaysia. "Kemungkinan Juli kami akan bertemu untuk membahas perselisihan di Blok Ambalat," katanya. ant/kpo

Sumber: Republika Online

Klik selengkapnya...

Menelusuri Sisi Aneh: Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

2009 Mei 15
tags: boediono, ehm, ekonomi boediono, faisal basri, John Perkins, sisi lain pak boediono
by nusantaraku


Saya pikir banyak orang Indonesia pasti mengenal sosok Faisal H Basri (FHB), SE, MA. Ia sering muncul di TV seagai seorang analisis ekonomi kawakan. Ia adalah seorang ekonom lulusan Vanderbilt University, Tennessee – Amerika. Bahasa yang lugas, penampilan sederhana melekat pada sosok pria kelahiran Bandung 50 tahun silam. Ia sempat terjun di dunia politik dengan mendirikan partai PAN dan menjadi Sekjen Pertama PAN. Ia pula menpionirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun kini tetap setia menjadi staf pengajar FE-UI.

Munculnya nama Bapak Faisal Basri mungkin menjadi titik nadir pro-kontra bagi mereka yang tidak menyukai bahkan timbulnya aksi gerakan anti Say No to Boediono, Say Yes to Budi Anduk. Hal ini muncul dari tulisan yang sangat memukau dari Faisal H Basri yakni Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal di blog kompasiana-nya. Di blog tersebut, pak Faisal sebutkan bagaimana pertemuanya pertama pada Pak Boediono lalu secara berurutan menceritakan sisi lain dari Pak Boediono. Pak Boediono adalah seorang ekonom handal, itu pasti karena beliau adalah seorang Guru Besar Ekonomi.

Dalam artikel tersebut Pak Faisal menuliskan bagaimana sosok Boediono yang bersahaja, santun dan memegang teguh dan bekerja keras sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang dianutnya.

Sikap rendah hati itulah [red: Pak Boediono] yang paling membekas pada saya. Lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Kalau ditanya yang “nyerempet-nyerempet,” jawabannya cuma dengan tersenyum. Saya tak pernah dengar Pak Boed menjelek-jelekkan orang lain, bahkan sekedar mengkritik sekalipun. – kutipan : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

*******

Menulusuri Sisi : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

Tulisan pak FHB memang sangat diperlukan untuk membangkitkan citra yang seimbang atas sosok Pak Boediono. Begitu juga halnya pada pencitraan (Alm) Ali Alatas, Amien Rais, SBY, DN Aidit ataupun Soeharto. Bagi mereka yang dekat dengan pak Harto, mereka merasakan getaran kesederhanaan, kesantunan sekaligus ketegasan dalam diri beliau.

Namun, disisi lain kita merasakan hal yang berbeda, sebagian masyarakat mungkin benci akan tindakan refresif (Alm) Soeharto mengejar dan membunuh dengan sadis para simpatisan PKI yang tidak tahu menahu kejadian Gestapu, mengejar para aktivisis yang menentang aksi KKN. Dan siapa sangka Jenderal dengan Senyum manisnya dengan bicara begitu santun bisa begitu “dingin” dan terjadi praktik KKN dimasanya. Begitu juga sosok Aidit yang dicam “beringas” dan “amoral”, namun disisi lain ia memiliki sifat-sifat yang begitu halus dan etos baik di partai maupun dikeluarga dan sahabatnya.

Masa lalu telah berlalu, kita harus menatap masa depan dengan belajar dari sejarah masa lalu. JAS MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itulah pesan Bung Karno kepada kita. Begitu hendaknya kita menyikapi pro dan kontra atas pribadi Boediono. Mengapa ada yang pro dan mengapa ada kontra, adalah hal yang wajar dalam suatu sistem demokrasi. Namun, setiap pro dan kontra hendaknya memiliki landasan yang jelas, mengapa pro dan mengapa kontra. Dan alangkah baiknya jika kita bukan seperti Burung Beo yang hanya mengikuti apa kata orang tanpa memahami betul kondisi-kondisi sebenarnya.

Disisi lain, saya agak merasa aneh pernyataan Pak FHB beberapa waktu dulu ketika beliau berada di Padang-Sumatera Barat dan ditanya oleh Padang Today, bagaimana pandangan FHB jika Boediono dipilih sebagai cawapres.

“Saya menilai sayang jika Prof. Boediono ditempatkan sebagai Wapres,dia itu teknokrat, lebih tepat jika dia mengurus persoalan ekonomi dan moneter di level menteri, akan lebih optimal,” Ditambahkan Faisal, kemampuan Boediono justru akan terhambat jika dia diposisikan sebagai Wapres.

“Pak Boediono diakui dunia sebagai pakar ekonomi moneter, kemampuannya justru dibutuhkan untuk mengelola ekonomi dan moneter kita, yang menjadi domain kerja Menko Ekonomi serta Gubernur BI, jadi kalau dia ditempatkan di Wapres justru kontraproduktif,” ungkap FHB.

Pak FHB saat ini tampak sekali mendukung SBY-Boediono, padahal pada 20 Desember Faisal Basri mengemukan kegagalan ekonomi SBY yang selama ini dimotori Boediono sebagai Menko Perekomian dan Menkeu Sri Mulyani. FHB mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan janji-janji SBY saat melakukan kampanye. Ia mengatakan tersebut d Hotel Aston Atrium Jakarta – RakyatMerdeka

“Hati-hati saat kampanye bila SBY bicara tentang angka pengangguran dan kemiskinan menurun….. Presiden yang dipilih berhasil alakadarnya. Tidak ada perbaikan secara signifikan. Apa gunanya dipilih lagi. Buat apa kita pilih yang katanya doktor, bintang empat (jenderal), ahli pertanian,”

Pengangguran misalnya, terjadi pengurangan atau penurunan angka pengangguran dari 9,1 persen tahun 2007 menjadi 8,1 persen tahun 2008.
“Tapi itu di sektor informal, pedagang kaki lima yang tidak ada pensiun, tidak ada tunjangan kerja. Beginilah kalau presidennya jaim (jaga image), berbedak terus, berkosmetik terus,”

Faisal menambahkan, selama kepemimpinan SBY, telah tercipta jurang yang cukup dalam antara si kaya dan si miskin. Subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Bahkan belum sebulan yang lalu yakni 27 April 2009, Faisal Basri secara gamblang menulis Menakar Kinerja SBY-JK di Kompas cetak :

Selama tahun 2004-2008, anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tetapi angka kemiskinan hanya turun 1 persen saja. Bukti tumpulnya kebijakan ekonomi untuk memberantas kemiskinan terlihat pula dari perbandingan dengan negara-negara tetangga.

Pemerintahan SBY-JK juga bisa dipandang terseok-seok dalam memerangi pengangguran dan meningkatkan kualitas pekerja. Angka pengangguran terbuka memang turun sedikit dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 8,4 persen pada tahun 2008. Namun, pada periode yang sama terjadi peningkatan underemployment (separuh menganggur) dari 29,8 persen menjadi 30,3 persen.

Pemerintahan SBY-JK gagal untuk menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mengutamakan penguatan sektor produksi barang. Yang paling mencolok adalah kinerja industri manufaktur.

Dari analisis tajam seorang FHB 1 bulan yang lalu atas kinerja ekonomi pemerintah SBY-JK selama 2004-2008 yang hampir3 tahun dipimpin oleh tim ekonomi Boediono sudah gagal. Analisis yang tajam dari FHB pada tanggal 27 April 2009 tidak jauh berbeda dengan analisis 5 bulan lalu pada 29 Desember 2008 dan juga sebelum-belumnya. Namun, pasca Boediono dipinang SBY, pola analisis FHB berubah dan bisa dikatakan lebih dari 100 derajat. Apakah analisis tajam FHB sudah terbeli oleh politik? Apakah FHB akan kembali masuk ke politik seperti pada tahun 1998 silam?

*******

Pemaparan Pak FHB mengenai Boediono merupakan salah satu tulisan terpercaya, dan patut diberi apresiasi yang selayaknya karena berdasarkan realitas kedekatan dan analisisnya. Secara garis besar, FHB menggambarkan sosok kepribadian yang unggul dalam diri Boediono. Kepribadian yang unggul inilah yang membawa dirinya menduduki posisi yang strategis di negeri ini. Namun, kita harus juga menelusuri sisi lain, hal yang tidak bisa kita lupakan dalam perjalanan bangsa ini yakni BLBI dan Agenda Penjualan BUMN Strategis serta Perbankan BPPN yang mana total kerugian negara akibat aksi ini mencapai ribuan triliun. Kita perlu tahu bahwasanya agenda-agenda tersebut merupakan buah dikte dari IMF pada saat itu (2002). Dan kita pun sudah melihat adanya ketimbangan tulisan pak FHB pada 14 Mei dengan 27 April.

Dalam kesempatan ini, saya akan mengutip langsung pernyataan Pak Boediono atas Agenda IMF tersebut dengan tulisan pink (versi Inggris) di Jakartapost (27 Februari 2002):
Menteri Keuangan Boediono menyatakan optimismenya pada hari Selasa bahwa pemerintah sanggup memenuhi “Agenda Utama” yang dikeluarkan IMF sebagai syarat bantuan pendanaan [catatan: utang masih dikatakan sebagai dana bantuan].

Agenda-agenda IMF diantaranya adalah:
1. Negara harus menjual BUMN-BUMN strategis kepada pemilik modal dengan harga yang diintervensi oleh IMF. Indosat, Telkom adalah salah satu buah produk IMF pada saat itu.
2. Negara harus menjual bank-bank BPPN seperti BCA, Danamon, BII, dengan harga jauh dibawah kewajaran yang akan membebani anggaran (BLBI) hingga ratusan triliun. Salah satu contohnya adalah menjual BCA seharga 10 Triliun padahal harga obligasi rekap yang melekat pada BCA 58 triliun + aset-aset tetap. Negara dirugikan lebih dari 50 triliun + bunga berjalan yang jika ditotalin hampir 100 triliun. Inilah kasus BLBI yang hingga saat ini masih meninggalkan ketidakadilan bagi rakyat yang tidak tahu menahu.
3. Negara harus mengurangi dan pada akhirnya harus menghapus subsidi minyak, air, listrik dan pendidikan. Kebijakan ini terus dilakukan dan pada Desember 2008, secara resmi pemerintah SBY-JK mengatakan “Tidak ada lagi subsidi minyak, kita kembali ke harga pasar“. Untuk pendidikan, diterbitnyalah UU BHP. Dengan adanya penghapusan subsidi, maka perusahaan asing baik disektorBBM maupun pendidikan akan menjadi tuan di tanah kita.
4. Negara secara tidak langsung dipaksa untuk mengekspor barang-barang mentah ke luar negeri lalu diimpor dalam bentuk barang jadi.
5. Negara harus tetap mengutamakan memberi bantuan yang besar kepada lembaga-lembaga/perusahaan besar. Ini disebut juga sebagai paham trickle down effect

Pihak IMF diperkirakan tiba bulan depan di Jakarta untuk mereview program reformasi ekonomi negara ala IMF. Bantuan IMF sangatlah penting dan mendesak (krusial) bagi pemerintah untuk penjadwalan kembali skema pembayaran utang dengan [rentenir] Paris Club pada April 2002 mendatang.

Boediono sangat meyakini konsep reformasi ekonomi yang didikte oleh IMF. Tujuan IMF, Paris Club, WB dan begitu juga agen EHM seperti John Perkins akui adalah membuat kesepakatan untuk memberi pinjaman ke negara lain, jauh lebih besar dari yang negara itu sanggup bayar. Dalam kesepakatan antarnegara itu, IMF, EHM CS berusaha menekan negara-negara lain agar memberikan 90 persen dari pinjamannya kepada perusahaan-perusahaan AS, seperti Halliburton atau Bechtel. Kemudian perusahaan-perusahaan AS tersebut akan masuk membangun sistem listrik, pelabuhan, jalan tol dan lainnya di negara-negara berkembang. Setelah mendapatkan utang, AS akan memeras negara tersebut sampai tak bisa membayarnya. Dengan alasan itu, barulah AS akan mendesak negara-negara lain untuk menyerahkan sumber kekayaan alamnya, seperti minyak, gas, kayu, tembaga dan lainnya ke AS. Bagaimana jika negara-negara itu menolak? John Perkins menyatakan, mereka bisa saja dibunuh. Ini bukan isapan jempol. Dua tokoh dunia, yakni Presiden Panama Omar Torijos dan Presiden Ekuador Jaime Rojos dibantai karena menolak kerja sama dengan AS. [beli buku : John Perkins : Confession of EHM - coba search internet tentang The Dead of Omar Torijos dan The dead of Jaime Rojos]

“Agenda Utama adalah persyaratan dan perihal yang harus pemerintah laksanakan. Tapi, saya yakin bahwa kita mampu memenuhi semua persyaratan tersebut tepat waktu.”, ungkap Boediono kepada Wartawan setelah sesi dengar pendapat di Komisi IX DPR.

Dari jumpa pers tersebut, sangatlah jelas bahwa Boediono sebagai Menkeu di era Gotong Royong sangat patuh pada IMF dengan agenda menjual Indonesia ke tangan swasta dan asing.

Ia [Boediono] tidak menjabarkan secara jelas apa saja “Agenda Utama” IMF tersebut. Namun, Boediono memastikan bahwa penjualan 51% saham BCA [berada dibawah naungan BPPN] dengan proses yang kredibel, dan strategi yang jelas untuk mengatasi utang yang membengkak dari Bank-Bank BPPN (yang mendapat likuiditas BLBI) hasil utang para pemilik bank tersebut, termasuk dalam daftar “Agenda Utama IMF mendesak Indonesia”.

Sejarah gamblang Boediono (Menkeu) bersama Menko Dorodjatun dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi secara tidak langsung mengubah utang para bankir menjadi utang rakyat. Menjual BUMN kepada Temasek sehingga satelit strategis untuk keamanan dan kedaulatan negara kita dikuasai Singapura. Hal senada disampaikan Prof. Mubiyarto, bahwa sejak private debt [utang para bankir/swasta] dijadikan public debt [utang rakyat], sejak utang para konglomerat ”ditalangi” pemerintah, perbankan selalu mendapat subsidi, industri perbankan yang seharusnya menghasilkan pendapatan (revenue) ternyata menjadi beban (expenditure) negara/rakyat yang dibayar terus oleh pemerintah hingga saat ini. Pada tahun 1998, ”bunga utang” para konglomerat yang dibebankan kepada APBN besarnya Rp 60 trilliun, empat kali lipat dari anggaran untuk pendidikan yang hanya sekitar Rp 15 trilliun. Inilah salah satu kebijakan yang mungkin Pak Faisal Basri harus juga uraikan secara mendetil dalam tulisan beliau Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

Untuk isi pernyataan pers lengkap dari Boediono pada 27 Februari 2002, silahkan baca berita aslinya di Boediono upbeat on meeting key IMF programs.

Ada catatan lain yakni pada waktu menjabat sebagai Menteri Keuangan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dia menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Dan ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono dengan enteng menyatakan, ”Kalau petani tebu merasa bahwa menanam tebu kurang menguntungkan, tanamlah komoditas lain yang lebih menguntungkan.” (sinarharapan)

*********

Hendaknya kita mencari pemimpin dengan sosok yang sebisa mungkin memenuhi berbagai kriteria, tidak hanya berkutat pada kepribdian semata. Kepribadian Pak Boediono dengan gaya hidup bersahaja, santun, dengan etos kerjanya patut diteladani oleh siapapun juga. Namun, ada banyak sosok tokoh Indonesia yang bersahaja dengan etos kerja tinggi yang paham betul dan tahu solusi ekonomi yang jauh lebih merakyat dibandingkan langkah-langkah tim ekonomi saat ini termasuk didalamnya Boediono. Peningkatan anggaran APBN 3 kali lipat sejak 2004 tidak menghasilkan kesejahteraan berarti bagi rakyat kecil, bahkan sebaliknya jumlah rakyat miskin meningkat atau setidak-tidaknya tidak berubah dari angka 36 juta jiwa penduduk miskin, disisi lain para konglomerat membukukan terus kekayaan dan asetnya meningka. Sebenarnya ada banyak orang yang berpotensial disekeliling kita, namun kita selalu merendahkan orang lain yang berpotensi karena memang kita tidak memberi kesempatan mereka untuk berkiprah dan berkontribusi lebih banyak untuk negeri ini. Hanya orang-orang dekatlah dengan penguasa yang memiliki akses yang tinggi untuk sebuah jabatan atas nama “rakyat”.

Terpilihnya Boediono sebagai cawapres SBY, kita berikan ucapan Selamat. Namun, jangan sampai kita lupa perjalanan sejarah Indonesia, terutama perjalanan perekonomian bangsa ini. Bagaimana saat ini dan 10 tahun silam, kebijakan ekonomi kita masih jauh dari amanah pasal 33 UUD 1945. Begitu besar anggaran dikeluarkan untuk mensubsidi bankir-bankir kaya melalui pembayaran utang najis yang disulap dari utang swasta/bankir menjadi utang rakyat/negara.

Dan jika ada pihak yang menyangkal bahwa Boediono tidak mendukung IMF, maka mintalah pak Boediono mencabut ulang konferensi pers dan segala bentuk kebijakan “Agenda Utama” IMF pada tahun 2002.

Salam Perubahan,
15 Mei 2009, ech-nusantaraku
Baca Juga Ulasan Komprehensif oleh Sdr Rusdi Mathari:
Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (Artikel 1 — Artikel 2 — Artikel 3 )


Sumber: NUSANTARAKU

Klik selengkapnya...

AYO MAJU..! LANJUTKAN..! LEBIH CEPAT, LEBIH BAIK.

INILAH WAJAH CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA - TAHUN 2009/2014

=====================================================

NOMOR URUT 1 (SATU)

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI - PRABOWO SUBIANTO
(PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)
***************************************************************

NOMOR URUT 2 (DUA)

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO - BOEDIONO
(PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

*************************************************************

NOMOR URUT 3 (TIGA)

M. JUSUF KALLA - WIRANTO

(PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

*************************************************************

Klik selengkapnya...

MUI Minta Hindari Kampanye Bernuansa SARA

Selasa, 2 Juni 2009 - 18:06 wib
Taufik Hidayat - Okezone

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para kandidat yang berlatar belakang militer tidak menggunakan cara-cara tidak sehat, termasuk isu SARA untuk memenangkan Pilpres. Cara-cara ini dinilai rentan terhadap konflik.

"Sekarang ini persaingan para jenderal, mereka punya anak buah. Kalau tidak diwanti-wanti kampanye yang sehat, mereka dapat menggunakan apa saja termasuk SARA untuk memenangkan itu," ujar Ketua MUI Amidan di Kantor PP MUhammadiyah, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Dia mensinyalir adanya kemungkinan terjadi konflik tersebut. "Misalnya, Babinsa, Kapolsek, Lurah, kalau tidak dilakukan netralitas yang sesungguhnya, ini tidak demokratis lagi," ujarnya.

Dalam kenyataannya, kata Amidan, hal itu akan menguntungkan calon incumbent. "Icumbent itu tak SBY saja, tapi JK juga," imbuhnya.

MUI juga mengingatkan pemerintah dan KPU untuk tidak memihak pada salah satu pasangan. Dia mencontohkan, kampanye damai yang pada awalnya dimulai tanggal 2 Mei, kemudian dimundurkan hingga 10 Mei. "Meskipun KPU bilang karena persiapannya kurang, tapi itu tidak profesional," ujar Amidan.

(ram)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Kampanye Pilpres, SBY Cuti 5 Hari

Selasa, 02 Juni 2009 14:35 wib
headline

Kampanye terbuka calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2009 akan dimulai pada 10 Juni 2009. Sebagai capres incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun telah mengajukan cuti selama empat hari.

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Din Syamsudin Prihatin Money Politics

Selasa, 2 Juni 2009 - 15:32 wib
Taufik Hidayat - Okezone

JAKARTA - Maraknya praktik politik uang (money politics) dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden membuat Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin prihatin.

Menurutnya, sistem tersebut sudah merajalela dalam dunia perpolitikan Tanah Air. "Politik uang juga merajalela dalam pembentukan koalisi. Batin saya bisa membenarkan, walaupun butuh verifikasi untuk membuktikannya," ujar Din kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/6/2009).

Dia menambahkan, kekuatan uang yang saat ini terjadi di Indonesia dapat menyebabkan demoralisasi bangsa. Terlebih, saat ini praktik tersebut tidak hanya terjadi di tingkatan elit parpol, melainkan sudah menjamur ke tingkat masyarakat bawah. "Ini disebabkan operasional politik begitu tinggi, terlebih untuk pilpres," tandasnya.

Karenanya, Din mengimbau seluruh pihak agar dapat menghindari dan menghentikan politik uang. "Dalam pandangan agama, mereka yang menyuap dan yang disuap akan dilaknat Allah," pungkasnya. (teb)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Yuddy: Mitos Militer-Sipil Sudah Enggak Zaman

Selasa, 2 Juni 2009 - 16:27 wib
Yuni Herlina Sinambela - Okezone


JAKARTA - Sejarah bangsa Indonesia yang kerap menempatkan figur militer di posisi RI 1 dan sipil pada RI 2 dimentahkan oleh salah satu tim sukses Jusuf Kalla-Wiranto, Yuddy Chrisnandi. Mitos ini bahkan dibalik menjadi Sipil-Militer.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi Manajemen Pemerintahan Sipil Militer vs Militer Sipil di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

"Dikotomi itu sudah tidak ada lagi. Tentara sering dianggap sebagai pemersatu bangsa, penjaga kesatuan bangsa. Itu mitosnya, padahal saat ini banyak sekali pilihan figur pemersatu bangsa di Pilpres, contohnya pasangan nusantara JK-Wiranto," jelas Yuddy.

Seluruh pasangan capres dan cawapres, menurut Yuddy, saat ini memiliki figur milter. Situasi ini hanyalah kebetulan bukan sebuah keharusan. Pemilihan Wiranto, lanjut dia, tidak berdasarkan pada aspek tentara melainkan aspek kesamaan visi dan misi.

"Cemistri keduanya sudah cocok dan kebetulan pilihannya jatuh ke Wiranto. Inilah konsep yang hendak dibangun oleh tim sukses JK-Win, yaitu kombinasi sipil-militer, non jawa dan jawa, menjadi pasangan nusantara," paparnya. (ded)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Setara: Jangan Pilih Calon Pelanggar HAM

Selasa, 2 Juni 2009 - 15:31 wib
Irma Yani - Okezone

JAKARTA - Tiga kandidat yang bertarung di Pilpres 2009 memiliki rekam jejak pelanggaran HAM dan kejahatan Manusia. Sebab itu, tidak ada alasan untuk memilih mereka.

Demikian dikemukakan Sekretaris Institut For Democracy and Peace atau Setara Institut, Benny Susetyo, dalam diskusi bertajuk "Maklumat untuk Demokrasi dan Hak Asasi; Seruan Kritis Setara Institut untuk Pilpres 2009," di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Dia menjelaskan, secara khusus tiga pasangan kandidat yang berasal dari kalangan militer memiliki rekam jejak yang buruk tentang hak asasi manusia. Menurut Benny, para kandidat yang berasal dari kalangan militer semuanya terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan.

"Kita bisa saja memilih calon presiden dengan syarat: Pertama, dapat menyelesaikan kasus Lapindo. Kedua, memberikan jaminan kemudahan beribadah. Ketiga, ketegasan dalam menyelesaikan konflik apapun. Keempat, memberi jaminan dapat diatasi dan parameter tetap terukur," paparnya.

Pada dasarnya, kata Benny, tiga pasangan ini sama-sama berisiko dan tidak terlalu kecil risikonya, maka bisa dikatakan orang itu layak jadi predisen jika memenuhi keempat syarat tadi. "Tapi ketiganya tidak ada yang berani untuk berjanji itu. Jadi bisa kita katakan tidak ada yang perlu dipilih," pungkas dia.

(ram)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Perlu Ada Kotak Suara untuk Golput

Selasa, 2 Juni 2009 - 16:02 wib
Irma Yani - Okezone

JAKARTA - Golongan putih (golput) bukan merupakan kekufuran politik. Oleh karena itu Setara Institut meminta agar golput diukur secara resmi, misalnya dengan menyediakan satu kotak untuk golput saat pemilihan nanti.

Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi, di dalam negara demokrasi pada kenyataannya terlihat semakin banyak orang yang tidak memilih. Hal ini bisa karena seseorang tidak punya pilihan-pilihan politiknya, karena itu tidak bisa dikriminalisasi dan didiskriminisasi.

"Misalnya ada satu kotak untuk golput, sehingga orang yang secara sadar tidak memilih karena tidak ada pilihan itu, bisa dihitung secara cermat," katanya di acara diskusi bertajuk "Maklumat untuk Demokrasi dan Hak Asasi; Seruan Kritis Setara Institut untuk Pilpres 2009" di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Hal tersebut bertujuan agar golput juga tidak dijadikan sekadar suatu perdebatan karena adanya kesalahan administrasi atau minimnya kesadaran politik, melainkan tercacat jelas sebagai orang yang tidak memilih.

"Ini bukan kekufuran politik. Jumlah warga negara tidak bisa dibagi habis untuk urusan kekuasaan politik, jumlah warga negara lebih besar daripada parpol. Data golput itu justru yang tidak pernah diukur secara resmi," tandasnya.

Hendardi menyesalkan seringnya golput dianggap sebagai kemalasan warga negara atau tidak adanya kesadaran politik. Hal itu kemudian dijadikan alat politik oleh masing-masing pihak dan digembar-gemborkan sebagai kesalahan DPT.

"Ini juga supaya tidak ada karut marut semacam itu," pungkasnya. (lsi)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Golput Pilpres Diprediksi Lebih dari 49,6 Juta

Senin, 11 Mei 2009 - 10:54 wib
Muhammad Saifullah - Okezone

JAKARTA - Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya pada Pemilu Legislatif 9 April lalu diprediksi akan semakin bertambah pada putaran Pilpres 2009.

Apabila pada 9 April lalu ada 49,6 juta pemilih golput, maka pada 8 Juli mendatang diperkirakan jumlahnya akan lebih besar. Faktor kejenuhan masyarakat disinyalir menjadi penyebab akan semakin bertambahnya jumlah pemilih golput.

"Manuver para elit politik yang berlebihan serta kekecewaan konstituen kepada partainya menimbulkan kelelahan politik dan dampaknya pemilih menjadi apatis. Ujungnya golput pada pilpres akan lebih besar," ujar pengamat politik Sebastian Salang kepada okezone di Jakarta, Senin (11/5/2009).

Hasil rekapitulasi akhir Komisi Pemilihan Umum menyebutkan, sebanyak 29 persen pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April lalu tidak menggunakan hak pilih mereka alias golput.

Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng.

Sementara jumlah suara sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581. Dengan demikian jumlah pemilih golput mengalahkan perolehan suara Partai Demokrat yang memenangi Pemilu Legislatif 2009.

(ful)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Golput Pemilu Legislatif 2009 Mencapai 49 Juta

Sabtu, 9 Mei 2009 - 22:07 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone

JAKARTA - Sebanyak 29 persen pemilih pada Pemilu Legislatif 9 April lalu diketahui tidak menggunakan hak pilih mereka alias golongan putih (Golput).

Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng.

Sementara jumlah suara sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581. Dengan demikian jumlah pemilih golput mengalahkan perolehan suara Partai Demokrat yang memenangi Pemilu Legislatif 2009.

Berikut perbandingan angka golput dengan perolehan suara sembilan partai politik yang lolos parliamentary threshold.

* Partai Demokrat 21.703.137 suara (20,85%)
* Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45%)
* PDI P 14.600.091 suara (14,03%)
* PKS 8.206.955 suara (7,88%)
* PAN 6.254.580 suara (6,01%)
* PPP 5.533.214 suara (5,32%)
* PKB 5.146.122 suara (4,94%)
* Gerindra 4.646.406 suara (4,46%)
* Hanura 3.922.870 suara (3,77 %)

(ful)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Kongres Golput Dibubarkan karena Tak Berizin

Jum'at, 8 Mei 2009 - 19:01 wib
Satria Nugraha - Trijaya

YOGYAKARTA - Pembubaran Kongres Nasional Golput dikarenakan tidak adanya surat tembusan pemberitahuan acara dari Mabes Polri. Pasalnya, acara ini berskala nasional dan melibatkan peserta dari beberapa provinsi.

Demikian dikatakan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Polisi Sunaryono kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (8/5/2009).

"Sifatnya kan nasional dan melibatkan peserta dari beberapa provinsi. Harusnya ada surat tembusan pemberitahuan acara dari Mabes Polri. Tapi ini tidak ada," kata Sunaryono.

Kapolda menambahkan, dengan tidak adanya izin dan tembusan dari Mabes Polri, maka polisi selanjutnya membubarkan acara dan memintai keterangan Sri Bintang Pamungkas serta sejumlah peserta kongres.

"Makanya akhirnya tadi Sri Bintang dan beberapa peserta lain dimintai keterangan," katanya.

Dalam kesempatan tadi Sunaryono mengatakan, tujuan Kongres ini masih terus didalami karena agendanya yang mengajak kepada masyarakat untuk tidak menggunakan hal pilihnya pada pilpres mendatang.

"Misinya kan kalau lihat acaranya mengajak agar tidak memilih. Tapi ini masih didalami sampai sekarang," jelas Sunaryono.

(lsi)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Kongres Nasional Golput Dibubarkan, Sri Bintang Diperiksa

Jum'at, 8 Mei 2009 - 17:30 wib
Satria Nugraha - Trijaya

YOGYAKARTA - Kongres Nasional Golput yang digelar di Hotel Satya Graha Umbulharjo Yogyakarta sore ini dibubarkan oleh aparat kepolisian. Selain itu, politisi yang juga mantan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas diamankan dan dimintai keterangan di Mapoltabes Yogyakarta.

Namun demikian Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Agus Sukamso membantah Sri Bintang telah ditahan."Bukan ditahan hanya sementara ini dimintai keterangan," ujar Agus, Jumat (8/5/2009).

Kapoltabes menjelaskan bahwa dibubarkannya Kongres Nasional Golput tersebut disebabkan tidak adanya izin maupun surat tembusan tanda terima pemberitahuan dari Mabes polri dan bukan semata-mata materi acara soal Golput.

"Saya belum terima surat tanda terima pemberitahuan dari Mabes Polri," katanya.

Saat ini imbuh Agus, Sri Bintang bersama beberapa panitia Kongres Golput masih dimintai keterangan di Mapoltabes Yogyakarta. Acara tersebut sebenarnya telah diketahui sebelumnya oleh polisi. Bahkan mereka sempat negosiasi agar acara ini tidak ditiadakan.

"Tadi kita sempat nego. Tapi karena tetap ngotot kita bubarkan," terang Agus. (fit)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

Kaum Buruh Sepakat Golput pada Pilpres 2009

Kamis, 30 April 2009 - 09:15 wib
Lamtiur Kristin Natalia Malau - Okezone


JAKARTA - Bagi kaum buruh, janji-janji yang diumbar para politisi yang bertarung dalam Pemilu 2009 tidaklah lebih dari sekadar pengulangan janji dari pemilu sebelumnya.

Mereka yakin, Pemilu 2009 tidak akan membawa perubahan yang berarti, khususnya bagi kaum buruh.

"Pesta demokrasi belum menjamin kepentingan rakyat, belum ada perubahan yang signifikan. Pesta demokrasi hanyalah ajang bagi-bagi kekuasaan," kata Ketua Umum Kasbi Nining Elitos kepada okezone, Kamis (30/4/2009).

Karena itu, lanjut Nining, Kasbi tetap pada sikapnya yang menyerukan golput teroganisir kepada seluruh buruh pada pemilu presiden 8 Juli mendatang. Perubahan terhadap Undang-undang pemilu juga dinilai tidak membawa perubahan yang berarti dan hanya menjadikan rakyat sebagai peserta pasif dalam pemilu.

"Kondisi objektifnya belum ada perlindungan dan keadilan bagi rakyat," tegasnya.

Seruan tersebut akan kembali ditegaskan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei besok. Sekira 9.000 buruh akan menggelar aksi mulai dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga ke depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.


(lam)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

75 Orang Memilih Golput di TPS SBY

Kamis, 9 April 2009 - 13:16 wib
Amirul Hasan - Okezone

JAKARTA - Sebanyak 75 orang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput di tempat pemungutan suara 03, Cikeas, tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyalurkan hak pilihnya.

Hal tersebut diungkapkan anggota Kelomppok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 03, Cikeas Joko Budi Santoso mengungkapkan daftar pemilih tetap di TPS ini sebanyak 374 ditambah 8 pemilih tambahan jadi 382 pemilih.

Namun setelah TPS ditutup hanya 312 orang saja yang mendaftarkan diri, 5 orang di antaranya batal memilih karena terlalu lama dipanggil. Jadi, hanya 307 orang saja yang menggunakan hak pilihnya.

Presiden SBY sendiri, di TPS ini mendapatkaan giliran pemilih ke-169, disusul Ani Yudhoyono Edhi Baskoro, Ibu Habibah, dan Annisa Pohan. Saat memilih, SBY bersama keluarga mengenakan baju biru.

Saat ini, seluruh KPPS sedang beristihat untuk makan siang. Rencananya perhitungan di TPS ini akan dimulai sekira pukul 12.30 WIB.

(uky)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...

DPT Pilpres, KPU Belum Berpikir Ajukan Perpu KTP

Selasa, 2 Juni 2009 - 15:10 wib
Ajat M Fajar - Okezone

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum berpikir untuk mengajukan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) penggunaan KTP dalam pemlihan presiden mendatang.

Perpu ini diharapkan dapat menampung warga negara Indonesia yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) beberapa waktu lalu.

"Khawatirnya dimanfatkan orang, karena KTP itu bisa dipalsukan," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary kepada wartawan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Dia menjelaskan, UU Pilpres menyatakan tidak bisa menggunakan KTP. "Kecuali ada perpu kalau ada bisa, tetapi kita tidak akan mengajukannya," tegasnya.

"Hingga kini belum ada pembicaraan mengenai perpu, nanti dibilang perpu melulu," kelakarnya.

Dalam pemilihan legislatif kemarin, DPT dipermasalahkan sejumlah partai politik peserta pemilu. Bahkan, DPR mengajukan hak angket untuk mempertanyakan kepada presiden. (kem)

Sumber: OkeZone

Klik selengkapnya...